Per 17 September 2020, Pendaftar Kartu Prakerja Capai 23,8 juta orang

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja Denni Purbasari menyebutkan, pendaftar dan penerima Kartu Prakerja per 17 September 2020 pukul 11.35 WIB mencapai 23,8 juta orang. Jumlah tersebut untuk mereka yang mendaftar dan melakukan registrasi melalui situs resmi Prakerja.

“Yang lolos verifikasi email 18,4 juta peserta, lolos verifikasi NIK 13,7 juta peserta, lolos verifikasi nomor HP 12,3 juta peserta, dan penerima SK 4,68 juta peserta. Verifikasinya karena memang kami melakukannya secara digital tidak tatap muka sehingga memasukan link tersebut adalah orang yang sama,” kata Denni dalam diskusi Virtual Bicara Bantuan Subsidi Gaji/Upah dan Kartu Prakerja, Kamis (17/9/2020).

Lanjutnya untuk sisi penerima, pihaknya mencatat terdapat peserta yang telah beli pelatihan sebanyak 3,4 juta orang, telah selesai minimal 1 pelatihan 2,4 juta orang, telah terima insentif 1,4 juta orang, dan insentif tersalurkan Rp 1,7 triliun, serta penyerapan anggarannya telah mencapai 83,17 persen hingga saat ini.

Sebelumnya diinformasikan, jumlah peserta Program Kartu Prakerja telah mencapai 4,6 juta peserta. Terhitung sejak gelombang pertama pada April 2020 lalu sampai dengan gelombang 8 yang baru saja ditutup pada Senin, 14 September 2020 lalu. Jumlah ini nyaris memenuhi target pemerintah yakni 5,6 juta peserta.

Kendati begitu, Denni Purbasari menyebutkan angka-angka dari program Kartu Prakerja ini bersifat dinamis. Hal ini mengikuti arahan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Dengan demikian, Denni menegaskan bahwa dengan sisa kuota yang ada belum tentu akan selesai dalam waktu dekat. Bahkan ia mengatakan untuk gelombang 9 yang dibuka hari ini Kamis 17 September 2020, kuotanya tetap sama dengan gelombang sebelum-sebelumnya, yakni 800 ribu peserta.

Sementara untuk sisa kuota yang akan dibuka pada gelombang 10, Denni menjelaskan sejumlah faktor yang dapat mempengaruhi kuota. Salah satunya yakni adanya kepesertaan yang dicabut.

Sehingga kuota yang kosong bisa dialokasikan untuk gelombang berikutnya hingga seluruh target pemerintah tahun ini dapat terpenuhi.