Menhub Ajak Swasta Bangun Transportasi di Ibu Kota Baru

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tengah menghitung biaya pembangunan infrastruktur transportasi di ibu kota baru, Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan dirinya akan menyampaikan terkait hal ini ke Presiden akhir pekan nanti.

"Saya lagi bikin, nanti disampaikan ke Presiden akhir minggu ini. Setelah itu baru dikalkulasi setelah mendapat arahan," ujar Budi di Gedung DPR, Selasa (03/09/2019).

Pembangunan infrastruktur ibu kota baru nantinya akan menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Saat ditanya kemungkinan perusahaan asing untuk bergabung, Budi menyambut hangat hal tersebut.

"Sebenarnya bukan asing ya, tapi skemanya KPBU, jadi LRT, kereta, pelabuhan, bandara, kalau asing mau masuk, ya, welcome saja," ungkapnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Penawaran skema KPBU ini diusahakan segera dimulai. Budi menyatakan, proses studinya sendiri memakan waktu 1 tahun, ditambah dengan proses lelang sekitar 6 bulan. Jika sudah didapat pemenang tender dan pembangunan berjalan selama 2 tahun, maka infrastruktur transportasi akan siap dalam 4 hingga 4,5 tahun.

Namun, Budi mengakui belum memiliki rincian pembangunannya karena masih menunggu rekomendasi lembaga terkait, misalnya Bappenas.

"Kita masih tunggu, tapi konsepnya itu bandara Balikpapan dan Samarinda itu cukup menampung untuk 10 hingga 15 tahun ke depan, bandara Balikpapan dengan kapasitas 30 ribu orang, Samarinda 20 ribu, 50 ribu itu cukup besar," ungkapnya.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, Tiongkok berminat melakukan investasi di Ibu Kota baru, khususnya dalam pengembangan transportasi massal.

Hal itu disampaikan Luhut saat bertemu Chairman Railway Construction Coorporation Limited, Chen Fenjian di kantornya, Senin 2 September 2019.

Terkait hal ini, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, menyambut hangat akan tawaran dari Tiongkok tersebut.

"Saya belum dengar, tapi welcome saja kalau mereka ingin ikut dalam proyek KPBU (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha)," kata Budi di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (3/2019).

Dia menuturkan, ini tidak hanya terbuka untuk Tiongkok. Tapi negara lain juga. "Tidak tertutup kemungkinan itu," jelas Budi.

Dia menjelaskan, dalam konsep transportasi yang ingin dikembangkan adalah berbasis tenaga listik. Dan memang mengutamakan angkutan massal.

"Sebagai ilustrasi saja kita akan membuat kereta dari Balikpapan menuju kota baru dan menuju Samarinda. Kalau ini KPBU dan siapapun itu termasuk China, welcome, bisa lakukan," ungkap Budi Karya.