Penyaluran Anggaran PEN Sektor UMKM Capai 70 Persen

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, pealisasi penyaluran sejumlah program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sektor UMKM mengalami kemajuan. Saat ini penyaluran dana PEN sudah mencapai lebih dari 70 persen.

Pemerintah terus mempercepat penyaluran dan memperluas sasaran UMKM yang mendapat bantuan program PEN. Adapun empat program PEN yang dilaksanakan Kementerian Koperasi dan UKM. Keembat program itu adalah Banpres Produktif Usaha Mikro, Subsidi KUR, Pembiayaan Investasi kepada Koperasi melalui LPDB, dan Subsidi Non-KUR.

Teten pun menjabarkan, realisasi penyaluran Banpres periode Agustus–September telah mencapai 72,46 persen dengan nilai Rp15,93 triliun. Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapat bantuan sebanyak 6,63 juta orang, dengan nilai bantuan Rp 2,4 juta per pelaku usaha.

“Sasaran penyaluran tahap awal adalah 9,1 juta orang. Kami telah mengirimkan surat mengusulkan perluasan sasaran penerima menjadi 12 juta pelaku usaha mikro. Surat usulan sedang ditelaah oleh Kementerian Keuangan,” kata Teten dalam Rapat Koordinasi Pimpinan Komite PC-PEN dengan para Pimpinan Kementerian dan Lembaga, Minggu (27/9/2020).

Lanjutnya, banpres Produktif Usaha Mikro menyasar pelaku UMKM khusus mikro yang masih "unbankable" dan belum pernah mendapat pembiayaan dari lembaga keuangan. Program ini bertujuan untuk mendorong usaha mikro untuk masuk dalam pembiayaan formal.

Adapun realisasi Pembiayaan Investasi kepada Koperasi melalui LPDB sangat signifikan mencapai 74,56 persen dengan nilai Rp 745,6 miliar. Total nilai program ini adalah Rp 1 triliun, dengan tujuan perluasan modal kerja bagi koperasi terdampak COVID-19, dengan bunga maksimum 3 persen.

"Saat ini juga diperlukan kebijakan bagaimana koperasi turut berperan untuk membeli produk pangan rakyat. Strategi ini perlu dilakukan dengan memperkuat likuiditas koperasi. Karena itu sudah diusulkan penambahan anggaran PEN LPDB,” jelasnya.

Untuk capaian Subsidi KUR, Teten mengatakan telah diterima oleh 5,53 juta nasabah atau mencapai 33,08 persen. Upaya mempercepat realisasi Subsidi KUR, Kementerian Koperasi dan UKM melakukan strategi sosialisasi "one by one" kepada penyalur KUR, serta melakukan relaksasi dan perluasan.

Sementara itu, realisasi Subsidi Non KUR belum ada. Hal ini disebabkan kendala pemrosesan data dan tagihan pelaku UMKM yang sangat tergantung pada tingkat partisipasi BLU dan koperasi.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Selanjutnya, Kementerian Koperasi dan UKM juga mendorong pengadaan barang dan jasa pemerintah atau BUMN yang mengikutsertakan dan memprioritaskan UMKM.

"Upaya ini telah membuahkan hasil dengan diluncurkannya Pasar Digital (PaDi) UMKM, Bela Pengadaan, dan Laman UKM, yang merupakan platform belanja digital pemerintah maupun BUMN untuk produk-produk UMKM," ungkapnya.

Hal itu turut bekerja sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) berkolaborasi melalui Laman UMKM dan Bela Pengadaan untuk menyerap produk-produk UMKM dengan potensi Rp321 triliun.

Aplikasi Bela Pengadaan dibangun dalam rangka pemenuhan kebutuhan barang/jasa pemerintah dengan nilai nominal sampai dengan Rp 50 juta (lima puluh juta rupiah) per paket pengadaan/transaksi.

"Sedangkan kolaborasi dengan Kementerian BUMN melalui Pasar Digital (PADI) untuk memastikan belanja barang dan jasa di bawah nilai Rp 14 miliar memprioritaskan produk UMKM. Saat ini 9 BUMN telah siap dan secara bertahap ke BUMN lainnya untuk menyerap produk UMKM,” pungkasnya.