Pemerintah Wajibkan Pencadangan Data Nasional Usai Diserang Hacker, Langkah Terlambat?

Lawan Kampanye Hitam Sawit oleh Eropa, Indonesia Resmi Ajukan Gugatan ke WTO

Moeldoko mengatakan, secara regional Indonesia-Malaysia bersama semua negara yang dapat diskriminasi sepakat melawan kampanye hitam produk sawit.

oleh Liputan6.com diperbarui 10 Feb 2021, 14:40 WIB

Diterbitkan 10 Feb 2021, 14:40 WIB

Hamparan kebun milik petani sawit plasma PTPN V sebagai bahan baku utama bahan bakar nabati program green fuel. (Liputan6.com/M Syukur)

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Indonesia mengajukan ke World Trade Organization (WTO) mengenai diskriminasi produk sawit yang dilakukan oleh Eropa. Selama ini pemerintah melihat bahwa Eropa menjalankan kampanye hitam produk sawit asal Indonesia.

"Kami juga sudah mengajukan gugatan kepada Eropa melalui WTO atas diskriminasi tersebut," kata Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko, dalam Webinar Nasional Strategi Penguatan Kebijakan Pengelolaan Sawit Secara Berkelanjutan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat dalam Rangka Ketahanan Nasional, Jakarta, Rabu (10/2/2021).

Selain itu, Presiden Joko Widodo juga telah bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia. Dalam pertemuan tersebut, kedua negara sepakat untuk melawan kampanye hitam dari Eropa.

"Februari 2021 presiden sudah ketemu perdana menteri malaysia untuk melawan kampanye hitam anti kelapa sawit di eropa," kata dia.

Moeldoko mengatakan secara regional Indonesia-Malaysia bersama semua negara yang dapat diskriminasi sepakat melawan kampanye hitam tersebut. Dia menambahkan, upaya tersebut juga harus didukung petani dan pelaku usaha perkebunan sawit untuk menerapkan praktik peryanian yang baik dan berkelanjutan.

Sehingga pemerintah memiliki bukti nyata yang bisa mendukung perlawanan kampanye hitam dari Eropa.

"Dalam advokasi sawit ini butuh bukti nyata dukungan. Tapi perlu juga ada perbaikan tata kelola sawit. Gimana kita kolaborasi untuk menyelesaikan masalah ini," kata dia mengakhiri.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Jokowi Ajak PM Malaysia Berjuang Hadapi Diskriminasi Sawit di Tingkat Internasional

Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh 2019 menyebut terdapat 61 perusahaan kelapa sawit di provinsi itu. Sebanyak 39 diantaranya masih beroperasi, delapan dalam tahap pembangunan, dan 14 lainnya dinyatakan kolaps. (Liputan6.com/ Rino Abonita)

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyatakan keseriusannya untuk terus berjuang menghadapi persoalan diskriminasi sawit di tingkat internasional. Dia pun mengajak Perdana Menteri (PM) Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin, sebagai rekan serumpun untuk mendukung gerakan tersebut.

“Perjuangan akan lebih optimal jika dilakukan bersama, dan Indonesia mengharapkan komitmen yang sama dengan Malaysia mengenai isu sawit ini," kata Jokowi usai melakukan pertemuan bilateral dengan PM Malaysia di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (5/2/2021).

Terkait isu sawit, Indonesia telah memprotes Uni Eropa mengenai rencana aturan Arahan Energi Terbarukan II atau Renewable Energy Directives II (RED II). Indonesia menilai, aturan tersebut mendiskriminasikan kelapa sawit yang menjadi pasar Indonesia untuk Eropa.

Mengetahui hal itu, PM Tan Sri Muhyiddin Yassin menilai, langkah Indonesia perlu mendapat dukungan. Menurut dia, industri sawit perlu diperjuangkan sebab sawit menampung hajat hidup masyarakat Indonesia dan juga Malaysia.

"Bagi kita dapat melindungi industri sawit, terutama bagi menyelematkan berjuta-juta perkebunan-perkebunan kecil yang bergantung hidup sepenuhnya pada industri sawit di Malaysia dan Indonesia," tutur Muhyiddin Yassin.

Lanjutkan Membaca ↓