Pemerintah Klaim Jembatan Udara dan Tol Laut Mampu Buka Akses Wilayah Terisolir

Liputan6.com, Jakarta - Kantor Staf Kepresidenan (KSP) merilis laporan kinerja pemerintahan Jokowi-Ma'aruf tahun 2020 'Bangkit Untuk Indonesia Maju'. Laporan tersebut memuat sederet prestasi pemerintah di seluruh sektor berdasarkan data dari tiap Kementerian dan Lembaga terkait.

Salah satu sektor yang dilaporkan mengalami peningkatan kualitas ialah infrastruktur dan konektivitas. Laporan tersebut mencatat, program jembatan udara dan tol laut berhasil membuka akses wilayah terisolir sekaligus meningkatkan ekonomi di sekitarnya.

Diakui, wilayah Indonesia yang terdiri lebih dari 17.000 pulau mengakibatkan banyak daerah sulit diakses. Hal inilah yang melatarbelakangi pembentukan program jembatan udara.

"Akibatnya, daerah terluar, terisolir, dan tertinggal membutuhkan biaya mahal untuk lalu lintas orang dan barang," demikian dikutip Liputan6.com, Selasa (20/10/2020).

Data Kementerian Perhubungan yang disadur dalam laporan menyebutkan, terjadi penurunan harga rata-rata 5 bahan pokok sebesar 44,85 persen setelah jembatan udara dibangun.

Selain itu, kinerja tol laut juga diklaim terus mengalami peningkatan.

"Tol laut dapat digunakan kapal berkapasitas besar demi menekan disparitas harga barang antara Pulau Jawa dan daerah terluar, terisolir dan tertinggal," tulis laporan tersebut.

Pada tahun 2016, jumlah muatan tol laut tercatat sebesar 81.404 ton. Jumlah ini kemudian naik di tahun 2017 menjadi 233.139 ton, lalu menjadi 239.875 ton pada tahun 2018 dan meningkat lagi menjadi 245.378 ton di tahun 2019.

Sementara itu, jumlah trayek tol laut juga terus mengalami penambahan. Pada tahun 2016, tol laut memiliki 6 trayek, kemudian meningkat menjadi 13 trayek di tahun 2017, 18 trayek di tahun 2018 dan 20 trayek di tahun 2019.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Sebelumnya, satu tahun sejak dilantiknya Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) dan Ma’ruf Amin sebagai wakilnya pada 10 Oktober 2019 lalu, sejumlah janji kampanye disebut telah terpenuhi.

Diantaranya, yang paling baru adalah dengan disahkannya UU Cipta Kerja atau Omnibus Law.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengatakan, disahkannya UU tersebut sebagai bentuk pemenuhan janji terkait penciptaan lapangan pekerjaan.

“Pak Jokowi konsisten untuk mengerjakan hal tersebut meskipun pandemi, yaitu dengan UU cipta Kerja itu kan menjawab semuanya. Mengenai masalah untuk mendorong SDM kita, penciptaan lapangan kerja,” kata Hariyadi kepada Liputan6.com, Selasa (20/10/2020).

Selain itu, UU ini juga merampingkan birokrasi dan regulasi. Sehingga mendorong transformasi dari ketergantungan pada SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern. Dimana hal ini juga merupakan salah satu janji Jokowi saat pelantikan.

“Jadi Pak Jokowi itu konsisten, apesnya kena pandemi aja,” kata dia. Bahkan, Hariyadi menyebut implementasi dari janji Jokowi berjalan sesuai jadwal.

Lainnya, Hariyadi menyebutkan program Kartu Prakerja yang realisasinya mampu digarap dalam waktu singkat. Ada juga sejumlah infrastruktur, termasuk beberapa tol yang penggarapannya masih tetap on track.

Bahkan, proyek kawasan industri Batang juga telah digarap. Hariyadi cukup terkesan dengan proyek ini karena dinilainya cukup kompetitif dibandingkan swasta. “Kawasan Industri Batang menurut saya terobosan juga," tambahnya.

"Kalau sampai jadi, itu sesuatu yang menurut saya fenomenal karena polanya berbeda dengan kawasan industri swasta. Kalau swasta kan dijual, nah kalau dia (Batang) sewa, ini kompetitif banget,” tambah dia.

Sementara, Hariyadi menilai jika ada sejumlah janji yang belum terpenuhi oleh Presiden Jokowi, hal tersebut kemungkinan besar karena kondisi saat ini yang masih pandemi.

“Kalau yang kurang itu berproses. Ini PR-nya sudah dikerjakan,” pungkas dia.