Atasi Masalah di Daerah, BKPM Adakan Rakornas Investasi 2020

Liputan6.com, Jakarta - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) akan melaksanakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi 2020, pada Kamis 20 Februari 2020 mendatang di Grand Ballroom Ritz-Carlton Pasific Place, dengan mengangkat tema "Investasi untuk Indonesia Maju".

Hal itu disampaikan oleh Plt Deputi Pengembangan Iklim Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Yuliot, dalam konferensi pers Rakornas 2020, di Gedung BKPM, Jakarta, Senin (17/2/2020).

Rencananya acara tersebut akan dihadiri oleh kurnag lebih 2.000 orang. "Kami mengundang seluruh sekjen (Sekretaris Jendral), kemudian Gubernur, Bupati, walikota, Sekretaris daerah provinsi, dan sekretaris daerah kabupaten kota, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Sebagai penghubung utama antara dunia usaha dan pemerintah (DPMPTSP), administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), pejabat BKPM, dan media," ujarnya.

Ia mengatakan bahwa dalam Rakornas nanti akan membahas permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh daerah, dalam rangka memfasilitasi investasi di daerah yang bersangkutan. Sehingga masalah investasi yang spesifik di daerah itu bisa dicarikan solusi oleh pihaknya,

"Kalau kita tidak angkat, maka kita mencarikan solusi untuk peningkatan investasi di masing-masing daerah yang tentu, untuk pemerataan investasi di seluruh daerah, kami juga berharap akan tercapai," ujarnya.

Kemudian, ia pun menyampaikan pada acara Rakornas nanti, pihaknya masih akan menunggu arahan dari presiden, karena memang hal itu sejalan dengan visi dan misi kabinet Indonesia maju, yang fokus terhadap bagaimana meningkatkan investasi secara menyeluruh, untuk pertumbuhan perekonomian Indonesia di tahun 2020, supaya ada peningkatan.

"Juga pada tahun-tahun berikutnya, sampai tahu 2024, sehingga tujuan-tujuan itu bisa kita capai sekitar 6 persen, jadi ini upayanya pertumbuhan ekonomi itu ada dari sisi investasi," jelasnya.

Selain itu, dalam acara Rakornas juga akan ada arahan dari Menteri Koordinator Bidang Maritim dan investasi, Menteri perekonomian, Menteri dalam negeri, Kapolri, Jaksa Agung, Menteri koperasi dan UKM, serta Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Dengan adanya menteri koperasi dan UKM, yakni bagaimana meningkatkan Usaha Mikro Kecild an Menengah (UMKM) dalam kegiatan investasi. Jadi peran dari kemenkop dan kementrian BUMN dalam rangka meningkatkan investasi itu kita coba dorong secara bersama-sama," ujarnya.

Kendati begitu, Yuliot mengatakan akan lebih dulu mengadakan Rapat Harmonisasi Kebijakan Pusat dan Daerah bagi Pemerataan Investasi, pada Rabu 19 Februari 2020.

"Untuk mengangkat permasalahan-permasalahan tadi sudah disampaikan bahwa pada tanggal 19 Februari, akan diadakan harmonisasi terlebih dulu, kegiatan-kegiatan yang mana saja yang harus pindahkan oleh masing-masing daerah," katanya.

Sehingga, nantinya akan diperoleh kesepakatan-kesepakatan, yang akan dibacakan secara konkret dalam kegiatan Rakornas nanti."Rakornas ini diharapkan sisi peningkatan investasi yang berkualitas dengan terjadi pemerataan, dan menciptakan lapangan pekerjaan yang signifikan, dan dampaknya membantu ekspor kita meningkat membantu keadaan ekonomi kita yang defisit ini, menjadi fokus kita sehingga investasi yang berkualitas bisa kita wujudkan," pungkasnya.