DPR Menanti Upaya Pemerintah Berantas Mafia Migas

Liputan6.com, Jakarta - Komisi VII DPR RI menyambut baik niat pemerintah untuk memerangi mafia yang selama ini membebani industri migas. Dengan hilangnya mafia migas, diharapkan sektor ini bisa secara maksimal berkontribusi terhadap ekonomi nasional dan mengurangi beban impor.

Anggota Komisi VII DPR RI Sartono menyatakan selepas pembubaran Petral pada 2015 lalu, parlemen belum melihat lagi perhatian yang serius dari pemerintah dalam rangka memerangi mafia migas. Meski keberadaan mafia tersebut masih tetap ada di sektor migas.

"Setelah Petral dibubarkan dan kemudian Satgas mafia migas dibentuk, sepengamatan kita belum ada yang digigit atau diperangi, karena seperti dugaan banyak orang, bahwa mafia migas ini seperti Hantu. Gondoruwo, ditakuti tapi jarang kelihatan," kata dia di Jakarta, Sabtu (18/1/2020).

Namun demikian pada awal periode keduanya memimpin Indonesia, Presiden Jokowi telah secara terang-terangan akan memerangi keberadaan mafia migas.

Saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrembangnas) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 pada akhir 2019 lalu, Presiden Jokowi mengaku sudah mengetahui siapa saja pihak yang mendapatkan keuntungan dari hasil impor minyak dan gas. Jokowi pun mengingatkan agar pihak tersebut untuk berhati-hati.

Hal ini pun ditindaklanjuti oleh Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko. Mantan Panglima TNI ini mengelar pertemuan dengan Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahja Purmana atau Ahok yang salah satu agendanya membicarakan soal mafia migas.

Melihat upaya pemerintah ini, Sartono memberikan apresiasi kepada pemerintah. Namun demikian, anggota parlemen ini menunggu langkah selanjutnya dari pemerintah dalam upaya memerangi keberadaan mafia migas.

"Kita apresiasi, keinginan tersebut, sembari berharap ini tidak sekedar menjadi Festivalisasi belaka. Apapun istilahnya, mau itu perang, atau yang terbaru mau menggigit. Yang penting konsisten," jelas dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko bertemu Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (14/1/2020). Keduanya membahas soal harga gas industri yang masih mahal.

"Tadi banyak yang kita bahas, pertama sudah menjadi keinginan presiden bahwa harga gas harus diturunkan. Karena berkaitan dengan keberlangsungan industri, gas sebagai penopang utama untuk industri sehingga kita akan kawal bersama-sama agar kebijakan presiden betul-betul bisa direalisasikan," kata Moeldoko usai bertemu Ahok.

Selain itu, Moeldoko mengaku juga berdiskusi soal penyelesaian masalah minyak dan gas (migas) bersama Ahok. Pasalnya, mafia migas kerap membuat Presiden Joko Widodo atau Jokowi geram. Bahkan, Jokowi pernah mengatakan ingin menggigit mafia migas.

"Beliau sudah sering muncul kata-kata yang begitu keras (soal mafia migas). Saya pikir jangan sampai ke presiden lah, kalau perlu 'menggigit' ya, saya duluan yang menggigit, jangan presiden duluan," tegas Moeldoko.

Untuk itulah, Moeldoko berdiskusi dengan Ahok guna mencari cara menurunkan harga gas industri. Menurut dia, perlu adanya kolaborasi antara pemerintan dengan Pertamina agar keinginan Jokowi memberantas mafia migas bisa terealisasi.

"Kami ingin melihat bagaimana mengelola isu-isu strategis, khususnya di Pertamina yang relatif selalu muncul dan kami tadi sepakat dengan beliau (Ahok) untuk mari kita berkolaborasi agar semuanya nanti terkelola dengan baik," ucap mantan Panglima TNI itu.  

Sementara itu, Ahok memastikan akan bekerja untuk mencapai keinginan Jokowi. Mantan Gubernur DKI Jakarta telah mengantongi dukungan dari Moeldoko untuk mewujudkan harga gas turun dan membasmi mafia migas.

Ahok mengaku, Pertamina sudah memiliki jalan keluar menurunkan harga migas. Namun, dia meminta agar hal itu ditanyakan langsung ke Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati.

"Kami sudah ada rumusnya, nanti tanya kepada Dirut lah, kan aku kan cuma komisaris," tutur Ahok.