UMKM Bakal Raup Banyak Untung Jika Masuk ke Ekosistem Digital

Liputan6.com, Jakarta - Indonesia Services Dialogue (ISD) menangkap sinyal perlambatan di seluruh sektor jasa sudah tampak pada Kuartal I-2020, kecuali jasa informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan jasa kesehatan.

Dimana sektor jasa, yang menopang 54 persen PDB nasional perlu beradaptasi, salah satunya dengan mendorong agar program digitalisasi dapat segera diterapkan.

“Digitalisasi sektor jasa Indonesia sangat berguna untuk mendorong daya saing dan produktivitas pelaku industri. Untuk itu kebijakan menyangkut sektor ekonomi digital sangat diperlukan,” kata Executive Director ISD Devi Ariyani dalam diskusi online ISD, Senin (19/10/2020).

Menurutnya perkembangan teknologi digital dapat mendorong terciptanya perdagangan, tidak hanya barang tetapi juga perdagangan jasa lintas negara.

Misalnya, saat ini diperkirakan nilai transaksi untuk Information Technology Outsourcing (ITO) dan Business Process Outsourcing (BPO) secara global mencapai USD 167,9 Miliar, dimana sekitar 84 persen permintaan outsourcing berasal dari Amerika Serikat.

“UMKM Indonesia akan memetik keuntungan besar apabila bisa terintegrasi secara penuh dengan teknologi digital,” ujarnya.

Lanjut Devi berdasarkan hasil riset dari Asia Pacific MSME Trade Coalition (AMTC) digitalisasi dapat menghemat biaya ekspor MSME (Micro, Small, Medium Enterprise)  di India, China, Korea Selatan dan Thailand hingga USD 339 Miliar.  

Riset AMTC tersebut juga menemukan bahwa teknologi digital menghemat waktu untuk ekspor dari UMKM sebesar 29 persen, dan mereduksi biaya ekspor hingga 82 persen.

Sehingga data menjadi bahan bakar utama dalam era ekonomi digital saat ini, kata Devi. Lantaran kemajuan teknologi digital membuat pertukaran data antar industri antar negara menjadi suatu hal yang lumrah.    

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Kementerian Koordinator Perekonomian optimis program 3 juta UMKM  go digital bisa tercapai hingga Desember 2020.

Pasalnya, program UMKM go digital yang ditargetkan 2 juta UMKM telah tercapai pada September lalu. Dengan begitu Pemerintah menambah kuota 1 juta UMKM lagi.

“Kita sangat optimis sampai Desember ditambah 1 juta (UMKM) lagi, jadi 3 juta UMKM yang go online,” kata Staf Ahli Bidang Transformasi Digital, Kreativitas dan SDM, Kementerian Koordinator Perekonomian Mira Tayyiba, dalam diskusi online Indonesia  Services Dialogue  (ISD), Senin (19/10/2020).

Kata Mira, saat ini baru 10 juta UMKM yang go digital dari 60 juta UMKM di Indonesia. Oleh karena itu, masa pandemi covid-19 dijadikan momentum oleh Pemerintah untuk meningkatkan digitalisasi UMKM.

“Bisa dibayangkan dari 60 juta UMKM baru sedikit yang online, kalau dilihat potensi e-commerce kita di Asia Tenggara sendiri sangat besar. Makannya kami mendorong digitalisasi UMKM, agar kita setidaknya bisa merealisasikan ekonomi digital,” ujarnya.

Lanjutnya, jika dibandingkan rata-rata nilai transaksi digital Indonesia selama  6 bulan pertama yakni Januari – Juni 2019 dengan 2020, jumlah transaksi tahun 2020 naik sampai 2 kali lipat tapi nilai pembeliannya lebih kecil.

Hal itu disebabkan adanya penurunan daya beli masyarakat, maka Pemerintah bekerjasama dengan Bank Indonesia dan Marketplace agar membantu pemerintah mengevaluasi program digitalisasi UMKM tersebut.

“Jadi supply nya teman-teman UMKM sudah difasilitasi oleh Pemerintah untuk masuk ke online, tapi ternyata ada isu lainnya yakni daya beli, kasian teman-teman UMKM sudah menyiapkan produknya tapi tidak diserapkan oleh masyarakat ya tidak terjadi transaksi,” ujarnya.

Adapun  menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mencatat selama PSBB grafik internet naik 20 persen. Tapi tak berarti transaksi ekonomi digital juga meningkat, dengan itulah Pemerintah terus mendorong Gerakan Bangga Buatan Indonesia sekaligus mendorong pelaku UMKM go digital.