Prabowo Beri Kesempatan Koruptor Tobat Asal Kembalikan Uang Curian, Peluang dan Payung Hukumnya?

Airlangga Sebut Kurang Koordinasi Jadi Biang Kerok Paket Kebijakan Jokowi Tak Jalan

Sebanyak 16 paket kebijakan telah dikeluarkan dalam lima tahun kemarin. Namun sampai saat ini belum berjalan maksimal.

oleh Liputan6.com diperbarui 05 Mar 2020, 12:25 WIB

Diterbitkan 05 Mar 2020, 12:25 WIB

3 Menteri Jokowi Umumkan Paket Kebijakan Ekonomi XVI

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto saat meluncurkan Paket Kebijakan Ekomomi XVI di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (16/11). Peluncuran ini juga dihadiri Menko Perekonomian Darmin Nasution dan Menkeu Sri Mulyani. (Liputan6.com/AnggaYuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Pada masa pemerintahan periode pertama, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengeluarkan beberapa paket kebijakan ekonomi. Paket kebijakan ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Namun sayangnya, sampai saat ini ada beberapa paket kebijakan yang tidak berjalan dengan maksimal.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, membeberkan beberapa alasan tidak tercapainya paket kebijakan ekonomi jilid I Presiden Joko Widodo. Dia mengakui, sebanyak 16 paket kebijakan di lima tahun pertama belum berjalan maksimal.

Airlangga mengatakan, Ketakberhasilan paket kebijakan ekonomi jilid I tersebut dikarenakan ketidakselarasan antara kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Utamanya menyangkut terhadap proses perizinan dan investasi.

"Kebijakan paket 16 ada beberapa belum bisa dilaksanakan karena koordinasi terbatas," kata dia di Four Seasons Hotel, Jakarta, Kamis (5/3/2020).

Mantan Menteri Perindustrian ini mencontohkan, beberapa hal yang belum disepakati dalam kebijakan ekonomi jilid I yakni penetapan harga gas industri sebesar USD 6. Kemudian, negatif list di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) juga tidak berjalan.

"Kalau kita gunakan sistem seperti itu transformasi hanya berjalan 10 tahun ini kita tidak ingin hendaki," jelas dia.

Untuk itu, lanjut Airlangga pemerintah saat ini tengah membuat terobosan baru melalui Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Aturan sapu jagat ini diharapkan akan menggairahkan iklim investasi dan membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat Indonesia.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Pemerintah Siapkan 8 Paket Kebijakan Ekonomi

Jokowi Buka Raker Kementerian Perdagangan 2020

Presiden Joko Widodo berbincang dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto saat rapat kerja Kementerian Perdagangan 2020 di Istana Negara, Rabu (4/3/2020). Jokowi meminta dalam raker ini dapat mempercepat prosedur-prosedur yang sebelumnya sangat lama dan berbelit-belit (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Pemerintah berencana mengeluarkan kebijakan baru dalam rangka menangani penyebaran virus corona. Salah satunya bakal mengeluarkan 8 paket kebijakan di sektor ekonomi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan paket kebijakan yang bakal dikeluarkan berupa kemudahan perizinan dalam ekspor dan impor barang.

Kemudahan ini akan diintegrasikan dengan sejumlah kementerian/lembaga seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan dan Bea Cukai.

"Agar dokumentasi ekspor lebih standar," kata Airlangga di Hotel Borobudur Jakarta Pusat, Rabu (4/3/2020).

Airlangga ingin perizinan yang membutuhkan sertifikat khusus seperti Sertifikat Keterangan Asal (SKA) atau health sertificate bisa dikeluarkan di titik-titik ekspor agar tidak bolak-balik mengurus izin. Namun, lebih rincinya masih dalam pembahasan dan bakal dipublikasikan secepatnya.

Lanjutkan Membaca ↓