PR Menteri Susi yang Belum Selesai, Berantas Pencurian Ikan Sampai ke Pemilik Modal

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menginginkan agar para pelaku penangkapan ikan secara ilegal tau illegal fishing tidak hanya sekedar ditenggelamkan dan ditangkap begitu saja. Akan tetapi ada tindak lanjut hingga mengupas tuntas kepada seluruh jaringan.

"Kita harapkan nanti ke depan ini bukan cuma dapat kapal, nakhoda tapi kita juga bisa mencapai pada pemilik modal dan menuju desteuctive fishing kita selesaikan," kata dia saat ditemui di Kantornya, Jakarta, Kamis (19/9/2019).

Susi mengingatkan ancaman illegal fishing ini masih akan terus ada dengan segala macam modus. Oleh karena itu, dia pun meminta kepada seluruh Satgas 115 untuk melalukan pengawasan ekstra ketat agar para pelaku illegal fishing ini tidak bebas berkeliaran.

"Jadi pekerjaan rumah kita masih banyak, konsolidasi tetap diperlukan dan ancaman-ancaman di wilayah perbatasan itu jelas masih besar. Kita lengah, mereka masuk. Itu saja. Kira-kira seperti itu, semoga dengan konsolidasi ini, satgas ke depan lebih baik lagi," kata dia.

Sebelumnya, Menteri Susi meyakini pemusnahan kapal pelaku illegal fishing merupakan satu-satunya cara untuk melawan illegal unreported unregulated fishing. Meski demikian, hukuman ini baru menyentuh nahkoda kapal penangkap ikan ilegal, namun belum menyentuh pemilik kapal.

"Hukum kita harus mulai revisi bila perlu. Karena selama ini hanya sentuh nahkoda saja. Nahkoda dari sebuah sindikat mafia ilegal ini biasanya mereka tidak punya harga. Kalau tuntutannya subsider Rp 100 juta, mereka tidak bayar karena tidak punya. Mereka hanya part dari big company. Mereka tidak peduli dikasih subsider Rp 100 juta, Rp 10 juta, tidak ada yang tebus," kata Susi.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengharapkan, Satgas 115 tetap berlanjut di periode pemerintahan selanjutnya. Sebab peran Satgas ini sangat penting bagi kedaulatan, keamanan, dan keberlanjutan sektor kelautan dan perikanan Indonesia.

"Satgas 115 adalah yang pertama dibentuk Presiden dalam penanggulangan ilegal unreported unregulated fishing, yang terdiri dari angkatan laut, Bakamla, Kejaksaan agung, juga Pol Air," kata dia, dalam Rakornas Satgas 115, di Gedung Mina Bahari III, Jakarta, pada Selasa 17 September 2019. 

Melihat pentingnya peran Satgas ini, maka Menteri Susi memandang keberadaannya perlu dipertahankan ke depan.

"Saya berharap satgas ini akan terus ada di periode pemerintah selanjutnya karena saya tahu satgas ini sangat efektif untuk koordinasi dan sinergi antar instansi penegak hukum dan pemerintah untuk jadi satu jaga kedaualatan sumber daya laut Indonesia," ungkapnya.

Dia pun meminta semua pihak yang terlibat dalam Satgas 115 tetap berpegang teguh pada komitmen untuk mengawal wilayah laut dan SDA perikanan Indonesia.

"Saya ingatkan kembali pada bapak dan ibu semua yang datang dari institusi Kejaksaan, Bakamla, Polair, Anda akan terus ada di sana, terus punya kewajiban komitmen yang terus dijaga memastikan sumber ikan cukup," kata Susi.

Menteri Susi mengatakan, meskipun masih ada hal yang perlu dibenahi dalam pelaksanaan tugasnya, Satgas 115 telah memberikan kontribusi bagi meningkatnya aspek ekonomi kelautan. Terutama dampaknya bagi para nelayan. 

"Dalam 4 tahun nelayan dapat ikan lebih dekat lebih besar dan lebih banyak jumlahnya," ujar dia.

"Saya berharap rakornas ini mungkin yang terakhir dari periode ini. Namun tidak untuk berkelanjutan produktivitas perikinan Indonesia," tegas Susi.