APBN jadi Kunci Pemerintah Merespons Pandemi Covid-19

Di Indonesia, pandemi Covid-19 memukul perekonomian masyarakat secara luas, termasuk rumah tangga dan pelaku usaha.

oleh Pipit Ika Ramadhani diperbarui 30 Jun 2020, 11:45 WIB
Diterbitkan 30 Jun 2020, 11:45 WIB
Sri Mulyani Mencatat, Defisit APBN pada Januari 2019 Capai Rp 45,8 T
Menteri Keuangan Sri Mulyani saat konferensi pers APBN KiTa Edisi Feb 2019 di Jakarta, Rabu (20/2). Realisasi defisit APBN pada Januari lebih tinggi dari periode yang sama tahun lalu mencapai Rp37,7 triliun. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Krisis yang terjadi karena pandemi Covid-19 saat ini, dipandang sangat berbeda dengan krisis sebelumnya, yakni krisis keuangan Asia pada 1998 maupun krisis keuangan global pada 2008. Dalam masa yang penuh ketidakpastian ini, pemerintah memiliki peran sangat penting karena hampir semua sektor publik hingga swasta terkena imbas Covid-19.

Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati saat menjadi salah satu panelis dalam acara Toronto Centre Live Webinar dengan tema “Post Covid-19 Crisis: Implications for Financial Stability, Financial Inclusion, Gender Equality and International Development, pada Senin kemarin.

“Krisis kali ini berbeda sekali karena kita harus melindungi manusia dan perekonomiannya sekaligus. Untuk membendung penyebaran virus, kita harus membatasi pergerakan manusia. Itu salah satu shock besar karena tidak pernah terjadi sebelumnya, jadi kita harus memikirkan dua sampai tiga langkah ke depan. Inilah mengapa Pemerintah berperan sangat penting," kata Sri Mulyani seperti dikutip pada Selasa (30/6/2020).

"Pemerintah langsung merespons dengan cepat yaitu dengan melakukan penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)," sambungnya.

Di Indonesia, pandemi Covid-19 ini memukul perekonomian masyarakat secara luas, termasuk rumah tangga dan pelaku usaha. Selain perlindungan sosial, dukungan bagi pelaku usaha, khususnya UMKM sangat penting.

Salah satu langkah penting adalah restrukturisasi kredit UMKM, dibarengi dengan subsidi bunga dan memberikan kemudahan untuk mendapatkan kredit modal kerja baik melalui penempatan dana murah pada perbankan maupun penjaminan kredit.

Menurut Sri Mulyani  banyak pelaku UMKM adalah wanita, sehingga dukungan ini juga sekaligus berdampak pada inklusi keuangan dan kesetaraan gender yang menjadi topik webinar ini.

“Satu hal yang berbeda pada krisis kali ini adalah adanya pembatasan sosial, dan beruntung kita punya teknologi sehingga banyak transaksi dilakukan secara online. Banyak orang beralih menggunakan transaksi dengan teknologi digital. Hal ini mengakselerasi penggunaan teknologi yang (selanjutnya) mentransformasi ekonomi ke digital," kata dia.

 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Pendalaman Pasar

Sri Mulyani Mencatat, Defisit APBN pada Januari 2019 Capai Rp 45,8 TSri Mulyani Mencatat, Defisit APBN pada Januari 2019 Capai Rp 45,8 T
Menteri Keuangan Sri Mulyani saat konferensi pers APBN KiTa Edisi Feb 2019 di Jakarta, Rabu (20/2). Kemenkeu mencatat defisit APBN pada Januari 2019 mencapai Rp45,8 triliun atau 0,28 persen dari PDB. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Di tengah pandemi yang menyebabkan gejolak pasar keuangan, lanjut Menkeu, pendalaman pasar dan mengandalkan pembiayaan domestik menjadi sangat penting. Di Indonesia, peningkatan defisit terjadi secara dramatis menjadi di atas 6 peraen

"Kami pertama melihat sumber pembiayaan yang kita miliki sendiri. Selanjutnya Pemerintah juga memanfaatkan pasar surat berharga dalam negeri. Di samping itu, dimungkinkannya bank sentral untuk membeli dan berpartisipasi di pasar primer juga menjadi satu hal kritikal. Terakhir, peran lembaga keuangan multilateral dan bilateral juga sangat penting dalam memberikan pinjaman dengan bunga yang rendah," bebernya. 

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Tag Terkait

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya