Sri Mulyani: Anggaran Vaksin Gratis Capai Rp 74 Triliun

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, memperkirakan biaya anggaran untuk proses vaksin gratis tahun ini mencapai sebesar Rp 74 triliun. Alokasi ini meningkat dari perkiraan awal sebelumnya yang mencapai Rp 54,4 triliun.

"Sesudah Presiden menetapkan bahwa vaksinasi akan dilakukan secara gratis anggarannya bisa akan mencapai lebih dari Rp 74 triliun," kata dia dalam webinar Kaukus Perempuan Parlemen RI, Senin (4/1/2021).

Bendahara Negara itu menjelaskan, anggaran sebesar Rp 74 triliun tersebut hanya untuk digunakan vaksinasi saja. Belum untuk masalah kesehatan lainnya seperti imunisasi, sarpras, laboratorium, dan Litbang higga bantuan iuran BPJS untuk PBPU atau BP.

"Ini untuk vaksinasi belum kita bicara tentang masalah kesehatan yang lain yang harus kita tangani ini masih banyak sekali APBN kita," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengaku masih melakukan hitung-hitungan terkait anggaran vaksin Covid-19 yang diberikan secara gratis kepada masyarakat. Sejauh ini, pemerintah sudah menyiapkan dana mencapai Rp 54,4 triliun.

Di mana, dana tersebut dari dana cadangan sebesar Rp 18 triliun di dalam Undang-Undang APBN 2020. Ditambah dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) ada dana untuk sektor kesehatan yang tidak terserap di tahun ini sebesar Rp 36,4 triliun. Sehingga dana tersebut dialokasikan tahun depan untuk program vaksinasi.

"Jadi dari Rp 18 triliun, ditambah Rp 36,4 triliun ini adalah anggaran yang sudah akan kita cadangkan," kata Sri Mulyani.

Dwi Aditya Putra

Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KCPEN) Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah akan mulai vaksinasi Covid-19 dengan menggunakan vaksin Sinovac pada minggu kedua di bulan Januari 2021.

“Tadi dilaporkan pemerintah akan segera memulai untuk melakukan vaksinasi yang dijadwalkan sekitar pertengahan bulan (Januari) atau minggu depan dan ini tentu menunggu daripada emergency use authorization daripada Badan POM dan juga terkait dengan kehalalan,” kata Airlangga Hartarto dalam Keterangan Pers Menko Perekonomian, Kantor Presiden, Senin (4/1/2021).

Menurutnya data-data akan digunakan untuk memulai vaksinasi itu diperoleh dari data Turki, data dari Bandung dan juga data-data yang diberikan secara scientific dari Brazil dan juga dari Sinovac itu sendiri.

“Sedangkan pemerintah terus mempersiapkan berbagai vaksinasi juga sedang untuk pengadaan baik Astrazeneca, Novavax, Pfizer, maupun Gavi,” katanya.

Ia menegaskan walaupun pemerintah sudah mempersiapkan vaksinasi, namun masyarakat diimbau untuk tetap meningkatkan disiplin penerapan protokol kesehatan. Pemerintah pun akan terus mendorong peningkatan kedisiplinan di masyarakat.

“Kedisiplinan masyarakat itu yang memakai masker, menjaga jarak, kemudian juga mencuci tangan, dan juga tetap menghindari kerumunan,” ujarnya.

Pasca Natal dan Tahun Baru 2021, pemerintah akan mengevaluasi dan memonitor dampak dari libur akhir tahun ini terhadap peningkatan penderita Covid-19.

Peningkatan disiplin di berbagai tempat pun bakal terus dimonitor, baik itu di tempat kerja maupun tempat kegiatan-kegiatan ekonomi.

“Program daripada vaksinasi itu dan Bapak Presiden tentu berharap bahwa kegiatan vaksinasi maupun kedisiplinan masyarakat itu harus berjalan seiring. Tentunya vaksinasi untuk 182 juta penduduk itu memerlukan waktu,” pungkasnya.