Bos Bulog Bongkar Praktik Mafia Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menyatakan, terjadi praktik mafia dalam penyaluran ‎Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Hal ini akan segera diungkap dengan melibatkan satgas pangan.

Budi mengatakan, ‎terdapat permainan dalam kegiatan penyaluran BNPT yang sudah berjalan lama untuk keuntungan individu dan kelompok, sehingga merugikan masyarakat yang berhak menerima dan negara.

"Dalam penyelauran BPNT masalah besar disitu ada ajang permainan sudah berjaan bertahun-tahun‎," kata Budi, di Kantor Bulog, Jakarta, Senin (23/9/2019).

Budi menyebutkan sejumlah temuan ‎yang dimainkan mafia dalam kegiatan penyaluran BPNT, yaitu penipuan penyaluran beras kualitas medium yang dibungkus dengan kantung beras premium, hal ini bertujuan agar beras medium yang disalurkan dijual dengan harga premium.

‎"Ini satu bentuk wujud nyata, bera disetor ke BPNT beras ini bukan premium tapi medium, kita menerima beras dengan harga premium sehingga jatanya sedikit," tutur Budi.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Temuan lain adalah pemakasaann terhadap masyarakat untuk menerima beras dengan kualitas buruk, jika tidak maka diancam akan dihapus dari daftar penerima BPNT.‎ Selain itu, jumlah beras yang diterima masyarakat juga tidak sesuai dengan ketentuan.

‎"Sodara kita peneriman BPNT 10 Kg ini disunat maksimal 7 kg,‎" ujarnya.

Menurut Budi, selain permainan dilakukan pada beras, mafia juga melakukan permainan pada penyelenggaraan penyaluran beras mealui E-Warong. Dia bersama tim menemukan E-Warong abal-abal yang hanya buka saat penyaluran BPNT.

‎"Harga jual beras suplayer, belum nanti ada E-Warong siluman tambal ban bisa jadi E-Warong. Saya nggak sembarang ngomong, sudah saya buktikan, jadi ada tambal ban melayani penyaluran BPNT, ada Kios nggak jelas siluman," jelasnya.

Dia mengungkapkan, permasalahan ini akan ditindaklanjuti oleh satgas pangan dan Kepolisan, untuk mengungkap pelaku yang bermain dalam kegiatan BPNT. ‎ Praktik mafia tersebut tentunya merugikan masyarakat kecil dan negara.

"Buktikan secara lengkap kita lihat prosesnya akan ditelusuri Bareskrim,tidak hanya satgas pangan nanti termasuk cyber," tandasnya.