Pengelola Borobudur Minta Vaksin Covid-19 Mandiri Segera Direalisasikan

Pengelola kawasan wisata Candi Borobudur meminta kepada pemerintah untuk segera merealisasikan aturan vaksinasi COvid-19 mandiri.

oleh Liputan6.com diperbarui 29 Jan 2021, 15:50 WIB
Diterbitkan 29 Jan 2021, 15:45 WIB
Borobudur Antisipasi Debu Vulkanik Merapi
Seorang pekerja menutup stupa di kompleks candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, Senin (23/11/2020). Penutupan candi Borobudur oleh BKB (Balai Konservasi Borobudur) sebagai langkah antisipasi melindungi batu candi dari abu vulkanik jika Gunung Merapi erupsi. (Photo by Agung Supriyanto/AFP)

Liputan6.com, Jakarta - Vaksinasi Covid-19 mandiri menjadi harapan baru bagi pelaku sektor pariwisata. Oleh karena itu, para pengusaha pariwisata termasuk pengelola Candi Borobudur meminta kepada pemerintah untuk segera merealisasikan aturan vaksinasi mandiri.

Direktur Utama PT Taman Wisata Candi (TWC) Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko, Edy Setijono menjelaskan, pelaku usaha sudah sangat terpuruk menghadapi pandemi Covid-19 yang sudah berjalan hampir satu tahun ini. Oleh karena itu ia berharap ada terobosan baru dari pemerintah agar sektor pariwisata kembali bangkit. 

"Kami berharap kebijakan vaksin mandiri ini dirilis pemerintah," kata Edy dalam talk show virtual BNPB Indonesia bertajuk: Strategi Kebangkitan Pariwisata di Tengah Pandemi, Jakarta, Jumat (29/1/2021).

Memang, kata Edy saat ini vaksinasi hanya diperuntukkan kelompok tertentu yang menjadi prioritas pemerintah. Sedangkan vaksinasi mandiri ini diperkirakan baru dijadwalkan pada semester II 2021. "Kalau tidak salah itu semester II," kata dia.

Edy mengatakan ketika vaksinasi mandiri telah dilakukan, maka sektor pariwisata memiliki harapan baru. Sebab selama ini, berbagai persiapan telah dilakukan pengusaha namun belum ada target pasar.

"Ketika vaksin mandiri ini sudah dilakukan, ini akan membuka peluang," kata dia.

Sehingga diharapkan dengan adanya program vaksin mandiri ini, kelompok menengah atas ini akan mulai kembali melakukan aktivitas konsumsi, seperti berwisata.

"Dengan adanya vaksin mandiri, kelompok menengah ini diharapkan mau kembali melakukan travel," kata dia.

Sehingga dia menyarankan saat ini para pelaku usaha sektor pariwisata dan turunannya untuk mulai berbenah. Menyiapkan diri objek wisata sesuai dengan ketentuan protokol kesehatan.

"Sekarang ini disiapkan suplainya, kita siapkan destinasinya," kata dia.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Dukung Vaksinasi Covid-19 Mandiri, JK Yakin Bisa Capai Target 1 Tahun

FOTO: PMI Canangkan Gerakan Nasional Pendonor Plasma Konvalesen
Ketua Umum PMI Jusuf Kalla (kedua kanan) menyampaikan sambutan saat Pencanangan Gerakan Nasional Pendonor Plasma Konvalesen di Markas PMI, Jakarta, Senin (18/1/2021). Plasma konvalesen merupakan salah satu terapi penyembuhan COVID-19. (StaffJK/Ade Danhur)

Sebelumnya, Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Pusat Jusuf Kalla atau JK mendukung wacana pemerintah yang akan memberikan vaksin Covid-19 mandiri.

Menurut JK, vaksin Covid-19 mandiri itu dapat membantu mempercepat program vaksinasi yang sedang dijalankan pemerintah.

"Kita mendukung upaya vaksinasi secara mandiri atau gotong royong, karena ini akan mempercepat vaksinasi," ujar JK dalam pesan singkat, Jumat (29/1/2021).

JK menilai, agar bisa mencapai target 1 tahun vaksinasi, maka dibutuhkan memvaksinasi 1 juta orang per hari dan itu tidak mungkin hanya dilakukan oleh pemerintah tanpa dibantu pihak swasta.

Kemudian, JK pun membeberkan yang dimaksud vaksin mandiri adalah pihak perusahaan swasta memberikan vaksin sendiri untuk karyawannya.

Dengan demikian, kata dia, diharapkan apabila hal tersebut dilakukan maka perusahaan tersebut bisa kembali bekerja dengan normal dan dapat segera melakukan pemulihan ekonomi. Selain itu vaksin Covid-19 mandiri juga dapat meringankan beban pemerintah.

"Jadi vaksinasi mandiri atau gotong royong ini termasuk membantu orang-orang tidak mampu juga. Katakanlah pabrik rokok karyawannya sampai 25 ribu kalau vaksinnya ditanggung perusahaan, itu artinya gratis juga dan meringankan beban pemerintah dan rakyat," papar JK.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya