Intip Sederet Stimulus Baru Pemerintah Tangani Corona dan Pulihkan Ekonomi

Pemerintah meluncurkan sejumlah program dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) terbaru.

oleh Pipit Ika Ramadhani diperbarui 26 Agu 2020, 20:09 WIB
Diterbitkan 26 Agu 2020, 18:30 WIB
Pembentukan Tim Penanganan Covid-19 dan Pemulihan
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kedua kanan) berbincang dengan Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo, Menteri BUMN Erick Thohir dan Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/7/2020). (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/POOL)

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah meluncurkan sejumlah program dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) terbaru. Langkah ini ditempuh sebagai wujud komitmen Pemerintah dalam menjawab tantangan situasi pandemi terkini.

“Pemerintah meluncurkan eskalasi program-program padat karya, subsidi upah, dan perluasan pemberian kredit,” tutur Menko Perekonomian Airlangga, Rabu (26/8/2020).

Program padat karya yang kini tengah berjalan, lanjut Airlangga, segera ditingkatkan intensitasnya. Menurutnya, hal ini dapat mengurangi tekanan pengangguran dan meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat.

Bantuan Subsidi Upah (BSU) akan diberikan kepada pekerja pegawai swasta. Bantuan akan diberikan sebesar Rp600 ribu/bulan untuk satu orang pekerja selama 4 bulan dan disalurkan dalam 2 tahap, yaitu pada kuartal III dan kuartal IV tahun 2020.

Tidak sembarang pekerja swasta, Airlangga menyebutkan terdapat beberapa kriteria pegawai swasta yang dapat menerima bantuan ini. Salah satunya adalah pekerja dengan upah di bawah Rp 5 juta per bulan yang mengalami tekanan akibat Covid-19 dan tenaga kerja aktif yang terdaftar dalam BP Jamsostek.

“Selanjutnya kartu prakerja diprioritaskan untuk mereka yang tidak terdaftar di BP Jamsostek yang sudah diberikan bantuan upah. Kami telah kembangkan kartu prakerja dari skema awal targetnya 2 juta, kini skemanya menjadi 5,6 juta,” lanjutnya.

Program perluasan pemberian kredit juga ditujukan bagi rumah tangga dan korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Fasilitas bunga 0 persen disalurkan melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diperluas.

“Tahap awal dengan target mencapai 2 juta nasabah tahun 2020. Dengan plafon pinjaman diperkirakan Rp 6-10 Juta,” kata Menko Airlangga.

 

** Saksikan "Berani Berubah" di Liputan6 Pagi SCTV setiap Senin pukul 05.30 WIB, mulai 10 Agustus 2020

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Sisi Kesehatan

Pembentukan Tim Penanganan Covid-19 dan Pemulihan
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menggelar jumpa pers usai bertemu Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (20/7/2020). Jokowi menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) tentang pembentukan Tim Pemulihan Ekonomi Nasional dan Penanganan Covid-19. (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/POOL)

Dari sisi kesehatan, Pemerintah telah melakukan beberapa kali uji coba. Jumlah tes yang dilakukan di Indonesia juga terhitung cukup masif, yaitu sebanyak 2.077.441 juta. Selain itu, persentase kasus sembuh Covid-19 di Indonesia sebesar 71,50 persen, lebih tinggi dibandingkan presentasi secara global di angka 68,71 persen.

“Tugas Pemerintah adalah menekan terus fatality rate. Tentunya dengan tingkat kesembuhan 71,50 persen ini, makin mendorong optimisme bahwa kita sudah pada langkah yang tepat,” tutur Airlangga.

Untuk terus mengupayakan penanganan Covid-19, Pemerintah tengah melakukan beberapa inisiatif. Menurut Airlangga, inisiatif terdepan adalah Indonesia dapat mempunyai akses terhadap 30 juta vaksin Biofarma pada akhir tahun.

“Uji klinis dengan Sinovac sedang berlangsung di Bandung. Kita berharap bahwa sampai dengan akhir tahun kita bisa mempunyai akses terhadap 30 juta vaksin produksi di Biofarma. Ini merupakan inisiatif yang paling depan,” tegas Menko Airlangga.

Selain itu, uji klinik fase ke-3 antara Kimia Farma dengan Wuhan Institute Biological Products di Uni Emirat Arab (UEA) juga tengah dijalani.

Kerjasama pengembangan vaksin juga dilakukan oleh Astra Zeneca, Moderna/Institute of Allergy and Infectious Diseases. Menurut Menko Airlangga, Pemerintah Indonesia akan memperoleh vaksin sebagai public goods dengan harga direntang 5 hingga 10 dolar melalui GAVI/CEPI.

“Selain itu, kerjasama juga dilakukan antara Kalbe dengan Genexine Korea. Berbagai vaksin ini diharapkan dapat untuk memastikan Covid-19 ini dapat dihentikan atau dimitigasi,” tutup Menko Airlangga.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya