Setumpuk Tugas Berat Ahok Benahi Pertamina

Liputan6.com, Jakarta - Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok resmi menjabat sebagai komisaris PT Pertamina (Persero) pada Senin 25 November 2019. Sejak itu, bertumpuk tugas berada di pundaknya.

Banyak yang berharap Ahok bisa membenahi permasalahan di sektor minyak dan gas (migas) di Pertamina pada khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Sebut saja mengenai mafia migas hingga ketahanan energi.

Usai dilantik, Presiden Joko Widodo (jokowi) pun langsung memanggil Ahok. Jokowi secara pribadi langsung memberikan berbagai tugas kepada Ahok.

Tugas pertama, Jokowi meminta Ahok untuk mengawal pembangunan kilang minyak. "Pembangunan kilang minyak harus. Sudah 34 tahun enggak bisa bangun, kebangetan. Saya suruh kawal betul dan ikuti terus progresnya," ujar Jokowi pada 10 Desember 2019.

Tugas kedua, Jokowi memerintahkan Ahok untuk menurunkan impor minyak dan gas. Jokowi ingin impor migas dikurangi sehingga dapat menyelesaikan masalah defisit transaksi berjalan.

"Saya ingin urusan yang berkaitan dengan defisit transaksi berjalan, defisit neraca perdagangan kita bisa diturunkan kalau impor migas bisa dikendalikan dengan baik. Intinya mereka menyanggupi," jelasnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga meminta Ahok mengawal program Biodiesel 30 (B30) sebagai bahan bakar campuran BBM solar. Program B30 dilaksanakan mulai Januari 2020.

"Dilaksanakan Januari awal juga agar betul-betul dilaksanakan dan dikawal, sehingga bisa menurunkan impor minyak," ucap Jokowi. 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Sedangkan Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan mengatakan, masuknya Ahok ke Pertamina diharapkan dapat memangkas praktik korupsi.

"BUMN bisa menjadi lebih baik lagi dan setidaknya bisa memotong rantai para pencari rente. Banyak PR yang harus di kerjakan ke depannya, karena itu dia harus benar-benar dalam bekerja," ujarnya.

Menurut Mamit, masyarakat harus melihat secara bijak langkah masuknya Ahok di Pertamina. "Bahwa Ahok pernah bermasalah itu tidak bisa kita pungkiri. Tapi di sisi lain, saya melihatnya Ahok bisa membawa perubahan baru jika dia memimpin. Karena selama dia menjabat sebagai Gubenur, banyak perubahan yang dia lakukan," tuturnya kepada Liputan6.com.

Dengan karakter Ahok yang tangkas dan suka memotong jalur birokrasi, Mamit justru menilai keberadaan Ahok dapat memangkas praktik korupsi.

"BUMN bisa menjadi lebih baik lagi dan setidaknya bisa memotong rantai para pencari rente. Banyak PR yang harus di kerjakan ke depannya, karena itu dia harus benar-benar dalam bekerja," ujarnya.

Sama seperti Jokowi, Menteri BUMN Erick Thohir juga memberikan tugas kepada Ahok. Salah satu tugas yang diamanahkan kepada Ahok adalah mengurangi impor minyak dan gas (migas).

"Bagaimana bagian terpenting Pertamina, bagaimana mengurangi impor migas harus tercapai, ya bukan berarti antiimpor, tapi mengurangi," kata Erick di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat, 22 November 2019.

Erick mengatakan bahwa Ahok adalah sosok pendobrak untuk memenuhi target pembangunan kilang minyak. Menurut dia, hal itu merupakan tugas berat sehingga dibutuhkan teamwork yang bukan hanya direktur utama saja.

"Karena itulah kenapa kemarin kita juga ingin orang yang pendobrak, bukan pendobrak marah-marah, saya rasa Pak Basuki berbeda, Pak Ahok berbeda, kita perlu figur pendobrak supaya ini sesuai dengan target," jelasnya.

Pengamat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sekaligus Kepala Lembaga Manajemen FEB UI, Toto Pranoto menambahkan, saat ini Pertamina tengah menghadapi tantangan kemampuan meningkatkan produksi minyak (lifting) yang sudah tidak mencapai target nasional dalam beberapa tahun terakhir.

Oleh karenanya, ia menyatakan, Ahok punya tugas untuk harus meningkatkan usaha eksplorasi dan tahap exploitasi, baik onshore maupun offshore.

"Upaya itu butuh teknologi dan juga investasi besar dengan risk yang juga tinggi. Di sisi lain, Pertamina juga harus mengamankan tugas PSO (Public Service Obligation) terkait kewajiban subsidi distribusi BBM dan lain-lain," tukas Toto kepada Liputan6.com.