Efek Covid-19, Realisasi Anggaran PUPR Baru Capai 48,13 Persen

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat realisasi anggaran per 30 Agustus 2020 mencapai 48,13 persen atau Rp 41,17 triliun dari total pagu TA 2020 Rp 83,97 triliun. Sementara, progres fisik baru 48,15 persen.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, berbagai perubahan pagu akibat pandemi Covid-19 pada triwulan pertama tahun ini turut mempengaruhi proses penyerapan anggaran. Mengingat perubahan pagi anggaran terjadi lebih dari satu kali.

"Semula pagu anggaran PUPR tahun 2020 mencapai Rp 120,21 triliun. Namun, karena Covid-19 ada recofusing anggaran hingga Rp 44,58 triliun. Maka per 30 Agustus realisasi anggaran baru mencapai 48,13 persen," jelasnya dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi V DPR RI di Komplek Parlemen, Senin (31/8/2020).

Lanjutnya, tak berselang lama kementeriannya mendapatkan alokasi tambahan senilai Rp8,39 triliun. Tambahan dana tersebut digunakan untuk peluncuran PHLN dan Percepatan SBSN.

Terakhir, melalui Surat Kementerian Keuangan No S-91/MK.2/2020 dan No S-205/MK.2/2020, Kementerian PUPR kembali memperoleh anggaran Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka bagi 175.000 unit dengan alokasi sebesar Rp 1,5 triliun bersumber dari BA. BUN 999.07.

"Sehingga total pagu anggaran tahun ini mencapai Rp 83,97 triliun," imbuhnya.

Lebih jauh, Basuki menyebut, ada lima langkah yang telah dipersiapkan kementeriannya untuk percepatan realisasi anggaran tahun ini. Pertama, mempercepat pelaksanaan program Padat Karya Tunai (PKT) di sejumlah daerah.

Kedua, melakukan revisi DIPA untuk pemanfaatan anggaran yang berpotensi tidak terserap. Ketiga, mempercepat pemanfaatan sisa lelang untuk program prioritas.

Kemudian, mempercepat belanja pencegahan Covid-19. Dan kelima, memastikan pelaksanaan berbagai pekerjaan seusai target yang telah ditetapkan. "Begitupun untuk PKT kita juga evaluasi pelaksanaannya agar tepat sasaran," tegas Menteri PUPR.

Merdeka.com

** Saksikan "Berani Berubah" di Liputan6 Pagi SCTV setiap Senin pukul 05.30 WIB, mulai 10 Agustus 2020

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjadi instansi pemerintah yang mendapat alokasi anggaran terbesar, yakni Rp 148,81 triliun. Jumlah tersebut masuk dalam Rancangan Anggaran, Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021.

Jumlah tersebut naik hampir dua kali lipat atau 98,08 persen dari anggaran tahun ini, yang senilai Rp 75,63 triliun.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, anggaran yang didapat kementeriannya pada tahun depan menjadi besar lantaran adanya relaksasi beberapa pekerjaan di 2020 akibat pandemi Covid-19.

"Tahun 2019 ini Kementerian PUPR merelaksasi atau men-delay beberapa pekerjaan, bukan menunda. Jadi dari yang tadinya single years jadi multiyears, atau yang belum lelang kita prioritaskan di 2021," kata Menteri Basuki di Gedung Juanda I Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (14/8/2020).

Menurut penjelasannya, berdasarkan surat bersama Menteri Keuangan dan Bappenas, Kementerian PUPR mulanya mendapat jatah anggaran Rp 115,58 triliun. Lalu pada surat bersama Bappenas, instansi diputuskan mendapat tambahan anggaran Rp 34,23 triliun, sehingga total menjadi Rp 149,81 triliun.

Basuki memaparkan, nilai anggaran tambahan tersebut yang paling utama akan dialokasikan untuk ketahanan pangan, Rp 10 triliun. Seperti membuat lumbung pangan (food estate) di Kalimantan Tengah (165 ribu ha) dan di Sumatera Utara (4.000 ha).

"Kemudian juga untuk mendukung pembangunan kawasan industri, kami mendapatkan tugas untuk menyiapkan prasarana dasar. Kemudian tol, sumber daya air, sanitasi dan rusun pekerja nanti di batang seluas 40 ribu hektare, termasuk clearing dan graping ladangnya. Anggarannya Rp 9,6 triliun," paparnya.

"Disampaikan juga untuk menambah konektivitas jalan sebesar Rp 5,5 triliun. Pemulihan banjir juga akhir-akhir ini terjadi banyak bencana alam banyak perbaikan di Gorontalo, Konawe, Masamba, Semarang, Pekalongan, Kendal, Demak, dan lain-lain," tandasnya.