Efek Domino Jet Pribadi Kaesang, Bakal Merembet ke Istana?

Dukung Pengembangan UKM, Jokowi Minta BSN dan LKPP Bersinergi

Sinergitas kedua lembaga diharapkan memberikan kemudahan kepada UKM mendapatkan sertifikasi SNI

oleh Liputan6.com diperbarui 06 Nov 2019, 13:15 WIB

Diterbitkan 06 Nov 2019, 13:15 WIB

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan arahan ketika memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Kamis (3/10/2019). Topik Sidang Kabinet Paripurna tersebut yakni Evaluasi Pelaksanaan RPJMN 2014-2019 dan Persiapan Implementasi APBN 2020. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah (LKPP) bersinergi dengan Badan Standardisasi Nasional (BSN).

Sinergitas kedua lembaga diharapkan memberikan kemudahan kepada Usaha Kecil dan Menengah mendapatkan sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI).

"Permudah UKM-UKM untuk dapat ini. Jangan di dalam dipersulit, dari luar dipermudah. Jangan dibolak balik seperti itu," tegas Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Tahun 2019 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Rabu (6/11).

LKPP juga diharapkan menyediakan pendampingan dan konsultasi bagi UKM. Dengan begitu, produk UKM bisa masuk dalam e-katalog sehingga turut membantu pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Mantan Wali Kota Solo ini melanjutkan, LKPP harus memastikan perusahaan yang mengikuti lelang adalah perusahaan dalam negeri. Jokowi tak ingin ada perusahaan asing yang ikut menyediakan barang dan jasa pemerintah.

"Cek betul apakah perusahaan di LKPP perusahaan dalam negeri atau hanya perantara. Hati-hati ini," kata Jokowi.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

3 Misi untuk LKPP

Jokowi Bicara Perkembangan Fintech di IMF-Bank Dunia 2018

Presiden Joko Widodo saat berpidato dalam Bali Fintech Agenda IMF-WB 2018 di Nusa Dua, Bali, Kamis (11/10). Jokowi mengaku mengacu pada kebijakan Amerika Serikat (AS) yang merupakan negara kelahiran internet. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Jokowi menekankan LKPP harus bisa mewujudkan tiga misi. Pertama, mendorong produk dalam negeri untuk diserap sebanyak-banyaknya dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kedua, menciptakan lapangan kerja. Ketiga, mendukung pengembangan UMKM.

"Sehingga pada akhirnya defisit neraca perdagangan dan defisit transaksi berjalan hilang dan kita menjadi surplus," tutup Jokowi.

Reporter: Titin Supriatin

Sumber: Merdeka.com

Jokowi Minta Semua Bank Biayai dan Bina UMKM

Jokowi Perkenalkan 12 Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju

Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma'ruf Amin bersiap memperkenalkan Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (25/10/2019). 12 Wakil Menteri datang dari berbagai macam latar belakang dengan harapan dapat membantu kerja para menteri. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) hadir dalam acara Indonesia Banking Expo 2019 di Fairmont Hotel, Jakarta Selatan pagi ini.

Di sela-sela pidatonya, dia mengingatkan agar jangan Bank BRI saja yang fokus menyalurkan kredit kepada pengusaha-pengusaha kecil atau UMKM.

"Perbankan juga harus dorong penyaluran kredit ke UMKM agar gini rasio dan gap perkembangan jadi kecil. Jangan yang ngurus BRI saja. Saya ingatkan, jangan biayai yang besar-besar saja," tuturnya di Jakarta, Rabu (6/11/2019).

Jokowi bilang, meski return (untungnya) kecil, pengusaha kecil atau UMKM merupakan tulang punggung masa depan perekonomian bangsa Indonesia.

"Saya tahu kalau membiayai yang kecil biaya tinggi, capek dan untung kecil. Saya tau. Tapi saya mengajak semuanya untuk mulai mau memperhatikan mereka untuk masa depan bangsa kita," ujarnya.

Tak hanya itu, Jokowi juga menekankan agar perbankan jangan hanya menyalurkan kredit kepada nasabah yang itu-itu saja.

"Selain yang besar-besar, juga jangan biayai yang itu-itu saja, kalau bapak ibu disini tepuk tangan, artinya setuju," ucap dia kepada peserta yang hadir.

Lanjutkan Membaca ↓