Kementerian PUPR Bakal Bina 124 Ribu Tenaga Konstruksi di 2021

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Trisasongko Widianto akan melakukan pembinaan kepada 124.300 tenaga kerja konstruksi. Program ini akan didanai oleh pemerintah menggunakan APBN TA 2021.

"Untuk target pembinaan tenaga kerja konstruksi kami mempunyai target 2021 sebanyak 124.300 orang," kata Trisasongko dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI, Jakarta, Rabu (9/9).

Dia merincikan sebanyak 48 ribu orang akan mengikuti program vokasi dengan anggaran Rp 96,1 miliar. Program ini juga akan bekerja sama dengan SMK, politeknik dan perguruan tinggi.

Selain itu ada 76.300 orang yang akan mengikuti pelatihan reguler. Kementerian PUPR mengalokasikan dana sebesar Rp 74,4 miliar untuk menjalankan program ini. Penyelenggaraan kegiatan ini akan dilakukan di 7 wilayah balai jasa konstruksi.

"Kami juga ingin menyampaikan sebaran rencana pelatihan di 2021, seperti yang kami laporkan tadi bahwa balai jasa konstruksi wilayah kami punya 7," kata Trisasongko.

Dalam kesempatan tersebut, Trisasongko meminta persetujuan anggota DPR untuk memperluas cakupan pelatihan tenaga kerja konstruksi berdasarkan provinsi. Pihaknya mengalokasikan 5.300 peserta pelatihan berdasarkan provinsi. Masing-masing provinsi mendapatkan jatah sebanyak 100 orang.

"Kami tawarkan ke bapak ibu, mungkin punya usulan ada tenaga kerja yang ingin disertifikat atau tenaga ahli," kata dia.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Dalam Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2021 Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapatkan anggaran sebesar Rp 757,7 miliar. Pagu anggaran ini nantinya akan digunakan dalam dua program besar.

"Dari dana konstruksi ini ada dua program yang akan kami jalankan yaitu untuk mendukung program manajemen dan program pendidikan dan pelatihan vokasi," kata Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Trisasongko Widianto, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI, Jakarta, Rabu (9/9).

Trisasongko menjelaskan, program dukungan manajemen dialokasikan sebesar Rp 661,6 miliar. Anggaran ini nantinya akan membiayai 6 kegiatan.

Pertama, untuk pembinaan kompetensi tenaga kerja konstruksi. Kedua, pembinaan pengadaan jasa konstruksi. Ketiga, pembinaan sistem manajemen keselamatan konstruksi. Keempat, pembinaan penyelenggaraan jasa konstruksi.

Lalu kelima, pembinaan kinerja kelembagaan dan dukungan material, peralatan dan teknologi konstruksi. Keenam, untuk penyelenggaraan layanan dukungan manajemen Eselon I, informasi jasa konstruksi dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.

Sedangkan untuk program pendidikan dan pelatihan vokasi, Trisasongko menganggarkan Rp 96,1 miliar. Dana ini akan digunakan untuk mendukung kegiatan penyelenggaraan pelatihan vokasi di bidang konstruksi.

Lebih rinci, Trisasongko menjelaskan dari anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 757,7 miliar, belanja barang non operasional menjadi yang paling besar yakni Rp 468,5 miliar (61,8 persen). Dari jumlah ini sebanyak 31 persen atau Rp 234 miliar dialokasikan untuk di pusat dan 30,8 persen atau Rp 233,7 miliar untuk di balai.

Anggaran belanja pegawai TA 2021 menjadi urutan kedua yakni Rp 171,1 miliar atau 22,6 persen. Anggaran ini diperuntukkan untuk gaji dan tunjangan di 49 satuan kerja.

Selanjutnya sebanyak Rp 80,8 miliar atau 10,7 persen dari pagu anggaran dialokasikan untuk belanja barang operasional. Anggaran ini akan dibagikan kepada 49 satuan kerja untuk pemeliharaan aset, langganan daya dan jasa serta Honor kesatuaan kerja (kesatker).

Terakhir, pagu anggaran sebesar 4,9 persen atau R 37,2 miliar akan dialokasikan untuk belanja modal. Belanja modal untuk 49 satuan kerja dalam bentuk peralatan pelatihan, aset pengelolaan data dan belanja modal satuan kerja.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com