JK: Koalisi Antarnegara Penting untuk Pembangunan Kelautan Berkelanjutan

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden Republik Indonesia (RI) Jusuf Kalla (JK) didampingi oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti sebagai delegasi RI menghadiri High Level Panel for a Sustainable Ocean Economy (HLP) yang merupakan rangkaian Sidang Umum PBB ke-74 di Markas Besar PBB, New York di Amerika Serikat.

Dalam kesempatan itu, JK menyampaikan bahwa saat ini laut tengah menghadapi berbagai tantangan seperti IUU Fishing dan dampak perubahan iklim. Padahal, laut berpotensi sebagai sumber kesejahteraan dunia.

“Bagi Indonesia, kita tidak punya pilihan lain kecuali menyelamatkan laut kita bersama,” tutur dia dalam keterangan resmi Minggu (29/9/2019).

JK mendorong agar seluruh negara berkoalisi, baik di tingkat regional maupun global, untuk mewujudkan laut yang lebih sehat dan produktif demi kesejahteraan bersama.

Ia berharap, koalisi antarnegara yang terbentuk dapat melakukan kebijakan konkret untuk mewujudkan ekonomi kelautan yang berkelanjutan.

“Kita harus menjaga keseimbangan antara mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan melindungi daya dukung ekosistem laut agar sumber daya kelautan dapat berkelanjutan bagi kita semua dan masa generasi mendatang,” ujarnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Ia pun menyampaikan 3 prioritas yang disoroti Indonesia untuk mengelola laut secara berkelanjutan.

“Pertama, kami mendorong aksi global untuk mengatasi sampah plastik di laut. Indonesia, dalam hal ini telah megurangi 20 persen sampah plastik pada tahun 2019, dari target keseluruhan sebesar 75 persen pada tahun 2025,” tutur JK di hadapan delegasi 14 negara yang hadir.

Kedua, Indonesia mendorong agar pengelolaan ikan yang berkelanjutan diperkuat. Komitmen untuk memberantas IUU Fishing dan kejahatan perikanan terorganisir transnasional (TOC) harus dipertegas. Kolaborasi lintas batas yang kuat antara negara-negara ASEAN dan Pasifik adalah sebuah keharusan.

“Ketiga, kita harus mengarusutamakan laut dalam negosiasi perubahan iklim, termasuk dalam Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim PBB (UNFCCC). Indonesia menekankan pentingnya pengelolaan berkelanjutan terhadap mangrove dan lahan gambut,” tambahnya.