Realisasi Penyaluran Banpres untuk Usaha Mikro Capai 40 Persen

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan realisasi Bantuan Presiden (Banpres) sebesar Rp 2,4 juta untuk 12 juta pelaku usaha mikro baru 40 persen. Ditargetkan pertengahan September bisa terserap 100 persen.

“Kita baru saja menyalurkan untuk 12 juta usaha mikro yang unbankable masing-masing Rp 2,4 juta, dari total Rp 22  triliun. Kita sudah capai 40 persen, saya kira pertengahan September sudah 100 persen,” kata Teten dalam acara Inspirato Sharing Session ‘Memulai Usaha di Era Krisis’, Rabu (2/9/2020).

Lanjutnya, banyak UMKM di Indonesia yang terdampak sisi supply dan demandnya di masa pandemi ini. Bahkan mereka sudah tidak sanggup untuk membayar cicilan ke bank. Selain itu, produksi dan distribusi usaha terganggu.

Buka hanya Indonesia saja yang mengalami masalah multidimensional sisi kesehatan, sosial dan ekonomi, melainkan seluruh dunia juga merasakan yang sama.

Oleh karena itu Pemerintah mencari solusi untuk membantu UMKM agar bisa bertahan di situasi sulit ini, salah satunya dari sisi pembiayaan bagi yang bankable dan unbankable.

Untuk UMKM yang bankable telah diberikan keringanan pembiayaan berupa restrukturisasi pinjaman selama 6 bulan, dan subsidi bunga untuk 6 bulan. Nantinya apabila keadaan masih terpuruk maka ada kemungkinan bantuan tersebut akan diperpanjang.

Demikian untuk UMKM yang unbankable, Pemerintah sudah menyalurkan Banpres kepada 12 juta usaha mikro, yang terdampak pandemi covid-19. Dengan begitu Teten berharap ekonomi Indonesia cepat pulih.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah resmi meluncurkan Banpres produktif ini pada pertengahan Agustus 2020, dalam rangka untuk tambahan modal kerja bagi usaha mikro dan kecil.

Banpres produktif merupakan dana hibah, bukan pinjaman, sehingga bantuan ini sifatnya langsung ditransfer ke rekening masing-masing pelaku usaha mikro yang layak mendapatkan bantuan.

** Saksikan "Berani Berubah" di Liputan6 Pagi SCTV setiap Senin pukul 05.30 WIB, mulai 10 Agustus 2020

Kondisi perekonomian global saat ini betul-betul sedang terpuruk akibat pandemi covid-19. Banyak negara yang bahkan sudah lebih dahulu masuk dalam jurang resesi. Para analis ekonomi menyebut Indonesia berpotensi melewat jurang gelap resesi jika tak segera melakukan langkah-langkah antisipatif.

Pengamat Ekonomi Muchlas Rowi menyatakan laporan pertumbuhan ekonomi triwulan II dari Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut ekonomi Indonesia mengalami konstraksi sebesar 5,32 persen atau untuk pertama kalinya masuk zona negatif sejak tahun 1999.

Kabar baiknya, menurut dia, Indonesia bukan termasuk negara yang ekonominya bergantung dengan market dunia, melainkan pada pasar domestik. Karena itu, kata dia, Pemerintah harus menggenjot konsusmsi masyarakat sebagai salah satu upaya percepatan pemulihan ekonomi.

Muchlas Rowi pun memberi apresiasi kepada Presiden Joko Widodo yang telah sigap menyusun sejumlah skema untuk menggenjot konsumsi masyarakat sebagai salah satu upaya percepatan pemulihan ekonomi. Bahkan beberapa skema sudah diluncurkan Jokowi. Salah satunya bantuan presiden (Banpres) produktif usaha Mikro.

“Banpres produktif yang telah diluncurkan Presiden Jokowi perlu diapresiasi dan mendapat dukungan semua pihak. Karena banpres tersebut mencerminkan totalitas Presiden Jokowi menyelamatkan ekonomi rakyat akibat pandemi.

Menurut Muchlas, bantuan bersifat hibah kepada 12 juta pelaku usaha kecil tersebut akan menggerakkan kembali roda perekonomian rakyat di tengah ancaman resesi ekonomi.

“Pelbagai jurus pemulihan ekonomi yang dilakukan pemerintah saat ini perlu didukung dan dikawal. Banpres Produktif itu darah segar buat ekonomi rakyat, juga program subsidi gaji untuk yang berpenghasilan dibawah 5 juta. Pasti sangat membantu”, ujar Muchlas.

Mengingat pentingnya skema program tersebut, Muchlas pun lantas mengajak semua pihak untuk memastikan Banpres sebesar Rp2,4 juta itu tepat sasaran dan benar-benar produktif, sehingga dananya bisa terus bergulir.

“Diharapkan, ada efek domino dari berputarnya dana hibah ini di kalangan bawah. Upaya keras Pemerintah ini akan menolong jika disertai komitmen penerima bantuan. Publik juga perlu ikut mengawal dan mensukseskannya,” ujar Muchlas.