Rute Tol Laut Terus Meningkat dalam 4 Tahun

Terus bertambahnya rute tol laut di Indonesia mampu memotong harga-harga di sebagian pelosok Indonesia lebih murah

oleh Maulandy Rizky Bayu Kencana diperbarui 12 Sep 2019, 10:00 WIB
Diterbitkan 12 Sep 2019, 10:00 WIB
20161025-Tol-Laut-IA6
Petugas berjaga didekat KM Caraka Jaya Niaga III-4 yang digunakan sebagai kapal tol laut logistik Natuna di Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa (25/10). Tol Laut tersebut bertujuan menekan disparitas harga di Natuna. (Liputan6.com/Immanuel Antonius)

Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Djoko Sasono menyampaikan, jumlah rute tol laut telah meningkat tiga kali lipat dalam kurun waktu empat tahun terakhir.

"Setelah 4 tahun kami mengelaborasi program ini, kami menemukan bahwa program tol laut ini mengalami pertumbuhan. Sebagai contohnya, tingkat pelayanan mengalami peningkatan. Pada awal program ini dibuat, kami mengoperasikan sebanyak 6 rute dan sekarang sudah hampir menjadi 3 kali lipatnya," jelasnya dalam sebuah keterangan tertulis, Kamis (12/9/2019).

Dia mengatakan, program tol laut ini memberikan dampak pengurangan biaya logistik pada beberapa daerah dan juga mendorong perekonomian lokal untuk terus tumbuh.

"Hasil dari program ini adalah kami dapat mengurangi biaya logistik di beberapa daerah serta dapat mendorong perekonomian daerah untuk terus berkembang, dan juga mencapai kemajuan untuk membuat aktivitas baru," ujar dia.

 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:


5 Tahun ke Depan

Angkutan Tol Laut Sumbang Kenaikan Volume Distribusi Logistik Nasional
Setelah mampu menurunkan disparitas harga sebanyak 15-20 persen di sejumlah wilayah di Indonesia Bagian Timur, kini tol laut menyumbang kenaikan volume distribusi logistik nasional di tahun 2018.

Dalam waktu 5 tahun ke depan, ia menyatakan, Kementerian Perhubungan berencana mengajak perusahaan pelayaran swasta untuk bekerjasama dalam program tol laut.

Dengan begitu, ia berharap hal tersebut dapat meningkatkan efisiensi program tol laut serta mengurangi disparitas harga yang ada di wilayah Indonesia bagian timur.

"Untuk 5 tahun ke depan, kita akan mengatur sistem investasi dengan mengalokasikan anggaran yang lebih bagi program tol laut ini. Sebagai contoh, kita akan melibatkan perusahaan pelayaran swasta untuk bekerjasama dalam program tol laut ini karena kapasitas dari PT Pelni sangat terbatas," tuturnya.

"Kami percaya, dalam 5 tahun ke depan tol laut akan memberikan progres positif yang sangat signifikan," dia menandaskan.


Menhub: Peran Pemda dalam Program Tol Laut Sangat Penting

20161025-Tol-Laut-IA4
Petugas bersiaga sebelum keberangkatan KM Caraka Jaya Niaga III-4 yang digunakan sebagai kapal tol laut logistik Natuna di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa (25/10). (Liputan6.com/Immanuel Antonius)

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menilai, Pemerintah Daerah (Pemda) memegang peran penting dalam mendorong perekonomian dan percepatan pembangunan di provinsi kepulauan.

"Dibutuhkan kreativitas dan leadership yang baik dari pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi daerah, seperti perikanan, peternakan dan sektor lainnya untuk mendukung keberhasilan program-program di sektor transportasi," ungkapnya lewat keterangan tertulis, Selasa (3/9/2019).

Selain itu, ia juga memaparkan, Pemda memiliki fungsi menjaga keseimbangan agar penyebaran logistis merata. Tak hanya itu, ia mengimbau pemda harus tetap menjaga kearifan lokal serta mengusahakan agar barang yang dihasilkan di daerah dapat bernilai lebih dan menghasilkan devisa.

Untuk itu, dia menyebutkan peran pemerintah daerah sangat penting untuk mensukseskan salah satu program strategis di sektor transportasi, yakni program tol laut.

"Di Kupang misalnya, angkutan barang diangkut melalui kapal besar. Namun untuk membawa barang tersebut ke kepulauan kecil disekitarnya diperlukan kapal kecil. Kapal-kapal kecil yang mesti dikelola dengan baik oleh Pemerintah Daerah," imbuh dia.

Dia juga mengungkapkan, pihaknya terus mendorong peran serta Pemda, misalnya dengan mengoptimalisasikan angkutan ternak di salah satu provinsi kepulauan, yakni Nusa Tenggara Timur (NTT).

"Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai provinsi kepulauan, kebutuhan daging sapi dalam negeri terpenuhi tidak hanya oleh angkutan khusus ternak yang dapat mengangkut sapi, namun dapat diupayakan dengan angkutan daging sapi beku (frozen). Pemerintah daerah bersama swasta perlu jeli melihat peluang itu. Jadi, kami (pemerintah pusat) terus mencari agar daerah memperoleh keekonomian yang baik," tutur Budi Karya.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya