Jokowi Minta Menteri dan Pemda Terus Update Data Penyaluran Bantuan Sosial

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh jajarannya di pemerintah pusat dan daerah untuk terus memberikan update data soal bantuan stimulus ekonomi yang digulirkan selama masa pandemi Covid-19. Himbauan itu diberikannya agar tidak ada simpang siur terkait kebijakan dan proses penyaluran bantuan sosial (bansos).

Disebutkannya, pemerintah telah menyalurkan sejumlah program perlindungan sosial dan cash transfer. Seperti Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sosial (bansos tunai), bantuan langsung tunai (BLT) dana desa, program Kartu Prakerja, subsidi gaji, hingga bansos produktif untuk bantuan UMKM.

"Jelaskan program pemulihan ekonomi dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jelaskan juga bantuan stimulus hibah yang digulirkan dan kepada siapa saja," seru Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi 2020, Kamis (22/10/2020).

Selain itu, Jokowi menyatakan, data produksi dan konsumsi yang akurat sangat penting. Dengan begitu, pemerintah pusat bisa tahu dengan cepat mana provinsi yang kurang dan kelebihan.

"Berdasarkan data itu perdagangan daerah bisa didorong, kerjasama daerah bisa diperkuat," ujar dia.

Jokowi pun meminta seluruh jajarannya untuk terus memberikan tone yang positif kepada masyarakat di tengah pandemi. Dia berharap, optimisme masyarakat bisa ikut terbangun.

"Gandeng tokoh masyarakat, (tokoh) agama untuk bangun optimisme. Ajak saling bantu dan gotong royong untuk hadapi situasi sulit. Bangun harapan, dengan bersatu kita bisa lalui ini. Insya Allah kesehatan bia cepat pulih dan ekonomi bisa segera bangkit," imbuh Jokowi.

** #IngatPesanIbu

Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.

Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Haryadi Sukamdani, memberikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah guna memperbaiki faktor kesehatan dan ekonomi di tengah pandemi Covid-19.

Hariyadi menyampaikan, pemerintah perlu memperluas penerapan protokol kesehatan di luar lingkungan kerja. Sebab, masyarakat umum juga butuh perlindungan kesehatan di era new normal.

"Hal ini perlu kami sampaikan karena kunci daripada pemulihan kita adalah bagaimana kita bisa mengendalikan penyebaran daripada Covid-19," imbuh dia dalam siaran virtual Economic Outlook 2021: The Year of Opportunity, Rabu (21/10/2020).

Untuk penetapannya, ia mengimbau itu dilakukan seiring dengan berjalannya aktivitas perekonomian untuk menumbuhkan daya beli masyarakat. Oleh karenanya, Hariyadi pun meminta pemerintah dapat mempercepat alokasi sejumlah bantuan sosial (bansos) dan stimulus ekonomi, agar daya beli masyarakat bisa terangkat.

Seperti diketahui, pemerintah telah menyiapkan Rp 203,9 triliun untuk memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat selama pandemi Covid-19. Seperti untuk program keluarga harapan (PKH), bantuan pangan non-tunai, bantuan sosial tunai, hingga Kartu Prakerja.

"Dan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, dunia usaha mengharapkan percepatan penyerapan anggaran bantuan sosial dan stimulus ekonomi. Peran dana dari pemerintah yang bersumber dari budget dan penghasilan negara bukan pajak sangat diperlukan untuk belanja masyarakat agar ekonomi tetap bergerak," tutur Hariyadi.

Namun demikian, ia juga memahami bahwa penghasilan negara dari sektor pajak saat ini sulit digalang. Dia pun coba mengerti langkah pelonggaran defisit yang dilakukan pemerintah.

"Oleh karenanya kami memahami bahwa pelonggaran deifisit adalah salah satu cara untuk menjaga kita agar tidak mengalami kondisi yang lebih terperosok lagi," ujar Hariyadi.