Pemangkasan Eselon di Kementerian Harus Rampung dalam 6 Bulan

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menargetkan seluruh instansi dapat menyelesaikan proses perampingan birokrasi alias pemangkasan eselon paling lambat satu tahun.

"Untuk total sampai ke daerah memang arahan Bapak Presiden paling lama satu tahun," ujar dia jelang acar Malam Penganugerahan ASN 2019 di Gedung TVRI, Jakarta, Senin (2/12/2019).

Target waktu tersebut disebutnya berbeda untuk kementerian dan lembaga pusat, yang diharapkan dapat menyelesaikan perampingan birokrasi atau pemangkasan eselon maksimal dalam waktu 6 bulan.

"Kami menyiapkan roadmap itu paling lama setengah tahun. Tapi toh di kementerian kami (PANRB) dalam satu bulan selesai. Mudah-mudahan kementerian/lembaga tidak sampai setengah tahun," ungkap dia.

Oleh karenanya, Tjahjo berharap, proses pemangkasan eselon dan menggantikannya dengan artificial Intelligent (AI) ini bisa kelar lebih cepat daripada batas waktu yang telah ditetapkan.

"Tapi siapa tahu ini bisa semakin cepat, karena kan tujuannya tadi, memperpendek birokrasi, memperpendek pengambilan keputusan politik pembangunan di semua tingkatan, kemudian mempercepat layanan kepada masyarakat secara umum, dan juga mempercepat proses perizinan investasi," tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo mengabarkan, ada tiga kementerian dan lembaga yang akan mengawali proses pemangkasan eselon sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ketiga instansi tersebut antara lain Kementerian PANRB, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Sementara Kementerian PANRB selesai, Kementerian Keuangan selesai, ini bertahap baru eselon I-nya, sampai eselon II di Kementerian BUMN. Nanti yang lain akan terus bertahap," ujar dia jelang acara Malam Anugerah ASN 2019 di Gedung TVRI, Jakarta, Senin (2/12/2019).

Dia menyatakan, proses perampingan eselon ini adalah tidak bisa dibuat serentak di seluruh kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah. Alasannya, fungsi jabatan struktural pada masing-masing instansi berbeda.

"Karena di kementerian lain ada satker-satker di daerah, ada kepala balai di PUPR, kan masing-masing kementerian berbeda-beda. Ini kita ingin merampingkan birokrasi, jadi jangan sampai orientasi hanya mengejar eselon," ujar dia.

Tjahjo pun menginformasikan, Kementerian PANRB hingga Senin malam telah mengawali proses pemangkasan eselon dengan mereformasi sebanyak 220 jajaran eselon III dan eselon IV.

"Malam ini kami umumkan, dari 97 eselon III dan 123 eselon IV sudah kita fungsionalkan. Mudah-mudahan minggu ini, setelah kami melapor ke Presiden (Jokowi) akan diikuti oleh kementerian/lembaga lainnya," tukas dia.