HEADLINE: Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Apa Targetnya?

Liputan6.com, Jakarta - Memasuki era new normal, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengambil langkah baru dalam penanganan pandemi Covid-19. Langkah seiring sejalan antara menggerakkan ekonomi nasional dan menangani keberadaan Covid-19.

Jokowi menandatangani Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Melalui keberadaan Perpres ini, Jokowi sekaligus membubarkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang sebelumnya terbentuk. Pembubaran tertuang dalam Pasal 20 aturan tersebut.

Di mana menyatakan pencabutan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 7 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dalam Keppres Nomor 9 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

"Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 daerah dibubarkan," demikian bunyi Pasal 20 Ayat 2 huruf b, Perpres tersebut.

Sesuai Perpres tersebut, tepatnya Pasal 20 Ayat 2 huruf c, kewenangan Gugus Tugas akan dilanjutkan Komite Kebijakan. Komite ini diketuai langsung Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Sementara Menteri BUMN Erick Thohir sebagai Ketua Pelaksananya.

Komite Kebijakan ini membawahi dua satgas. Pertama, Satgas Penanganan Covid-19 yang dikomandoi Kepala BNPB Doni Monardo. Kedua, Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional yang dipimpin Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung menjelaskan alasan pembentukan komite, karena Jokowi ingin permasalahan ekonomi akibat Covid-19 serta penyebaran virus corona dapat ditangani dengan baik.

"Belajar dari banyak negara yang terlalu heavy penanganan kesehatan, persoalan ekonominya jadi masalah sendiri," kata Pramono.

Ditegaskan, dibentuknya komite tersebut bukan berarti pemerintah mengesampingkan persoalan kesehatan. Justru keberadaan dua satgas agar krisis ekonomi dan kesehatan akibat pandemi virus corona ditangani secara bersamaan.

"Presiden istilahnya mengatur rem dan gas agar persoalan ekonomi bisa diselesaikan, persoalan kesehatan bisa diselesaikan dengan tingkat kesembuhan makin baik maka ekonomi juga makin baik," jelas dia.

"Keseimbangan ini jadi penting maka itulah yang diatur presiden," sambung Pramono.

Gerak Cepat

Langsung gerak cepat, Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan dirinya dalam sepekan ini tim akan menyusun program pemulihan ekonomi nasional dan penanganan Covid-19. Strategi tersebut akan dilaporkan kepada Presiden Jokowi pada pekan depan.

"Minggu ini kami akan kami lapor ke Pak Menko Perekonomian dan minggu depan ke Presiden. Kami berharap ini tugas berat, ini signal positif bagaimana tim kesehatan dan ekonomi berjalan seiring," ujarnya di Jakarta.

Erick Thohir melanjutkan, tim nantinya akan bekerja secara maksimal untuk mempercepat penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional bersama seluruh kementerian. Sementara seluruh kementerian tetap bekerja sesuai dengan tupoksi.

"Kami berusaha bekerja maksimal bersama seluruh kementerian. Kementerian bekerja sesuai tupoksi. Kami butuh dukungan media mensosialisasikan program ke depan. Program kesehatan yang sudah dijalankan sekarang kita tambahkan program ekonomi," papar Erick Thohir.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartanto pun ikut bergerak cepat. Dengan langsung memimpin rapat internal yang membahas perkembangan program strategis dan dukungan untuk Komite Penanganan Covid 19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

"Rapat ini membahas 7 program strategis Kemenko Perekonomian dari bidang keuangan, pangan, riset dan inovasi, UMKM, industri, pengembangan wilayah, dan kerja sama internasional," ujar Airlangga seperti dikutip dalam laman Instagramnya.

Airlangga menyebutkan, masing-masing bidang memiliki sejumlah pencapaian positif yang akan dioptimalkan untuk mengejar sejumlah target percepatan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

"Saya juga sampaikan kepada seluruh elemen Kemenko Perekonomian untuk memperkuat komitmen agar lebih bekerja keras dan bergerak cepat, sehingga upaya percepatan penanganan dapat berkontribusi signifikan, terutama untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional dan daya beli masyarakat," kata dia.

