Dirut Jiwasraya Terus Putar Otak Atasi Masalah Perusahaan

Liputan6.com, Jakarta - Manajemen baru PT Asuransi Jiwasraya (Persero) mulai angkat bicara mengenai kondisi terkini perusahaan asuransi jiwa tertua di Indonesia tersebut.

Direktur Utama Jiwasraya, Hexana Tri Sasangko mengakui, saat ini perseroan memang tengah menghadapi 2 persoalan serius mulai dari seretnya likuiditas perseroan, hingga pada defisit kecukupan modal berdasarkan risiko perusahaan asuransi atau risk base capital (RBC).

"Yang harus digarisbawahi bahwa Kami beserta pemegang saham akan terus mencari solusi untuk 2 masalah tadi, dan berjuang untuk nasabah. Jadi Kami percaya bahwa para nasabah akan bersabar ketika mengetahui apa yan sedang dilakukan manajemen bersama pemegang saham," ujar Hexana saat ditemui di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa siang (19/11/2019).

Seperti diketahui, mengacu pada bahan paparan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung DPR/MPR pekan lalu, manajemen baru Jiwasraya sedang membutuhkan dana segar untuk menutup defisit likuiditas perusahaan, pasca kesalahan penempatan portofolio investasi yang dilakukan manajemen lama, di bawah pimpinan Hendrisman Rahim dan Hary Prasetyo.

Sebagai siasat demi memenuhi kebutuhan likuiditas tersebut, manajemen baru bersama Kementerian BUMN selaku pemegang saham Jiwasraya telah merancang 5 skenario penyelamatan mulai dari: pencarian investor strategis untuk Jiwasraya Putra, pembentukkan Lembaga Penjamin Polis (LPP), pembentukan holding BUMN sektor keuangan hingga merilis produk-produk asuransi dengan menggandeng perusahaan reasuransi atau financial reasuransi (Finre).

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Hexana membeberkan, sejak dipercaya menjabat sebagai Direktur Utama Jiwasraya pada akhir 2018 silam, dirinya bersama direksi baru telah berhasil menghimpun dana segar mecapai hampir Rp 5 triliun yang diperoleh melalui reaktivasi aset-aset perseroan, hingga pada transformasi produk-produk asuransi tradisional yang selama ini belum dimaksimalkan manajemen lama.

Tak ayal, dengan dana segar tadi Jiwasraya pun mampu bertahan sejak tahun lalu hingga beberapa waktu mendatang.

"Tentu saja dengan dana bridging yang terkumpul tadi, Kami memiliki limit. Namun secara pararel Kami akan terus menjalankan corporat action yang sudah direncanakan sambil melakukan konsolidasi tim di internal," imbuhnya.

Sedangkan saat disinggung mengenai adanya pelaporan Kementerian BUMN ke pihak Kejaksaan Agung terkait dugaan fraud yang dilakukan manajemen lama, Hexana memilih irit bicara dan mengembalikan keputusan tersebut ke pemegang saham.

Ia pun menegaskan bahwa pelaporan terhadap manajemen lama Jiwasraya tidak akan mengganggu jalannya bisnis perusahaan dan upaya penyelamatan Jiwasraya.

"Kalau untuk urusan legal lebih baik ditanyakan langsung ke pihak terkait dan kami menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Kami profesional yang siap ditempatkan di mana saja untuk menyelesaikan tugas yang diberikan," pungkas Hexana.

Komisi XI DPR RI mencecar Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai kualitas pengawasan terhadap industri jasa keuangan. Hal ini menyusul masalah kekurangan permodalan dan likuiditas yang mendera dua perusahaan asuransi terkemuka PT Asuransi Jiwasraya dan AJB Bumiputera 1912.

"Ada pembayaran klaim yang belum terbayar di daerah pemilihan (dapil) saya. Ada juga masalah-masalah di industri keuangan yang terus mencuat, padahal semangat Komisi XI saat menyetujui pendirian OJK, yang berpisah dari Bank Indonesia, agar pengawasan lebih efektif," ujar Anggota Komisi XI DPR Vera Febyanthy dari Fraksi Partai Demokrat dikutip dari Antara, Senin (18/11/2019).

Vera meminta Dewan Komisioner OJK mengingat kembali tujuan pendirian lembaga pengawas dan regulator itu. Salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas dan kontribusi sektor mikroprudensial terhadap perekonomian.

Namun saat ini, ujar Vera, justru, banyak kasus yang mencuat mengenai buruknya kesehatan beberapa perusahaan jasa keuangan, dan hal itu mengancam stabilitas sistem keuangan.

Anggota Komisi XI DPR Misbakhun meminta sebelum usulan anggaran OJK disetujui oleh parlemen, lembaga pengawas industri keuangan itu harus memaparkan terlebih dahulu rencana untuk menyehatkan industri jasa keuangan.

Misbakhun, secara khusus menyoroti masalah kekurangan permodalan Jiwasraya, kekurangan likuiditas Bumiputera, dan pencarian investor oleh PT Bank Muamalat yang tak kunjung rampung.

"Hal ini harus dibahas sebelum rapat panitia kerja (panja), karena jarang-jarang juga kita bisa mengumpulkan Dewan Komisioner OJK secara komplet seperti sekarang ini," ujar Misbakhun dari Fraksi Partai Golkar.