Menko Luhut: Bio Farma Bakal Produksi Vaksin Covid-19 Pfizer

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, bertemu dengan Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence saat melakukan perjalanan dinas ke Amerika Serikat. Luhut mengaku bertemu secara khusus dengan Mike Pence selama 15 menit.

"Di Wakil Presiden (Amerika Serikat) saya berbicara hampir 15 menit," kata Luhut dalam acara CEO Networking 2020 secara virtual, Jakarta, Selasa (24/11).

Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas terkait kerja sama pengadaan vaksin Covid-19 yang diproduksi Pfizer. Hasilnya, Indonesia dan Amerika Serikat sepakat untuk bekerja sama dengan membuat vaksin Covid-19.

"Kami bicara akhirnya menyangkut masalah vaksin dan Amerika bersedia membantu vaksin," kata Luhut.

Semalam, kata Luhut, sudah ada pembahasan antara Pemerintah Amerika Serikat, Wakil Menteri BUMN, Budi Gunadi Sadikin dan Badan POM lewat video konferensi. Dalam pertemuan virtual tersebut, vaksin Covid-19 dari perusahaan Pfizer akan diproduksi PT Bio Farma.

"Tadi malam kami sudah follow up dengan video call dengan secretary of health-nya dia, Bob, dan dengan Wakil Menteri Budi Sadikin dan juga BPOM untuk membuat Pfizer kerja sama dengan PT Bio Farma kita," tutur Luhut.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Pemerintah berencana memberikan vaksin Covid-19 kepada masyarakat pada awal 2021. Namun, tidak semua masyarakat bisa mendapatkan vaksin tersebut secara gratis.

Ada dua program kebijakan pemerintah terkait vaksin Covid-19. Pertama, program vaksin gratis atau subsidi pemerintah yang menyasar pengguna BPJS Kesehatan. Kedua, program vaksin mandiri yang disediakan untuk 75 juta orang kelompok masyarakat mampu.

Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menganggap, skema penyaluran vaksin Covid-19 ini masih menyisakan celah. Menurut dia, pemerintah perlu mengedukasi masyarakat demi menghindari penyebaran barang palsu.

"Sekarang yang kita tahu kan dijualnya mahal, hanya orang-orang tertentu yang bisa. Untuk itu nanti yang murah dijual, yang bikin itu palsu atau pasar gelap. Kemungkinan itu harusnya sudah diantisipasi dari jauh-jauh hari," kata Agus kepada Liputan6.com, Sabtu (21/11/2020).

"Jadi Erick Thohir (dan Satgas Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional) sudah punya tools bagaimana cara pencegahannya, karena ini kan perdagangan jasa," dia menambahkan.

Tanpa ada penjelasan rinci, masyarakat akan kesulitan untuk bisa membedakan mana vaksin Covid-19 yang terverifikasi, dan mana barang palsu yang berasal dari pasar gelap atau black market.

"Jadi intinya pemerintah harus jelasin kalau masyarakat mau dapat yang asli di mana. Kan, itu juga membingungkan, apakah di puskesmas, di mana itu, pembagian wilayahnya di mana. Kemudian bayar atau tidak, atau masuk BPJS. Hal-hal ini yang belum dibahas," ucapnya.

Agus menekankan, pemerintah juga perlu tegas dalam menindak oknum penyebar vaksin Covid-19 palsu. Siapa pun yang memalsukan itu harus diadili.

"Jangan cuman basa-basi nanti dimasukin penjara, tapi kemudian keluar, enggak akan pernah beres. Enggak harus (bikin aturan/kebijakan baru), pakai KUH Pidana aja. Ngapain bikin lagi," tandasnya.