KKP Bakal Bangun 55 Industri Pengolahan Ikan di Maluku

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mengembangkan program Lumbung Ikan Nasional (LIN) di Maluku. Direncanakan akan dibangun 55 industri pengolahan ikan untuk mengintegrasikan proses dari hulu dengan hilir.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, pengembangan ini didukung oleh koordinasi lintas sektor, bersama kementerian dan lembaga selalu dilakukan guna membahas rencana pembangunan pelabuhan terpadu sebagai pendukung program LIN.

Dari hasil hitungan KKP, setidaknya akan berdiri 55 industri pengolahan ikan. Tujuan pembangunan pelabuhan terpadu ini memang untuk mengintegrasikan proses yang ada dari hulu dengan hilir.

"Kemudian 4 industri galangan kapal diharapkan bisa tumbuh di sana. Penyerapan tenaga meliputi 20.000 nelayan atau ABK, 500 petugas pelabuhan perikanan, 2.000 pedagang ikan, 11.000 pekerja industri perikanan,” kata Menteri Trenggono dilansir dari laman kkp.go.id, Minggu (14/2/2021).

Menurutnya, potensi perikanan tangkap di tiga WPPNRI Maluku (714, 715, dan 718) sangat banyak, peluang yang belum dimanfaatkan mencapai 2,315 juta ton pada tahun 2019. Maka jika dimanfaatkan 25 persen saja atau 579 ribu ton, diperkirakan perputaran ekonomi per hari di sana dapat mencapai Rp 31 miliar.

“Angka tersebut masih bersumber dari produksi perikanan tangkap, belum perikanan budidaya,” katanya.

Selain itu, Menteri Trenggono berharap bisa membangun sekaligus pabrik tepung ikan. Pembangunan ini penting untuk meminimalisir impor produk yang menjadi bahan baku pembuatan pakan ikan tersebut.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Sementara itu, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia berharap pembangunan pelabuhan terpadu sebagai infrastruktur dasar program LIN dapat segera dilakukan.

Bahlil yakin program ini akan membangun sumber ekonomi baru di lautan dan daratan Maluku. Pembangunan pelabuhan sendiri akan dilakukan oleh Kementerian Perhubungan bersama dengan KKP.

“Bapak Presiden ingin agar semua processing itu dilakukan di darat, dengan pemahaman bahwa pendapatan negara dan daerah itu dapat dikontrol, menciptakan kawasan pertumbuhan ekonomi baru, menciptakan lapangan kerja baru, dan membangun ekosistem ekonomi yang ada di darat,” pungkas Bahlil.