Gubernur BI Sebut Ekonomi Indonesia Mampu Bertahan dari Terjangan Corona

Liputan6.com, Jakarta Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menjelaskan, ekonomi Indonesia masih cukup kuat meskipun tengah mengalami tekanan yang sangat berat akibat Pandemi Corona. Beberapa indikator ekonomi masih di level positif meskipun mengalami penurunan yang dalam.  

Ia pun menjelaskan, berdasarkan data Mei 2020 menunjukkan Neraca Perdagangan Indonesia surplus USD 2,09 miliar. Membaik dari kondisi bulan April yang mengalami defisit USD 372,1 juta.

Selain itu, aliran masuk modal asing juga kembali berlanjut. Kondisi ini dipengaruhi meredanya ketidakpastian pasar keuangan global serta tetap tingginya daya tarik aset keuangan domestik.

"Ini menunjukkan tetap baiknya prospek perekonomian Indonesia," kata Perry di Jakarta, Kamis (18/6/2020).

Aliran modal asing dalam bentuk investasi portofolio pada kuartal II 2020 hingga 15 Juni 2020 tercatat net inflows sebesar USD 7,3 miliar.

Posisi cadangan devisa pada akhir Mei 2020 meningkat menjadi USD 130,5 miliar. Setara pembiayaan 8,3 bulan impor atau 8,0 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Jumlah ini berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

Ke depan, terdapat kecenderungan defisit transaksi berjalan akan lebih rendah. Kemungkinan akan berada di sekitar 1,5 persen PDB pada 2020. Jauh di bawah prakiraan semula 2,5 persen - 3 persen PDB.

Demikian pula defisit transaksi berjalan pada 2021 diprakirakan akan berada di bawah 2,5 persen- 3 persen PDB.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Untuk diketahui, kontraksi ekonomi akibat pandemi Covid-19, ditambah dengan situasi geopolitik dunia yang berlangsung pada kuartal II-2020 ini, membuat pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) sebagian besar negara di dunia melambat.

Perang dagang yang masih berlanjut antara Amerika Serikat dan Tiongkok, pergolakan antara Tiongkok dengan wilayah Hong Kong semakin memberikan tantangan perbaikan ekonomi ke depan.

Sementara itu, reopening economy yang mulai dilakukan sejalan dengan stimulus berskala besar, memicu sentimen positif pasar keuangan dan harga komoditas serta aliran modal menuju emerging market. Meskipun demikian, pemulihan ekonomi masih penuh ketidakpastian, salah satunya dibayangi adanya second wave.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan pada 2020 merupakan tahun yang extra ordinary, dengan tantangan dan perubahan.

Melihat dinamika itu, pemerintah memproyeksi pertumbuhan ekonomi pada kuartal II-2020 diperkirakan mengalami minus 3 persen hingga minus 6 persen. 

"Meskipun pada kuartal I positif, namun kuartal kedua kami perkirakan akan terjadi kontraksi karena PSBB. Kami perkirakan negatif, minus 3,1 persen," ujarnya dalam press conference APBN Kita, Selasa (16/6) lalu.

Pertumbuhan negatif ini, kata Sri Mulyani, disebabkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diberlakukan di banyak daerah yang memberi kontribusi besar terhadap ekonomi nasional.

Sri Mulyani juga menyampaikan proyeksi pertumbuhan ekonomi oleh berbagai lembaga ekonomi dan keuangan dunia, yang hampir semuanya menyatakan negatif, bahkan hingga -6 persen.

"Hampir semuanya adalah negatif forecast-nya untuk kuartal II antara -3 sampai -6 persen," ujar Menkeu.

"Kemudian kuartal ketiga pertumbuhan ekonomi akan mulai membaik dan kuartal empat mulai positif," sambung dia.

Dari sisi belanja negara, Sri Mulyani menyebutkan total realisasinya hingga akhir Mei 2020 telah mencapai Rp 843,9 triliun atau 32,3 persen dari target perubahan APBN dalam Perpres 54/2020 yaitu Rp 2.613,8 triliun.

Besaran realisasi ini, kata Menkeu, turun 1,4 persen dibandingkan periode yang sama pada 2019 yang mencapai Rp 855,9 triliun, atau tumbuh 9,8 persen dari realisasi April 2018 dan 37,1 persen dari pagu APBN.

Peningkatan kinerja realisasi Belanja Pemerintah Pusat tersebut antara lain dipengaruhi oleh realisasi bantuan sosial yang mencapai Rp 78,85 triliun atau tumbuh 30,71 persen (yoy).

Pertumbuhan realisasi bantuan sosial di tahun 2020 dipengaruhi oleh penyaluran berbagai program Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang dilakukan Pemerintah dalam menghadapi pandemi Covid-19. Sementara itu, berbagai belanja yang tidak terkait penanganan Covid-19 pada Kementerian/Lembaga (K/L) dilakukan penghematan/tertunda pelaksanaannya.

“Belanja pemerintah yang sudah refocusing dan realokasi bisa jadi sarana untuk sedikit mengurangi tekanan,” kata Sri Mulyani dalam APBN Kita, Selasa (16/6/2020).

Adapun rincian yang dipaparkan Sri Mulyani, antara lain, realisasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp 537,3 triliun atau tumbuh 1,2 persen dari periode sama 2019 yakni Rp 530,8 triliun dan 29 persen dari target perubahan APBN dalam Perpres 54/2020 Rp 1.851,1 triliun.

Kemudian transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sebesar Rp 306,6 triliun yang terkontraksi hingga 5,7 persen dibanding periode sama tahun lalu Rp 325,1 triliun.

Namun demikian, jumlah ini telah mencapai 40,2 persen dari target perubahan APBN dalam Perpres 54/2020 sebesar Rp 762,7 triliun. Belanja pemerintah pusat sendiri ditunjang oleh belanja K/L sebesar Rp 270,4 triliun yang terkontraksi 6,2 persen dibanding Mei 2019.

“Belanja K/L turun karena refocusing, belanja pegawai terkontraksi 4,2 persen sedangkan bansos naik 30,7 persen. Ini upaya kita untuk berikan bantalan sosial akibat berbagai tekanan ekonomi dan terjadinya PHK atau orang dirumahkan,” jelas Sri Mulyani.