Dikritik DPR, Sri Mulyani Bakal Perketat Perjalanan Dinas dan Belanja Honorer

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendapat kritik dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai perlunya peningkatan efektifitas dan akuntabilitas belanja barang. Belanja barang yang dimaksud adalah belanja perjalanan dinas.

"Terkait dengan belanja barang berupa belanja perjalanan dinas, Pemerintah sependapat dengan perlunya peningkatan efektivitas pelaksanaan penghematan belanja perjalanan dinas," ujar Sri Mulyani dalam Sidang Peripurna DPR, Jakarta, Selasa (25/8).

Sri Mulyani mengatakan, pemerintah terus berupaya untuk melakukan efisiensi dan efektivitas belanja terutama pada pengendalian belanja honorarium, perjalanan dinas dan paket rapat atau pertemuan-pertemuan. Nantinya, kemenkeu akan mempertajam kebijakan yang mengatur hal ini.

"Kebijakan belanja perjalanan dinas akan lebih dipertajam sesuai dengan urgensinya, sehingga kegiatan perjalanan dinas dapat lebih efisien dan efektif sesuai kebutuhan," paparnya.

Terkait dengan belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat dan/atau Pemda, Pemerintah saat ini sedang melakukan identifikasi dan monitoring atas proses pemindahtanganan barang untuk diserahkan kepada masyarakat tersebut serta penelusuran atas barang yang berasal dari belanja dengan tujuan untuk diserahkan ke masyarakat.

"Pada aspek pelaporan keuangan atas belanja barang tersebut, Pemerintah akan meninjau kembali serta menyempurnakan kebijakan akuntansi atas barang yang diserahkan kepada masyarakat sesuai rekomendasi BPK," tandas Sri Mulyani.

Reporter: Anggun P. Situmorang

Sumber: Merdeka.com

** Saksikan "Berani Berubah" di Liputan6 Pagi SCTV setiap Senin pukul 05.30 WIB, mulai 10 Agustus 2020

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan outlook kuartal III 2020 berada pada kisaran 0 hingga -2 persen.

Dengan pergeseran yang belum solid, Menkeu memperkirakan keseluruhan outlook untuk 2020 pada kisaran -1,1 sampai dengan 0,2 persen.

“Indikator di bulan Juli kita memang melihat downside ternyata tetap menunjukkan suatu risiko yang nyata. Jadi untuk kuartal ketiga kita outlooknya adalah antara 0 hingga negatif 2 persen. Kita lihat karena negatif 2 persen tadi pergeseran dari pergerakan yang belum terlihat, ini sangat sulit meskipun ada beberapa yang sudah positif,” kata Sri Mulyani dalam APBN KiTa, Selasa (25/8/2020).

Menkeu mengatakan, kunci utama dalam menghadapi situasi ini adalah konsumsi dan investasi. Menurutnya, meskipun pemerintah sudah all out, namun jika kedua kunci tersebut masih negatif, maka akan sangat sulit mencapai zona netral.

“Ini harus dilihat dan dimonitor. Makanya, Presiden minta menteri fokus melihat indikator investasi. Kuartal II kontraksi dalam. Kuartal III dan Kuartal IV bisa mulai pulih paling tidak mendekati 0 persen,” kata Sri Mulyani.