23 Ribu Keluarga di Batam Terima Bantuan Pangan Nontunai dari Kemensos

Liputan6.com, Jakarta - Sebanyak 23 ribu keluarga di Batam menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Secara simbolis, bantuan dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI tersebut diserahkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, Jefridin Hamid.

"Semoga bantuan ini bermanfaat bagi KPM (Keluarga Penerima Manfaat) di Batam," ujar Jefridin usai menyerahkan BPNT di Sagulung Selasa Kemaren.

Jefridin mengatakan, untuk BPNT tahun ini, nominalnya meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Di mana, sebelumnya setiap KPM menerima Rp150 ribu, naik menjadi Rp200 ribu setiap bulan. Kenaikan itu, kata dia, karena banyak warga yang terdampak Covid-19.

"Mereka yang menerima ini adalah yang kemarin tidak dibenarkan mendapat bantuan bahan pokok dari Pemerintah Daerah," ujarnya.

Ia mengatakan, besaran BPNT yang diterima tersebut baru naik sejak Maret lalu dan akan terus disalurkan hingga Desember nanti. Ia berharap keluarga penerima bantuan ini bisa terbantu di tengah kondisi serba sulit ini.

"Penyalurannya sudah sesuai ketentuan dan aturan yang ada," ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Sosial (Dinsos) Kota Batam, Leo Putra menyampaikan, penyaluran bantuan ini dilayani 112 agen yang ditunjuk bank yang ada di bawah naungan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Dalam hal ini, di Batam ditunjuk BRI.

"Jadi, bantuan ini langsung masuk ke kartu rekening e-warung dan bisa ditukar ke 112 agen yang sudah ditunjuk," ujarnya.

Adapun bahan pangan yang diterima berupa beras 10 kilogram, kacang hijau 1 kilogram, telur 1 papan, dan jeruk. Bahan pangan tersebut mewakili kriteria yang ada dalam ketentuan seperti karbohidrat, protein nabati, protein hewani, dan vitamin.

"Tahun sebelumnya beras aja. Tapi, tahun ini ada empat komponen yang dipenuhi. Semua bantuan dimasukkan ke kartu dan dicairkan di agen-agen yang sudah ditentukan," katanya.

** Saksikan "Berani Berubah" di Liputan6 Pagi SCTV setiap Senin pukul 05.30 WIB, mulai 10 Agustus 2020

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Menteri Sosial Juliari Batubara mendesak seluruh kementerian terkait untuk bisa mempercepat kinerja yang terkait dengan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Dengan demikian, diharapkan anggaran dapat cepat tersalurkan di tahun 2020.

"Seluruh menteri mempercepat program dan menurunkan anggaran ke bawah dan Januari untuk PKH dan BPNT kita bisa segera kita berikan," kata Mensos di Kantor Kementerian Sosial, Salemba, Jakarta Pusat, Rabu (18/12/2019).

Pemberian PKH dan BPNT ditargetkan Mensos Ari ke daerah-daerah yang memiliki daya serap tinggi. Harapannya, agar anggaran tersebut bisa turun ke tingkat terbawah.

"Untuk daerah terutama di Pulau Jawa, kalau istilahnya Presiden bisa langsung nendang begitu ya," jelas Ari.

Mensos Ari berharap, bantuan ini tak hanya sebatas bantuan sosial, namun saat uang didistribusikan dapat menjadi konsumsi di level masyarakat kelas bawah. 

Sebagai informasi, pada Bulan Januari 2020 Kementerian Sosial siap menurunkan PKH (Program Keluarga Harapan) yang nilainya mencapai Rp 7 triliun dan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) sekitar Rp 2 triliun dalam tingkatan level nasional.

Kemensos juga akan menerbitkan Peraturan Menteri Sosial untuk mengakomodir pelaksanaan teknis pendistribusian, sehingga diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan dari level 9,4% turun menjadi 9%.