Banpres Rp 2,5 juta untuk UMKM Sudah Tersalur Rp 13,4 Triliun

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki menyatakan, penyaluran bantuan presiden (Banpres) produktif usaha mikro sudah mencapai sekitar 61 persen dari anggaran sebesar Rp 22 triliun, per data 2 September 2020.

Artinya, sekitar Rp 13,4 triliun anggaran pemerintah untuk Banpres produktif UMKM ini sudah tersalurkan ke masyarakat sejak diluncurkan 24 Agustus 2020 lalu.

Teten menyatakan, penyerapan anggaran ini perlu dipercepat agar usaha mereka cepat pulih di tengah pandemi terutama bagi mereka yang permodalannya belum tersentuh oleh perbankan.

"Ini memang kita perlu percepat karena banyak usaha mikro terutama yang unbankable, yang belum pernah pinjam kredit ke perbankan, modal mereka sudah banyak tergerus untuk kebutuhan konsumsi keluarga sehari-hari," ujar Teten dalam tayangan virtual, Jumat (4/9/2020).

Nantinya, hingga akhir 2020 pemerintah menargetkan penerima Banpres produktif ini mencapai 12 hingga 15 juta penerima.

"Sekarang yang unbankable kita berikan Rp 22 triliun, dan kemungkinan akan terus ditambah sampai penerimanya 15 juta orang," katanya.

Senada dengan Menkop UKM, Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Budi Gunadi Sadikin menyatakan, program ini memiliki permintaan yang tinggi sehingga pihaknya optimis akan mencapai target penyaluran yang ditentukan.

"Kita melihat demandnya sangat bagus, dan penyerapannya pun baru diluncurkan dari 24 Agustus sudah Rp 13 triliun, seharusnya (target) ini bisa bisa capai. Malah ada rencana mungkin nanti mau ditambah saking lakunya," ujar Budi.

Sebagai informasi, hingga 2 September 2020 perkembangan penyaluran anggaran PEN untuk program UMKM mencapai Rp 58,53 triliun atau 47,41 persen dari pagu sebesar Rp 123,4 triliun.

Sebelumnya, kondisi perekonomian global saat ini betul-betul sedang terpuruk akibat pandemi covid-19. Banyak negara yang bahkan sudah lebih dahulu masuk dalam jurang resesi. Para analis ekonomi menyebut Indonesia berpotensi melewat jurang gelap resesi jika tak segera melakukan langkah-langkah antisipatif.

Pengamat Ekonomi Muchlas Rowi menyatakan laporan pertumbuhan ekonomi triwulan II dari Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut ekonomi Indonesia mengalami konstraksi sebesar 5,32 persen atau untuk pertama kalinya masuk zona negatif sejak tahun 1999.

Kabar baiknya, menurut dia, Indonesia bukan termasuk negara yang ekonominya bergantung dengan market dunia, melainkan pada pasar domestik. Karena itu, kata dia, Pemerintah harus menggenjot konsusmsi masyarakat sebagai salah satu upaya percepatan pemulihan ekonomi.

Muchlas Rowi pun memberi apresiasi kepada Presiden Joko Widodo yang telah sigap menyusun sejumlah skema untuk menggenjot konsumsi masyarakat sebagai salah satu upaya percepatan pemulihan ekonomi. Bahkan beberapa skema sudah diluncurkan Jokowi. Salah satunya bantuan presiden (Banpres) produktif usaha Mikro.

“Banpres produktif yang telah diluncurkan Presiden Jokowi perlu diapresiasi dan mendapat dukungan semua pihak. Karena banpres tersebut mencerminkan totalitas Presiden Jokowi menyelamatkan ekonomi rakyat akibat pandemi.

Menurut Muchlas, bantuan bersifat hibah kepada 12 juta pelaku usaha kecil tersebut akan menggerakkan kembali roda perekonomian rakyat di tengah ancaman resesi ekonomi.

“Pelbagai jurus pemulihan ekonomi yang dilakukan pemerintah saat ini perlu didukung dan dikawal. Banpres Produktif itu darah segar buat ekonomi rakyat, juga program subsidi gaji untuk yang berpenghasilan dibawah 5 juta. Pasti sangat membantu”, ujar Muchlas.

Mengingat pentingnya skema program tersebut, Muchlas pun lantas mengajak semua pihak untuk memastikan Banpres sebesar Rp2,4 juta itu tepat sasaran dan benar-benar produktif, sehingga dananya bisa terus bergulir.

“Diharapkan, ada efek domino dari berputarnya dana hibah ini di kalangan bawah. Upaya keras Pemerintah ini akan menolong jika disertai komitmen penerima bantuan. Publik juga perlu ikut mengawal dan mensukseskannya,” ujar Muchlas.