Disaksikan Jokowi, 56 Pengusaha Besar Jalin Kerja Sama dengan 196 UMKM

Presiden Jokowi menyaksikan penandatanganan kerja sama perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan UMKM.

oleh Andina Librianty diperbarui 18 Jan 2021, 10:05 WIB
Diterbitkan 18 Jan 2021, 10:05 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi)
Sambutan Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara virtual pada Minggu, 27 Desember 2020, perayaan Natal Nasional tahun 2020 mengajak seluruh pihak untuk tidak cepat kehilangan harapan. (Biro Pers Sekretariat Presiden)

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyaksikan penandatanganan kerja sama perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dari Istana Bogor pada Senin (18/1/2021). Prosesi penandatanganan dilakukan di kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Kerja sama ini melibatkan 56 usaha besar dari luar dan dalam negeri dengan 196 UMKM.

Jokowi mengatakan, kerja sama ini harus terus ditingkatkan agar bisa membantu para pelaku UMKM terus berkembang tidak hanya di Indonesia, tapi juga di pasar global.

"Kerja sama ini sangat penting agar UMKM kita bisa masuk dalam rantai produksi global. Ini juga akan meningkatkan kualitas UMKM menjadi lebih kompetitif," tutur Jokowi dalam acara penandatanganan komitmen PMA dan PMDN dengan UMKM pada Senin (18/1/2021).

Selain itu, Jokowi pun menekankan bahwa kerja sama ini harus saling menguntungkan kedua pihak. Komitmen ini, katanya, akan memberikan kontribusi yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi.

"Saya mengajak semuanya untuk menjamin agar kontrak kerja sama ini betul-betul memberikan kontribusi signifikan bagi pertumbuhan ekonomi. Nilainya juga harus terus meningkat, sehingga cakupannya juga semakin luas dan bisa meningkatkan daya saing UMKM kita di global," kata Jokowi.

Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, mengatakan kolaborasi ini merupakan implementasi dari tujuan investasi yang berkualitas dan inklusif. Hal ini juga diharapkan bisa memberikan dampak positif terhadap perkembangan ekonomi di daerah.

"Investasi yang berkualitas dan inklusif itu meliputi kesimbangan investasi di pulau jawa dan luar pulau jawa. Selain itu, ukurannya adalah seberapa banyak penanaman modal asing dan dalam negeri, tapi jauh dari itu semua bagaimana investasi bisa memberikan dampak positif terhadap perkembangan ekonomi di daerah," jelas Bahlil.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:


56 Pengusaha Besar dan 196 UMKM akan Jalin Kemitraan Bisnis

Bahlil Lahadalia
Kepala BKPM Bahlil Lahadalia (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Sebelumnya, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) akan melakukan penandatanganan Komitmen Kerja Sama Usaha Besar dengan UMKM pada Senin, 18 Januari 2021. Untuk mendorong pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) naik kelas.

“Minggu depan akan ada penandatanganan komitmen kerja sama antara PMA/PMDN dengan UMKM-UMKM mitranya. Acara ini akan disaksikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dari Istana Negara. Karena memang sejak awal ini adalah arahan Bapak Presiden kepada kami,” kata Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dalam keterangan tertulisnya, Minggu (17/1/2021).

Acara Penandatanganan Komitmen Kerja Sama Usaha Besar dengan UMKM akan dilakukan pada Senin, 18 Januari 2021.

Program kemitraan ini mengkolaborasikan 56 usaha besar, yang terdiri dari 29 PMA dan 27 PMDN, dengan 196 UMKM yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Bahlil Lahadalia menekankan hal itu sesuai dengan arahan Presiden RI Joko Widodo, agar setiap investasi yang masuk wajib “dikawinkan” dengan pengusaha nasional atau UMKM lokal.

Masuknya investasi ke Indonesia memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional, khususnya dalam kondisi pandemi COVID-19 saat ini.

Menurutnya kemitraan akan memberikan multiplier effects kepada masyarakat lokal dengan hadirnya investasi di daerahnya.

Bagi UMKM itu sendiri, manfaat yang dirasakan akan memacu kualitas produk serta membuka peluang UMKM untuk naik kelas.

“Jadi kolaborasi investor itu dilakukan oleh pengusaha lokal atau UMKM di daerah. Bukan yang ada di Jakarta. Tentunya, BKPM akan memfasilitasi dan menjamin UMKM yang dilibatkan memiliki kualifikasi yang baik, serta memenuhi syarat dan kriteria. Tidak sembarang UMKM,” jelas Bahlil.

Adapun kegiatan ini akan dihadiri para perwakilan dari usaha besar dan UMKM, dan akan diikuti secara daring oleh Gubernur dan Bupati/Walikota, serta Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia.


Infografis Peringkat Investasi Indonesia

Infografis Peringkat Investasi Indonesia
Peringkat Investasi Indonesia Naik (Liputan6.com/Triyas)
Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya