Jokowi: Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa Minus 17 Persen Kalau Dulu Lockdown

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo alias Jokowi tidak bisa membayangkan jika pemerintah melakukan kebijakan lockdown atau penutupan akses.

Dikutip dari halaman setkab.go.id, Jokowi mengatakan jika ambil kebijakan tersebut kemungkinan angka pertumbuhan ekonomi di Indonesia bisa lebih parah yaitu capai minus 17 persen.

"Saya enggak bisa bayangin kalau kita dulu lockdown gitu mungkin bisa minus 17 (persen)," kata Jokowi saat memberikan arahan kepada para Gubernur di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu (15/7).

Sebelumnya saat meninjau RS Darurat Corona di Pulau Galang, Kepulauan Riau, Rabu (1/4) Jokowi menjelaskan alasan tidak mengambil opsi lockdown atasi pandemi Virus Corona atau Covid-19. Ia mengatakan jika opsi tersebut diambil, maka seluruh aktivitas praktis terhenti.

"Lockdown itu apa sih, karena harus sama. Lockdown itu orang enggak boleh keluar rumah, transportasi berhenti baik bus, kendaraan pribadi, sepeda motor, kereta api, pesawat, kegiatan kantor semuanya dihentikan," jelas Jokowi usai meninjau pembangunan RS Darurat Corona di Pulau Galang, Kepulauan Riau, Rabu (1/4).

Jokowi ingin aktivitas ekonomi tetap berjalan di Indonesia. Menurut dia, yang terpenting masyarakat disiplin menjaga jarak aman.

"Nah ini yang kita tidak ambil jalan yang itu. Kita tetap aktivitas ekonomi ada tapi masyarakat kita semua harus jaga jarak aman, social distancing, physical distancing itu yang paling penting," ucapnya.

Dalam menghadapi pandemi corona dan menjaga pertumbuhan ekonomi, Jokowi menekankan pemerintah pusat dan daerah harus satu visi. Saat ini, Jokowi memutuskan untuk menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Reporter : Intan Umbari Prihatin

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta berbagai program pemulihan ekonomi nasional (PEN) segera diterapkan agar pertumbuhan ekonomi pada kuartal II, III, dan IV 2002 tidak merosot lebih dalam, apalagi hingga ke level negatif (minus).

Presiden, dalam rapat terbatas melalui telekonferensi dari Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, mengharapkan dengan berbagai program PEN, kegiatan ekonomi domestik dapat segera pulih dari tekanan pandemi virus corona baru (COVID-19) dan terakselerasi.

“Kita tahu kuartal I 2020, ekonomi kita hanya tumbuh 2,97 persen (year on year/yoy), dan kuartal II dan III dan IV kita harus mampu menahan agar laju pertumbuhan ekonomi tidak merosot lebih dalam lagi, tidak sampai minus, dan bahkan kita harapkan pelan-pelan bisa ‘rebound’,” ujar Jokowi dikutip dari Antara, Rabu (3/6/2020).

Presiden pada Rabu pagi ini, memimpin rapat terbatas Penetapan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Perubahan Postur APBN Tahun 2020 yang diikuti Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Menteri Kabinet Indonesia Maju, Gubernur Bank Indonesia Perry Wardjiyo, dan Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso.

Beberapa PEN yang telah dirancang pemerintah antara lain pemberian subsidi bunga untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), penempatan dana pemerintah untuk bank yang terdampak restrukturisasi, pemberian keringanan kredit modal kerja.

Kemudian, penyertaan modal negara untuk BUMN, hingga investasi pemerintah untuk modal kerja.

“Saya harapkan, saya minta, saya ingin pastikan, harus segera operasional di lapangan, harus segera dilaksanakan,” ujar Presiden. 

Pemerintah sudah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) mengenai Kebijakan Keuangan dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi corona virus disease 2019 ( COVID-19).

Dalam Perpu itu, pemerintah menyiapkan belanja Rp405,1 triliun untuk penanganan COVID-19, termasuk pemulihan dampak ekonomi.

Pada kuartal I 2020, ekonomi Indonesia hanya tumbuh 2,97 persen secara tahunan (yoy).

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan asumsi makro yang sudah disesuaikan untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2020 adalah 2,3 persen.