Jadi Juri Debat Olimpiade APBN, Sri Mulyani Kagumi Jawaban Para Peserta

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati kembali menjadi salah satu juri dalam Final Olimpiade Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Debat final kali ini diikuti oleh empat Sekolah Menengah Atas (SMA) sedrajat dari berbagai daerah.

Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani mengawali kesempatan dengan memberikan pertanyaan kepada masing-masing tim. Seluruh pertanyaan diberikan seputar mengenai APBN dan peranananya dalam penanganan pandemi Covid-19.

Kepada Tim A, Bendahara Negara itu mengatakan APBN sebagai instrumen kebijakan yang dimiliki oleh pemerintah. APBN sendiri memiliki tiga fungsi di dalam mengelola ekonomi. Dia meminta, kepada Tim A untuk menyebutkan tiga fungsi dari APBN tersebut

"Sebutkan tiga fungsi APBN tersebut dan bagaimana contoh-contoh konkrit di dalam pelaksanaannya?," tanya Sri Mulyani kepada Tim A, dalam debat Final Olimpiade APBN, Selasa (27/10).

Masing-masing peserta diberikan waktu berdiskusi selama 40 detik. Setalah itu, para peserta memiliki kesempatan menjawab sekaligus menanggapi pertanyaan Sri Mulyani selama 90 detik.

Tim A menjawab, tiga fungsi APBN dalam mengelola ekonomi negara yang pertama adalah alokasi, kedua distribusi, dan ketiga adalah stabilisasi. Tim A menjelaskan, alokasi di sini sifatnya merata yang harus dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa pandang bulu.

Kemudian distribusi yakni menerapkan prinsip keadilan yang mana keadilan tersebut harus dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia dengan pengalokasian yang sama tanpa ada kekurangan kepada siapapun. Ketiga stabilisasi disini mempunyai fungsi penyeimbang ekonomi negara.

"Contoh dari fungsi alokasi adalah alokasi dana pendidikan dan kesehatan. pendidikan sendiri 20 persen dari APBN kesehatan 5 persen ini harus merata," jawab Tim A.

Selanjutnya, pertanyaan kedua dilontarkan kepada Tim B. Sri Mulyani mempertanyakan di dalam menghadapi pandemi Covid-19 prioritas dari kebijakan APBN ditujukan untuk apa saja. Dan mengapa mengapa menggunakan prioritas tersebut.

"Kenapa dilakukan kebijakan APBN dengan prioritas yang akan kalian sebutkan," tanya Sri Mulyani.

Tim B menjawab, prioritas pertama di dalam APBN adalah di bidang kesehatan, lalu kedua adalah dibilang jaring pengaman sosial dan ketiga adalah daya dukung usaha. Ketiga bidang ini, dikatakan Tim A, akan ditindaklanjuti oleh program pemulihan ekonomi nasional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020

"Di dalam PEN juga didukung oleh undang-undang APBN tahun 2021 dimana pemerintah sudah mencanangkan empat kebijakan fiskal untuk mengatasi resesi yang sedang terjadi di negara kita ini dan masalah sosial akibat dan dampaknya pandemi Covid-19," jawab Tim B.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Kemudian, kepada Tim C, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu melontarkan pertanyaan mengenai instrumen APBN. "Instrumen APBN sisi belanja yang dipakai untuk membantu masyarakat itu apa saja?," katanya.

Tim C menjelaskan, instrumen APBN dari sisi belanja untuk membantu masyarakat terdiri dari banyak bidang. Di mana salah satunya perlindungan sosial, selain itu juga ada di bidang kesehatan dan dibidang pendidikan.

Tim C melanjutkan, perlindungan sosial sendiri misalnya ditujukan dalam pemberian bantuan sosial kepada masyarakat, bantuan tunai dengan memberikan kartu sembako, kemudian ada pula yang namanya kartu pra kerja. Kemudian di bidang kesehatan sendiri pemerintah telah memberikan iuran kesehatan, akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat, kemudian ada BPJS Kesehatan.

"Kemudian pada bidang pendidikan pemerintah juga melakukan akses peningkatan pendidikan misalnya dengan pemberian KIP kemudian ada pula dana BOS kemudian ada dana abadi di bidang pendidikan kegiatan perbantuan vokasi dan Litbang semua bidang-bidang tersebut dialokasikan anggarannya kepada masyarakat," jawab Tim C.

Terakhir untuk Tim D, Sri Milyani menyampaikan bahwa kebijakan APBN sebagai instrumen fiskal, studi desain berdasarkan siklus perekonomian. Dia pun mempertanyakan desain dari fiskal yang disesuaikan dengan perekonomian Tanah Air.

"Bagaimana desain dari fiskal yang disesuaikan dengan siklus perekonomian berikan contoh," tanyanya.

Tim D mengatakan, kebijakan fiskal adalah kebijakan yang mengarahkan perekonomian negara ke arah yang lebih baik. Kebijakan fiskal menurut Tim D bisa dilakukan dengan cara yakni mengubah penerimaan dan pengeluaran negara.

Di dalam siklus perekonomian, kebijakan fiskal dapat dilakukan dengan memperbanyak belanja untuk meningkatkan perekonomian. Misalnya dengan membantu UMKM dengan memberikan subsidi bunga. Di sisi lain dapat dilakukan dengan cara meningkatkan produksi domestik dan membuat undang-undang yang memperkuat investasi di keadaan yang penuh ketidakpastian.

"Selain itu pemerintah juga dapat mengembangkan siklus perekonomian melalui pen dengan cara mengembangkan industri Padat Karya sehingga tenaga kerja yang kemarin sempat di-phk bisa digunakan kembali untuk mengembalikan perekonomian negara secara berangsur-angsur," jelas Tim D.

Mendengar pertanyaan tersebut, Sri Mulyani mengaku merasa kagum. Sebah, anak-anak tingkat SMA setidaknya sudah memahami kondisi APBN sebagai salah instrumen pembiayaan pemerintah.

"Anda semuanya luar biasa meskipun saya tidak muncul melihat kalian sesi sebelumnya menjawab banyak sekali pertanyaan. Saya akui pertanyaannya tidak mudah. Kalau kalian bisa menjawab itu luar biasa saya salut dan sangat sangat kagum terhadap semangat kalian. Bangkit bersatu dan ingin menjadi juara itu adalah salah satu semangat yang betul-betul memberikan harapan bagi kita semua," tandas dia

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com