Pandemi Covid-19 Bikin Sejumlah Formasi Jabatan pada Penerimaan CPNS Hilang

Liputan6.com, Jakarta - Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengimbau seluruh instansi pemerintah untuk menghitung ulang kebutuhan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) baru ke depan. Pasca masa pandemi Covid-19, beberapa formasi jabatan CPNS mungkin sudah tidak dibutuhkan lagi di era adaptasi kebiasaan baru atau new normal.

"Jadi mungkin banyak jabatan yang tidak dibutuhkan dan banyak juga jabatan baru yang dibutuhkan," kata Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian BKN Aris Windiyanto dalam Rakornas Kepegawaian yang digelar secara virtual, Kamis (17/12/2020).

"Oleh karena itu kami berharap seluruh instansi melakukan anaisis jabatan, evaluasi jabatan, dan penghitungan beban kerja dan penghitungan kebutuhan ASN," dia menegaskan.

Aris mengungkapkan, setelah tiap kementerian dan lembaga atau pemerintah daerah (pemda) menghitung kebutuhan akan CPNS baru, untuk kemudian diserahkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB),

Hasil perhitungan tersebut pun nantinya akan menentukan, apakah perekrutan CPNS 2021 akan dibuka tahun depan atau tidak.

"Itu diajukan kepada Kementerian PANRB dan kebijakan apakah tahun 2021 akan dilakukan perekrutan atau penerimaan ASN itu nanti akan dibicarakan lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan," tutur Aris.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Sebelumnya, Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui Direktorat Kompensasi ASN tengah berupaya mempercepat penyiapan bahan perumusan kebijakan sebagai bagian dari proses menuju reformasi sistem pangkat dan penghasilan (gaji dan tunjangan) serta fasilitas PNS.

Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN. Kebijakan ini nantinya dapat mempercepat proses perumusan kebijakan teknis tentang pangkat, gaji, tunjangan dan fasilitas PNS melalui Peraturan Pemerintah (PP), yakni PP tentang Pangkat PNS dan PP tentang Gaji, Tunjangan, dan Fasilitas PNS.

"Dalam prosesnya, BKN terus berkoordinasi dengan sejumlah Kementerian/Lembaga, seperti Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sekretariat Negara, termasuk juga dengan Pemerintah Daerah," jelas Plt Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerjasama BKN Paryono dalam keterangannya, Kamis (26/11/2020).

Reformasi Sistem Pangkat PNS pada prinsipnya selaras dengan mandat UU ASN dan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS sebagaimana telah dibuah dengan PP Nomor 17 Tahun 2020.

Pada sistem sebelumnya, pangkat melekat pada orang/PNS (tingkat seseorang PNS), sementara pada sistem pangkat ke depan Ppangkat melekat pada Jabatan (tingkatan Jabatan).

Proses perumusan kebijakan tentang gaji, tunjangan, dan fasilitas PNS merujuk pada amanat Pasal 79 dan 80 UU ASN dan mengarahkan penghasilan PNS ke depan yang sebelumnya terdiri dari banyak komponen disimplifikasi menjadi hanya terdiri dari komponen Gaji dan Tunjangan.

Formula Gaji PNS yang baru akan ditentukan berdasarkan Beban Kerja, Tanggung Jawab, dan Resiko Pekerjaan. Implementasi formula Gaji PNS ini nantinya dilakukan secara bertahap.

"Diawali dengan proses perubahan sistem penggajian yang semula berbasis Pangkat, Golongan Ruang, dan Masa Kerja menuju ke sistem penggajian yang berbasis pada Harga Jabatan," jelasnya.

Sementara untuk formula Tunjangan PNS meliputi Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Kemahalan. Rumusan Tunjangan Kinerja didasarkan pada capaian kinerja masing-masing PNS, sedangkan rumusan Tunjangan Kemahalan didasarkan pada Indeks Harga yang berlaku di daerah masing-masing.

Secara substansial, perubahan sistem penggajian yang semula berbasis Pangkat, Golongan Ruang, dan Masa Kerja menuju ke Sistem Berbasis pada Harga Jabatan (Job Price) didasarkan pada Nilai Jabatan (Job Value), dimana Nilai Jabatan diperoleh dari hasil Evaluasi Jabatan (Job Evaluation) yang menghasilkan Kelas Jabatan atau Tingkatan Jabatan, yang selanjutnya disebut dengan Pangkat.

Adapun, pengaturan tentang Pangkat PNS saat ini saling terkait dengan pengaturan tentang Gaji PNS sebagaimana yang diatur didalam PP Nomor 7 Tahun 1977 tentang Gaji PNS sebagaimana telah diubah delapan belas kali, terakhir dengan PP Nomor 15 Tahun 2019.

"Begitu juga dengan regulasi yang mengatur tentang Gaji PNS memiliki keterkaitan erat dengan regulasi-regulasi lainnya, seperti Jaminan Pensiun PNS, Jaminan/Tabungan Hari Tua PNS, Jaminan Kesehatan, dan lain-lain," katanya.

Seluruh kebijakan penetapan penghasilan PNS tersebut, lanjut Paryono, berkaitan erat dengan kondisi keuangan negara, sehingga dibutuhkan upaya ekstra hati-hati dan didukung dengan hasil analisis dan simulasi yang mendalam dan komprehensif.

Hal ini dimaksudkan agar kebijakan tentang Pangkat, Gaji, Tunjangan, dan Fasilitas PNS yang nantinya tidak memberikan dampak negatif, baik terhadap kesejahteraan PNS maupun kondisi keuangan negara.