Kemenkop Sebut Kabar Pemberian Dana Rp 200 M ke Perusahaan Kaesang Hoaks

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian koperasi dan UKM dalam postingan di akun instagram resminya, mengkonfirmasi  bahwa informasi yang diberitakan oleh akun twitter @geloranews adalah hoax atau tidak benar.

“Istana rame-rame bikin proyek pelatihan, Stafsus dapat nilai Rp 5,6 T, sebelum Desember 2019 dapat Rp 2,1 T. Total 7,7 T. Semua utk proyek pelatihan pemegang kartu Pra kerja. PT HEBAT milik Kaesang anak Jokowi melalui Kemenkop  dapat Rp 200 M utk pelatihan UKM,” tulis unggahan @geloranews.

Kemudian, Kemenkop dan UKM langsung mengomentari bahwa postingan tersebut  hoax, Kemenkop dan UKM menyatakan bahwa pemberitaan terkait hal itu idaklah benar.

Melainkan KemenKop dan UKM mengalokasikan Dana Alokasi Khusus  (DAK) sejumlah Rp 200 miliar untuk Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Koperasi dan UKM (SDM KUKM) di 34 Dinas Provinsi, dan 253 Dinas Koperasi dan UKM Kab/Kota, dengan menggunakan metode e-learning dan mengedepankan prosedur physical distancing.

“Tidak benar bahwa Kementerian Koperasi dan UKM memberikan proyek bernilai 200milyar rupiah kepada SIAPAPUN atau PERUSAHAAN MANAPUN di luar DAK. Informasi tersebut bersifat fitnah dan menyesatkan,” tegas keterangan di akun instagram resmi @kemenkopukm.

Memang beberapa waktu yang lalu perusahaan PT. Harapan Bangsa Kita (HEBAT) milik Kaesang Pangarep Putra Presiden Joko Widodo, yang diwakili oleh Ansari Kadir selaku CMO, merupakan pertemuan untuk berbagi ide dan pengalaman, dalam penyelenggaraan kompetisi untuk menjaring Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan program lainnya, dalam pengembangan UMKM, yang diinisiasi secara mandiri oleh HEBAT dengan mitra swasta, tanpa ikatan kerja formal apapun dengan Kemenkop dan UKM.    

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki, menanggapi terkait Amerika Serikat (AS) yang mengeluarkan Indonesia dalam daftar negara berkembang akan ada keuntungan dan kerugian yang dialami oleh negara Indonesia, yakni untuk meningkatkan efisiensi produk Indonesia terutama produk ekspor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Dilihat dari pernyataan presiden Donald Trump, yang menganggap bahwa Indonesia sudah maju dalam aspek perdagangannya. Kendati begitu, menteri Teten menilai bahwa dengan dicoretnya Indonesia dari daftar tersebut, dapat menghilangkan fasilitas yang diberikan AS kepada Indonesia perihal tarif ekspor.

"Yah sebenarnya ada konsekuensi tarif masuk ke negara Amerika sudah tidak ada lagi, fasilitas itu hingga akhirnya kita memang harus lebih efisien dan kompetitif, saya kira enggak ada masalah," kata Teten saat ditemui setelah acara peresmian "Rans Carnival," di SMESCO, Jakarta, Rabu (26/2/2020).

Ia pun menjelaskan bahwa fasilitas yang diberikan AS yakni, General System of Preference (GSP) yang asalnya didapatkan oleh Indonesia, akan dicabut secara otomatis.

"Yang GSP itu kan memberikan tarif yang murah untuk masuk, bahkan bebas tarif dari pasar Amerika, tapi kalau sekarang memang Indonesia dikategorikan negara maju berarti kita kan enggak dapat ke khususan itu," ujarnya. 

Untuk diketahui, GSP itu sendiri adalah kebijakan pemberian potongan bea masuk impor. Ketika belum dicabut dari daftar negara berkembang, produk ekspor Indonesia masih dikenakan GSP sehingga saat barang masuk ke AS, harganya lebih kompetitif dan bisa bersaing.

Apabila GSP Indonesia dicabut, maka akan dikenakan bea masuk impor dan pasti perjuangan bersaing di pasar AS akan semakin sulit, ditambah dengan kondisi ekspor Indonesia yang juga belum begitu kokoh.

Maka dari itu, ia memandang itu adalah tantangan baru yang harus direspon oleh Industri di Indonesia, termasuk UMKM supaya bisa terus kompetitif. Meskipun sudah tidak ada lagi fasilitas khusus yang diberikan pasar AS ke depannya, dan Indonesia harus meningkatkan efisiensi dengan mencari pasar baru selain AS untuk ekspor.

"Ya gak harus ke Amerika aja aja, kan yang lagi growing juga Afrika, Latin Amerika, nah ini saya kira tantangan yang harus direspon oleh industri kita termasuk UMKM bagaimana produk-produk kita tetap bisa kompetitif, walaupun tanpa ada fasilitas khusus dari pasar Amerika," pungkasnya.