Pengusaha: Kinerja Kabinet Tak Maksimal karena Ego Sektoral

Beberapa waktu lalu Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengancam akan merombak kabinet.

oleh Tira Santia diperbarui 08 Jul 2020, 11:00 WIB
Diterbitkan 08 Jul 2020, 11:00 WIB
20161129- Kadin dan Apindo Angkat Bicara Dampak Aksi 212-Jakarta- Angga Yuniar
Ketua Umum Apindo, Hariyadi Sukamdani (kiri) memberikan tanggapan terkait rencana Aksi 2 Desember di Jakarta, Selasa (29/11). Hariyadi berharap Aksi 212 berjalan tertib dan tidak mengganggu kegiatan usaha. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Beberapa waktu lalu Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengancam akan merombak kabinet. Pernyataan ini hingga saat ini masih menuai sorotan. Sejumlah komentar dari berbagai kalangan mencuat dan ikut menilai kinerja kabinet tersebut, salah satunya dari pengusaha.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani, turut menilai bahwa kinerja beberapa menteri yang seharusnya di tengah pandemi Covid-19  harus cepat, dan mampu menyelesaikan masalah. 

Dicontohkannya seperti program aplikasi Peduli Lindungi buatan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), yang hingga saat ini sosialisasinya masih kurang.

“Aplikasi Peduli Lindungi, aplikasi tracking buatannya Kominfo dan Telkom itu programnya bagus. Sekarang itu bagaimana mensosialisasikan aplikasi peduli lindungi itu dari kominfo trace dan tracking, jadi aneh pemerintah membuat tapi mereka sendiri tidak bisa mensosialisasikan aplikasi tersebut,  kan itu kelihatan banget orkestranya itu tidak jalan,” kata Hariyadi kepada Liputan6.com, Rabu (8/7/2020).

Oleh karena itu pihaknya akan menggerakkan dan mengkampanyekan aplikasi Peduli Lindungi itu. Menurutnya aplikasi tersebut sangat bagus untuk melacak orang yang terinfeksi Covid-19.

Dengan memanfaatkan penggunaan fitur smartphone yakni GPS dan Bluetooth, maka yang terinfeksi bisa dilacak dan ditelusuri kegiatan sebelumnya pernah ke mana saja, sehingga orang lain bisa antisipasi karena telah memperoleh informasi dari aplikasi tersebut.

“Nah ini yang akan saya akan pimpin untuk kampanye, asalnya tidak banyak tahu aplikasi itu. Intinya itu dengan melakukan pemantauan yang sakit itu harus diisolasi tidak boleh keluyuran, kalau semua orang sudah beraktivitas kan repot, Pemerintah juga ikut kisruh, Pemerintah daerah juga harus dilakukan yang namanya trace and tracking,  supaya tahu dimana penyebarannya dan ada sistem pelacakan nya GPS dan Bluetooth,” jelas pengsuaha tersebut.

 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Selanjutnya

PHRI dan Polri Tanda Tangani Nota Kesepahaman
Ketua Umum PHRI, Hariyadi B.S.Sukamdani memberi sambutan usai menandatangani MoU dengan Polri di Jakarta, Kamis, (20/7). MoU tentang Penyelenggaraan Pengamanan Hotel dan Restoran. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Gunanya GPS dan Bluetooth itu, kata Haryadi, agar antar masyarakat bisa saling bertukar informasi mengenai Covid-19. Sehingga bisa mendeteksi lebih awal orang yang terinfeksi dan sudah berinteraksi dengan siapa serta kemana saja.

“Sekarang kan ini Pemerintah malah ribut, yang jelas ngejengkelin banget. Apalagi Kementerian Kesehatan ketahuan dalam  kondisi darurat ini tidak bisa memanfaatkan anggaran,  kemarin laporan Menteri Keuangan hanya 4,6 persen penyerapan dari Kementerian Kesehatan, namanya itu tidak serius mengurus negara,” ujarnya.

Menurut Haryadi, sebenarnya tidak ada yang perlu diributkan, melainkan fokus pada penanganan dampak Covid-19 saja, baik untuk sektor kesehatan, sosial, dan ekonominya. Karena baginya, ketiga hal itu saling bersangkutan sehingga ke depannya pertumbuhan ekonomi juga terdorong apabila kinerja antar Kementerian baik.

 

Ego Sektoral

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Hariyadi B. Sukamdani. (Tira/Liputan6.com)
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Hariyadi B. Sukamdani. (Tira/Liputan6.com)

Kata Dia, semua tergantung pada kinerja apabila semua hal yang terkait bekerja dengan cermat dan cerdas maka Indonesia bisa bangkit.

Tapi jika begini-begini terus, tegasnya, maka Indonesia akan repot ke depannya. Ia juga mengingatkan kembali agar Pemerintah bisa lebih gencar mensosialisasikan aplikasi buatan Kominfo.

Demikian Haryadi menegaskan kembali bahwa, "Orkestranya tidak berjalan dan semua maunya egonya sendiri-sendiri,” pungkasnya.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya