Kapasitas Angkutan Umum Terbatas Jadi Alasan Pemerintah Atur Jam Kerja Karyawan

Liputan6.com, Jakarta - Untuk mencegah penyebaran virus Corona di masa new normal, pemerintah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020. SE ini mengatur Jam Kerja Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19 di wilayah Jabodetabek. 

"SE Nomor 8 ini untuk menghindari kerumunan di transportasi umum," kata Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Ridwan Djamaluddin dalam video konferensi, Jakarta, Senin (15/6/2020).

Lewat kebijakan ini pemerintah mengatur jam kerja selama masa pandemi berlangsung. Jam kerja terbagi menjadi dua shift dengan selisih waktu 3 jam.

Kelompok shift pertama masuk pada jam 07.00-07.30 WIB. Lalu jadwal pulang antara pukul 15.00-15.30 WIB. Kelompok shift kedua masuk pada pukul 10.00-10.30 WIB. Lalu jadwal pulang antara pukul 18.00-18.30 WIB.

Ridwan mengatakan, langkah ini menjadi solusi dari pemerintah karena tidak bisa menyediakan lagi transportasi umum. Sehingga yang alternatif yang diambil mengatur permintaan dari sisi penggunaannya.

"Yang kita upayakan demand management dari sisi penggunaan di tata agar pada jam sangat sibuk tidak banyak orang yang berkumpul," kata Ridwan.

Dia melanjutkan, penyebaran virus 80 persen lebih disebabkan mobilitas manusia. Cara ini dilakukan agar masyarakat tetap beraktivitas secara produktif.

Dalam jangka panjang, kebijakan ini bisa mengatasi kemacetan lalu lintas di Jakarta. Lalu dengan berkurangnya konsentrasi kendaraan dampak positifnya menurunkan konsentrasi emisi karbon secara lingkungan positif.

Selain itu juga bisa meningkatkan kualitas hidup dan bisa memiliki waktu lebih efektif bersama keluarga.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Sebelumnya, Juru Bicara Pemerintah Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto mengatakan, pihaknya menerbitkan Surat Edaran untuk mengatur jam kerja masyarakat, baik itu ASN, pegawai BUMN, maupun swasta.

"Gugus Tugas Pusat mengeluarkan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 tentang pengaturan jam kerja pada adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat yang produktif dan aman dari Covid-19 di wilayah Jabodetabek," ujar Yurianto dalam konferensi pers daring di Graha BNPB Jakarta, pada Minggu 14 Juni 2020.

Dia menjelaskan, alasan dikeluarkan surat edaran tersebut lantaran banyaknya orang-orang yang menggunakan kendaraan umum untuk berangkat ke tempat kerja.

Dari data yang didapatkan, kata Yurianto, satu moda transportasi misalnya KRL, lebih dari 75 persen penumpangnya adalah para pekerja.

"Baik ASN maupun pegawai BUMN, maupun pegawai swasta. Dan kalau kita perhatikan pergerakannya, hampir 45 persen mereka bergerak bersama-sama di sekitar jam 05.30 dan 06.30. Inilah yang kemudian akan sulit untuk kita bisa mempertahankan tentang physical distancing," ungkap Yurianto.

Menurut dia, kapasitas yang dimiliki oleh moda transportasi KRL itu sudah maksimal disiapkan.

"Oleh karena itu, akan menjadi sulit dan sangat berisiko manakala secara bersamaan sejumlah rekan kita yang harus kerja, bersama-sama pada jam yang hampir sama menuju ke tempat pekerjaan," papar Yurianto.