Dia memberi bocoran, jika dari sisi penanganan Covid-19, pemerintah akan melakukan sejumlah program.  Antara lain peningkatan surveilance (pengawasan) dengan tes, lacak, kontak, dan isolasi, meningkatkan komunikasi publik secara efektif untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, dan melakukan penelitian terkait vaksin serta obat-obatan pembentuk anti-bodi dan daya tahan tubuh.

"Hal ini tentunya ditunjang dengan percepatan kesiapan industri farmasi dan industri kesehatan nasional,” beber Airlangga.

Sementara dari sisi ekonomi, Airlangga menyebut pemerintah akan melanjutkan stimulus fiskal tahun 2020 dan 2021, percepatan penyerapan anggaran tahun 2020 oleh Kementerian/Lembaga (K/L) maupun Non-K/L dan Pemda, belanja kesehatan kepada produk-produk dalam negeri, serta melanjutkan restrukturisasi UMKM dan korporasi.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE), Mohammad Faisal mengatakan bahwa Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang baru saja dibentuk mempunyai pekerjaan rumah yang besar.

"Sampai saat ini yang terjadi adalah ekonomi sejak Juni sudah berkurang tekanannya meski belum ekspansi. Wabah masih terus naik, PR-nya di situ. Bagaimana tim komite bisa menjawab tantangan tersebut," kata dia dalam sebuah diskusi di Jakarta.

Dia memandang, dari sisi konsep program sebetulnya sudah lumayan meski ada kekurangan di sana sini seperti Prakerja. Namun yang paling besar adalah implementasi dan masalahnya masih di birokrasi sehingga sangat lambat.

Hasil pembentukan komite penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi yang baru ini juga ada dua kemungkinan. Bisa menjawab permasalahan atau justru sebaliknya.

"Ini memang ditentukan siapa the man behind the gun. Ini salah satu alasan kenapa Pak Erick Thohir dipilih karena dianggap Pak Erick punya pengalaman bisnis panjang yang diharapkan pendekatannya berbeda dengan birokratis. Tapi ini kemudian kita mesti menunggu gimana pembuktiannya ke depan," kata dia.

Hal yang berbeda justru dikatakan Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira. Bagi Bima, Presiden Jokowi terlalu berlebihan dalam membentuk Komite Penanganan Covid-19 untuk menggantikan peran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

Bahkan, dia menyebut, Jokowi seharusnya mempercepat perombakan (reshuffle) kabinet dibanding membuat komite baru jika ingin memulihkan ekonomi nasional.

"Sebaiknya fungsi gugus tugas maupun kementerian yang sudah ada dioptimalkan. Idealnya dibanding buat komite baru sebaiknya reshuffle kabinet. Lebih berdampak besar," ujar Bhima kepada Liputan6.com.

Menurut dia, saat ini yang mendesak adalah bagaimana mengurusi hambatan birokrasi dan teknis. Itu mustinya dilakukan untuk mempercepat realisasi stimulus, memperbaiki data penerima bantuan sosial, dan merumuskan tambahan stimulus baru.

"Kalau terlalu banyak komite apa ada jaminan stimulus bisa efektif? Apakah tidak menjadi pemborosan anggaran baru?" tegas dia.

Keputusan Jokowi mengenai pembentukan komite ini langsung ditanggapi berbagai kalangan. Tak luput dari kalangan pengusaha. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyambut baik atas pembentukan Komite Penanganan Covid-19.

Ketua Umum Kadin Indonesia, Rosan P. Roeslani mengatakan, dunia usaha menaruh harapan besar atas terpilihnya kedua tokoh tersebut terutama dalam kaitan dengan pemulihan ekonomi pada masa pandemi.

"Pak Erick memiliki kemampuan dan latar belakang yang cukup mumpuni baik dalam pemerintahan, kebijakan perekonomian dan dunia usaha. Kadin akan selalu siap bersinergi dan optimis bahwa pemulihan ekonomi Indonesia dapat berjalan lebih baik dan cepat," ujar Rosan.

Lebih lanjut, langkah pemerintah untuk membentuk komite tersebut merupakan langkah yang tepat. Sebab, Komite tersebut tidak hanya memperhatikan upaya dalam menekan laju penyebaran Covid-19 saja tetapi juga aspek perekonomian yang sangat penting bagi iklim usaha dan masyarakat.

