Perpres 82/2020 Direvisi, Anggaran Vaksin Disesuaikan

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah merevisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2020 mengenai Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Revisi ini mengenai penyesuaian struktur dan anggaran vaksin.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, salah satu revisi salah Perpres tersebut adalah untuk melengkapi struktur yang telah ada. Dimana dalam struktur, Menteri BUMN sebagai ketua pelaksana juga wakil ketua, menetapkan wakil ketua pelaksana terdiri dari Kasat dan Wakapolri sebagai wakil ketua.

"Selain itu, juga sebagai wakil ketua di satgas ekonomi ada Pak Wamenkeu (Suahasil Nazara) dan Pak Rosan (ketua umum KADIN),” jelas Airlangga. dalam video konferensi, Rabu (26/8/020).

Airlangga melanjutkan, revisi Perpres tersebut juga mencakup penyesuaian anggaran untuk pengadaan vaksin.

“Perpres sudah diputuskan dan segera diajukan kepada bapak Presiden, kemudian melakukan monitoring terhadap pelaksanaan anggaran dari pemulihan ekonomi dan tentunya juga diharapkan buka dilakukan optimalisasi terhadap pemulihan ekonomi,” kata dia.

“Kami akan terus memonitor pergeseran tersebut dan akan mengusulkan program-program baru selanjutnya,” tutup dia.

** Saksikan "Berani Berubah" di Liputan6 Pagi SCTV setiap Senin pukul 05.30 WIB, mulai 10 Agustus 2020

Saksikan video pilihan berikut ini:

Sebelumnya, Uji klinis vaksin Covid-19 di Bandung, Jawa Barat, menunjukkan hasil menggembirakan. Sebanyak 1.600 relawan siap ikut serta, sehingga target produksi massal bisa dilakukan tahun depan.

Hal ini disampaikan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri Komisaris Jenderal Agus Andrianto dalam apel kesiapsiagaan Satgas dan Relawan Karhutla-Covid-19 di lapangan MTQ Pekanbaru, Selasa siang, 25 Agustus 2020.

Jenderal bintang tiga ini mengatakan, vaksin Covid-19 di Indonesia diproduksi pada Januari dan Februari 2020. Akan ada 40 juta vaksin dengan sasaran daerah tertentu.

"Secara selektif melibatkan TNI-Polri, zona merah dan oranye menjadi prioritas," kata Agus.

Selain zona, Agus menyebut vaksin juga diperuntukkan bagi daerah yang menjadi pusat perekonomian di Indonesia. Ini sebagai langkah menjamin pertumbuhan ekonomi di tengah pandemi.

Menjelang produksi massal vaksin, Agus meminta pemerintah daerah bekerjasama dengan TNI-Polri menekan penyebaran Covid-19. Berikutnya memperhatikan permasalahan ekonomi agar pertumbuhannya tidak negatif.

"Putaran uang di masyarakat tingkat bawah harus terjaga sehingga dampak kesehatan dan ekonomi tidak berdampak ke permasalahan sosial," kata Agus.

Agus menyebut kedatangannya ke Riau atas perintah Kapolri Jenderal Idham Aziz. Selain melihat kesiapan pemerintah daerah mencegah Covid-19, Agus juga diperintahkan melihat ketahanan pangan.

Agus menjelaskan, Presiden Joko Widodo sudah mengingatkan pemerintah daerah soal kelangkaan pangan dunia di tengah pandemi Covid-19. Saat ini, ada 216 negara menghadapi permasalahan sama yang bisa berdampak pada ekonomi.

Untuk mengatasi ini, seluruh wilayah di Indonesia sudah meluncurkan program Kampung Tangguh. Masyarakat diajak bercocok tanam menggandeng pemerintah serta TNI-Polri menjaga ketahanan pangan.

Di Riau sendiri sudah ada program Jaga Kampung sebagai perwujudan Kampung Tangguh. Program ini mendapat apresiasi dari Agus karena mampu menjaga ketahanan pangan di tengah pandemi Covid-19.