Debat Perdana Pilkada Jakarta 2024, Siapa Diprediksi Unggul?

KKP Ungkap Peran Penting BUMN Serap Hasil Perikanan Nelayan

KKP terus bekerjasama dengan kementerian/lembaga terkait untuk melindungi nelayan dan pelaku usaha lainnya di sektor kelautan dan perikanan

oleh Liputan6.com diperbarui 06 Okt 2020, 14:30 WIB

Diterbitkan 06 Okt 2020, 14:30 WIB

Semester I 2018, Ekspor Perikanan Alami Peningkatan

Nelayan memindahkan ikan laut hasil tangkapan di Pelabuhan Muara Angke, Jakarta, Kamis (26/10). Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), ekspor produk perikanan tercatat sebanyak 510.050 ton pada semester I-2018. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus bekerjasama dengan kementerian/lembaga terkait untuk melindungi nelayan dan pelaku usaha lainnya di sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Termasuk peran serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dirjen Perikanan Tangkap KKP Muhammad Zaini mengatakan, peran BUMN sangat diperlukan untuk menyerap hasil laut tangkapan nelayan Indonesia. Sebab, kondisi pasar dalam negeri maupun ekspor saat ini tak lagi kuat menyerap tangkapan hasil laut nelayan.

"Dalam rangka penyerapan produk perikan KKP terus berkoordinasi dengan kementerian/lembaga lain dan juga menggandeng BUMN untuk turut serta menjamin pembelian hasil laut nelayan," ujar dia dalam webinar bertajuk Solusi Pembiayaan dan Pemasaran Perikanan di Tengah Pandemi, Selasa (6/10/2020).

Menurut Zaini, saat ini berbagai pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan Indonesia tengah dihadapkan pada kondisi sulit akibat dampak pandemi Covid-19. Terutama, terganggunya sistem rantai pasokan ikan dan komoditi laut lainnya.

"Sehingga produk ikan mengalami kelebihan supply akibat tidak terserap oleh pasar. Dan membuat harga jualnya turun," jelas dia

Alhasil peran BUMN dinilai penting untuk menyerap hasil laut tangkapan nelayan juga pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan lainnya. "Hal ini agar kegiatan usaha di sektor kelautan dan perikanan tetap berkesinambungan," tambahnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Kebijakan Menteri KKP

Edhy Prabowo dalam acara serah terima jabatan (Sertijab) Menteri Kelautan dan Perikanan di Kantor KKP, Jakarta, Rabu (23/10/2019). Edhy yang merupakan politisi Partai Gerindra menggantikan Susi Pudjiastuti pada Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, telah menyiapkan sejumlah kebijakan antisipatif. Terkait dengan harga ikan misalnya, Edhy memastikan telah melakukan sejumlah langkah.

Politikus Partai Gerindra ini mengirimkan surat edaran (SE) kepada pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Dalam surat tersebut, Eddy mengajak Pemda untuk melibatkan nelayan dan pembudidaya pada setiap bantuan sosial maupun bantuan lainnya.

"Masalah Covid-19, memang semua terhambat dan terkendala," kata Eddy dalam siaran persnya, Jakarta, Kamis (30/4).

Upaya lainnya yaitu bekerja sama dengan BUMN di sektor perikanan untuk menyerap tangkapan nelayan serta produksi pembudidaya. Bahkan, Edhy mengajak KNTI untuk turut terlibat usaha pembelian ikan dengan cara memanfaatkan dana pinjaman BLU dengan bunga hanya 3 persen.

"Jadi supaya tidak jadi cerita saya hanya nyeneng-nyenengin, bagi saya kalau hanya ngomong mending tidak usah rapat," ungkap Eddy.

Lanjutkan Membaca ↓