DPR Minta Perombakan Direksi BUMN Bersih dari KKN

Liputan6.com, Jakarta - Langkah Menteri BUMN Erick Thohir untuk merombak pejabat kementeriannya menuai beragam tanggapan. Anggota DPR yang komisinya berurusan dengan BUMN pun turut angkat suara.

Anggota Komisi VII DPR RI Lulung Lunggana meyakini perombakan ini bukanlah hal yang tiba-tiba, melainkan sudah ada kajian terlebih dahulu pada BUMN periode sebelumnya. Langkah Menteri Erick pun dipandang sesuai keinginan Presiden Joko Widodo.

"Itu kan kemauan Pak Jokowi untuk memangkas eselon-eselonnya," ujar Lulung kepada Liputan6.com, Kamis (21/11/2019).

"Ini bukan hal yang baru. Mungkin sebelumnya memang di BUMN sendiri sudah merencanakan lebih dulu, lebih awal, yang lama dulu sudah merencakan, tinggal ini eksekusinya," jelas Lulung yang komisinya berurusan dengan BUMN sektor energi.

Erick sendiri berencana merombak seluruh direksi 142 BUMN. PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero) dikabarkan juga akan mengalami perombakan.

Para eselon I yang beberapa waktu lalu dirombak oleh Erick Thohir juga kini menjadi anggota direksi berbagai perusahaan BUMN. Ada yang menjadi direktur utama, ada pula yang menjadi wakil direktur utama.

Lulung menyebut dirinya mendukung perombakan yang dilakukan Menteri Erick, akan tetapi ia berharap agar jangan sampai proses pengangkatan direksi BUMN tercemar oleh praktik KKN. Ia menyebut pengangkatan direksi harus berdasarkan skill dan bukan aksi balas budi.

"Sesuai dengan kompetensinya," ucap Lulung. "Asal jangan kedekatan. Jangan KKN. Atau memang misalkan balas budi dari tim sukses. Ini harus benar-benar profesional, karena ini kan perusahaan negara, menyangkut investasi negara, menyangkut pendapatan negara," tegas Lulung.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Sebelumnya dikabarkan, Erick Thohir mengaku akan merombak kepemimpinan di seluruh perusahaan milik negara.

"Perlulah figur-figur yang bagus untuk membantu di masing-masing unit BUMN. Tidak mungkin menteri dan wamen mengawasi kegiatan masing-masing BUMN setiap hari. Makanya kita perlu banyak figur yang bagus, nanti Senin (pekan depan) ada lagi, Kamis depan ada lagi, ya kan yang penting bagus," kata Erick dikutip dari Antara, Jumat, 15 November 2019.

Sebelumnya sempat beredar kabar bahwa mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok akan menduduki kursi petinggi di salah satu perusahaan pelat merah di bidang energi.

Saat ini, BUMN energi yakni Perusahaan Listrik Negara (PLN) mengalami kekosongan jabatan direktur utama. Di sisi lain, PT Pertamina diisukan akan mengalami perubahan pimpinan, PT Pertamina kini dipimpin Nicke Widyawati.

"Nanti Senin ada lagi dikasih tahu. Ada figur lagi yang bagus lagi, tadi yang saya bilang 142 BUMN pasti (berganti)," tambah Erick.

Erick mengaku bahwa pergantian kepemimpinan tersebut tergantung pada kebijakan masing-masing BUMN.

"Mungkin sampai tahun depan (ada pemanggilan), kan ada 142 BUMN, kalau setahun 365 hari, kalau 142 BUMN dibagi 365 hari setiap 3 hari ada yang diganti," ungkap Erick.

 Erick pun kembali mengatakan bahwa banyak BUMN yang membutuhkan figur mumpuni untuk memimpin.

"Begini BUMN itu kan ada 142 BUMN, tidak mungkinlah kalau kita tidak ramai-ramai membuat ya kan? Figur-figur yang positif untuk membantu dibutuhkan, kita jangan hanya fokus ke Pak Ahok, ada dua wakil menteri, nanti komut-komut (komisaris utama) yang lain nanti akan kita kenalkan," ungkap Erick.

Mantan wakil ketua KPK Chandra Hamzah mengungkapkan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berharap jangan sampai ada lagi BUMN yang terjerat korupsi.

"Jangan sampai ada pejabat BUMN tersangkut kasus korupsi lagi, jadi Pak Menteri menyampaikan salah satu yang penting adalah integritas, jangan sampai BUMN dijadikan bahan bancakan atau terjerat kasus korupsi lagi," ujar Chandra dikutip dari Antara, Senin, 18 November 2019.

Dia juga mengatakan bahwa terdapat kendala-kendala hukum yang menghambat BUMN untuk bergerak lebih maju.

"Banyak, masalah regulasi apa yang menghambat BUMN, regulasi apa yang diperlukan agar BUMN melangkah lebih cepat," katanya.

Terkait adakah BUMN tertentu yang disoroti oleh Menteri Erick Thohir, Chandra menjawab bahwa Menteri BUMN menyoroti dan mengevaluasi semua BUMN.

"Sama, seluruh BUMN mesti diperbaiki, evaluasi seluruh BUMN yang ada," ujar mantan Wakil Ketua KPK tersebut.