Barang Mewah dan Jasa Premium Kena PPN 12 Persen Mulai 1 Januari 2025, Dampaknya?

Ekonom: Erick Thohir Kurang Tepat jadi Ketua Tim Pemulihan Ekonomi

Sejumlah ekonom mengkritisi pemerintah seolah buang waktu dengan pembentukan komite baru ini

oleh Maulandy Rizky Bayu Kencana diperbarui 22 Jul 2020, 15:15 WIB

Diterbitkan 22 Jul 2020, 15:15 WIB

Pembentukan Tim Penanganan Covid-19 dan Pemulihan

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kedua kanan) berbincang dengan Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo, Menteri BUMN Erick Thohir dan Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/7/2020). (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/POOL)

Liputan6.com, Jakarta - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mempertanyakan keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang membuat Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Bhima menilai, pemerintah seolah buang waktu dengan pembentukan komite dan tim Pemulihan Ekonomi Nasional.

"Apa tujuan membuat komite baru? untuk penanganan Covid-19 sudah ada gugus tugas," cibir Bhima seperti disampaikan kepada Liputan6.com, Rabu (22/7/2020).

Sementara untuk pemulihan ekonomi nasional, ia melanjutkan, harusnya itu menjadi fungsi dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Institusi tersebut dikatakannya bisa untuk mengkoordinasikan semua pelaksanaan teknis stimulus bidang ekonomi.

Selain itu, Bhima menilai pengangkatan Menteri BUMN sebagai ketua tim Pemulihan Ekonomi Nasional juga kurang tepat.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Sri Mulyani Lebih Cocok

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kedua kanan) berbincang dengan Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo (kiri) dan Menteri BUMN Erick Thohir (kanan) sebelum memberikan keterangan pers di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (20/7/2020). (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/POOL)

Dia berpendapat, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati masih lebih cocok untuk mengurusi penanganan ekonomi di tengah situasi pandemi ini.

"Bukan menunjuk spesifik ke Menteri BUMN. Kalaupun ditunjuk yang pas adalah Menteri Keuangan karena problem utama terkait rendahnya realisasi stimulus fiskal," seru dia.

Menurut dia, saat ini yang mendesak adalah bagaimana mengurusi hambatan birokrasi dan teknis. Itu disebutnya penting untuk mempercepat realisasi stimulus, memperbaiki data penerima bantuan sosial, dan merumuskan tambahan stimulus baru.

"Kalau terlalu banyak komite apa ada jaminan stimulus bisa efektif? Pembentukan komite baru jadi indikasi pola koordinasi yang ada tidak berjalan mulus," ujar Bhima.

Lanjutkan Membaca ↓