Luhut Bantah Pemerintah Melunak ke China Soal Natuna

Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan membantah pemerintah melunak dalam menyikapi persoalan sengketa dengan China di perairan Natuna. Upaya yang dilakukan pemerintah sangat tegas untuk kedaulatan suatu negara.

"Siapa lunak? Apanya yang lunak? Apanya kurang tegas. Kita tidak pernah mau ada negosiasi batas teritori kita. Kapan kita pernah ngomong? Tidak pernah, koreksi loh. Jangan asal ngomong" kata Luhut di Kantornya, Jakarta, Jumat (10/1/2020).

Luhut menegaskan, tidak pernah main-main dalam hal kedaulatan rakyat. Apalagi menyangkut dengan batas wilayah Indonesia. Selama itu melanggar maka pemerintah akan mengambil sikap tegas.

Hanya saja kata dia, pemerintah tidak bisa asal menenggelamkan kapal-kapal asing. Sebab menurutnya itu tidak perlu lantaran banyak cara lain untuk menyikapi persoalan tersebut.

"Kita nggak bisa bilang tenggelamin-tenggelamin, nggak perlu gitu juga," tandas dia.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan mengungkapan salah satu alasan pemerintah akan membangun kembali Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di perairan Utara Natuna.

Salah satunya yakni agar berdekatan dengan daerah perbatasan perairan antara Indonesia-China.

"Kita mau letaknya di Utara biar lebih dekat dengan perbatasan," katanya saat ditemui di Kantornya, Jakarta, Rabu (8/1).

Luhut menyebut rencana pembangunan SKPT di wilayah Utara Natuna merupakan sebagai desain ulang agar kapal-kapal ikan Indonesia lebih banyak masuk ke daerah sana. Nantinya, kapal-kapal yang diusulkan berada di SKPT baru di atas 30 GT.

Di samping itu, Mantan Menko Polhukam ini juga memastikan meski berada di daerah perbatasan, SKPT di Utara Natuna akan tetap aman. Sebab, kapal-kapal China sendiri diklaim tidak bisa masik ke teritorial wilayah perbatasan Indonesia.

"Patrolinya juga kita buat nanti, Mereka (juga) kan gak masuk ke teritorial kita," tandas dia.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com