DPR Sebut Kelakuan Ari Askhara Rusak Reputasi Garuda Indonesia

Liputan6.com, Jakarta - Kasus yang menimpa Garuda Indonesia tengah menjadi sorotan banyak pihak. Salah satunya dari DPR RI.

Anggota DPR Komisi VI Achmad Baidowi ‎mengatakan, perilaku Ari Askhara merusak reputasi Garuda Indonesia sebagai perusahaan penerbangan kebanggaan bangsa. Seharusnya, Garuda Indonesia menjadi contoh sebagai perusahaan kelas dunia (world class company).

"Ari Askhara juga mencoreng reputasi Garuda Indonesia yang merupakan perusahaan terbuka (Tbk) yang sangat mengandalkan reputasi untuk menarik para investor di bursa saham," kata Baidowi, saat berbincang dengan Liputan6.com, di Jakarta, Sabtu (7/12/2019).

Baidowi mengapresiasi langkah Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang langsung mencopot Ari Askhara dari jabatan Direktur Utama Garuda Indonesia. 

Menurutnya, penyalahgunaan kewenangan jabatan Ari Askhara sebagai Direktur Utama Garuda Indonesia merupakan contoh nyata dari perilaku buruk direksi BUMN‎.

"Ari Aksara menggunakan fasilitas BUMN merupakan contoh nyata dari perilaku buruk direksi BUMN dalam menggunakan kewenangan dan fasilitas negara yang mereka miliki untuk kepentingan pribadi," tuturnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

‎Pencopotan Ari Askhara bisa menjadi momentum bagi Kementerian BUMN untuk bersih-bersih direksi BUMN nakal yang selama ini menggunakan fasilitas yang ada tidak dengan semestinya.

"Apalagi juga banyak rumor yang muncul bahwa oknum direksi BUMN yang memiliki gaya hidup mewah, padahal perusahaan yang dipimpin sedang merugi," tandasnya.

 Garuda Indonesia merupakan maskapai berlebel Bintang 5 dari Skytrax. Di dunia, lebel Bintang 5 ini hanya dimiliki delapan maskapai, yaitu All Nippon Airways (ANA), Asiana Airlines, Cathay Pasific, Hainan Airlines, Qatar Airways, Singapore Airlines, EVA Air dan Garuda Indonesia.

Lalu, dengan statusnya tersebut, mengapa Garuda Indonesia justru menjadi aktor dalam penyelundupan barang mewah seperti Harley Davidson dan sepeda Brompton?

"Kasus penyelundupan onderdil Harley Davidson di Garuda adalah sisi gambar lain dari banyaknya kasus korupsi di tubuh BUMN. Kasus-kasus tersebut menjadi cerminan nyata bahwa banyaknya pernghargaan yang dikantongi oleh beberapa BUMN selama ini, belum menjadi jaminan profesionalisme," kata Pengamat Ekonomi Economic Action Indonesia (EconAct) Ronny P Sasmita kepada Liputan6.com, Sabtu (7/12/2019).

Ronny menegaskan, kasus Garuda Indonesia ini harus menjadi peringatan bagi Menteri BUMN Erick Thohir.

Menurutnya, jika korupsi dan kasus penyelundupan bisa terjadi, maka relasi patrimonial BUMN dengan aktor-aktor politik juga berpeluang sama untuk terjadi.

"Artinya, jika BUMN bisa menjadi ajang pemenuhan kepentingan pribadi direksi, maka BUMN pun sangat mungkin menjadi ajang pemenuhan kepentingan partai politik dan lembaga kekuasaan lainya, sebagaimana santer dibakarkan selama ini bahwa BUMN adalah ATM partai-partai," tegas dia.