"Penyebarannya harus ditekan dan tentunya kami di lingkungan dunia usaha sudah melakukan adaptasi dengan menerapkan protokol kesehatan. Meski dalam masa pandemi, kegiatan perekonomian harus tetap bergerak dan semuanya tetap produktif. Sisi kesehatan dan ekonomi tetap bisa berjalan bersamaan," ujarnya.

Bahkan, Ketua Umum DPD HIPPI (Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia) Provinsi DKI Jakarta Sarman Simanjorang berharap banyak terhadap Komite ini. Mengingat tantangan yang dihadapi saat ini sangat berat dan multi kompleks dirasakan semua sektor usaha.

Sehingga perlu penanganan serius, terlebih ancaman resesi ekonomi sudah di depan mata harus ada manajemen krisis yang terkoordinir, terarah dan sesuai dengan kebutuhan dunia usaha.

“Kita berharap Komite Percepatan dan Pemulihan Ekonomi Nasional ini dapat dilengkapi dengan perwakilan Dunia Usaha dari masing masing sektor usaha, agar dapat menyusun berbagai masukan dan harapan yang diharapkan dari Pemerintah,” ujarnya.

Dengan adanya perwakilan dari masing-masing sektor usaha, akan lebih mudah menyusun dan merumuskan serta meng-inventarisir, berbagai kebijakan dan regulasi yang diharapkan sesuai kebutuhan masing-masing.

Nampaknya, apa yang dilakukan Jokowi bukan menjadi yang pertama di dunia. Saat ini, setidaknya sudah ada 3 negara yang fokus penanganan kesehatan dan ekonomi berjalan bersamaan. Lalu mana saja?

Singapura merupakan negara yang sangat terkait dengan rantai suplai global. Akibat ada pandemi corona, permintaan ekspor menjadi lesu dan pariwisata juga turun.

Mei lalu, pemerintah Singapura sudah membentuk tim ekonomi bernama Emerging Stronger Taskforce (EST) atau Gugus Tugas Bangkit Lebih Kuat.

Menteri Pembangunan Sosial dan Keluarga Desmond Lee adalah co-chair dari tim ini bersama Tan Chong Meng (CEO PSA International Group).

Anggota tim terdiri atas pemimpin perusahaan berpengaruh global, seperti Piyush Gupta (CEO DBS Group), Gan Seow Kee (Chairman ExxonMobil Asia Pacific), bahkan ada perwakilan Google, yakni Caesar Sengupta (Vice President Payments & Next Billion Users).

Perwakilan dari industri penerbangan juga ada, yakni Lee Seow Hiang (CEO Changi Airport Group). Dan ada pula dari sektor kesehatan Dr. Loo Choon Yong (Executive Chairman Raffles Medical Group).

Negara selanjutnya yaitu Amerika Serikat. Sejak Februari lalu, Presiden AS Donald Trump sudah mendirikan Gugus Tugas Virus Corona di Gedung Putih. Kelompok itu terdiri atas pakar kesehatan serta menteri-menteri di bidang ekonomi.

Menteri Keuangan Steven Mnuchin Menteri Pertanian Sonny Perdue, dan Direktur Dewan Ekonomi Nasional Larry Kudlow turut bergabung ke gugus tugas itu.

Di luar itu, Presiden Trump juga membangun grup ekonomi khusus industri bernama Great American Economic Revival Industry Groups (Kelompok Industri Kebangkitan Besar Ekonomi Amerika).

Ada 18 industri dan perwakilannya yang masuk grup ini, di antara banyak perusahaan yang bergabung adalah Chevron, ExxonMobil, Mastercard, Visa, McDonald’s, Coca-cola, Starbucks, sampai WWE di bidang gulat.

Selain itu, masih ada Jepang. Perdana Menteri Shinzo Abe membentuk tim respons corona di bawah payung Dewan Keamanan Nasional. Tim ini fokus pada teknologi dan ekonomi untuk melawan Virus Corona.

Kecerdasan buatan (artificial intelligence) dan 5G.

"Poin penting dari tim ekonomi adalah memikirkan kebijakan-kebijakan industri dari sudut pandang keamanan nasional," ujar PM Abe pada April lalu seperti dikutip Kyodo.