Sri Mulyani Andalkan APBN untuk Bangkitan UMKM

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjanjikan dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendorong kebangkitan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Mengingat bisnis UMKM turut terdampak buruk pandemi Covid-19.

"Kita dalam situasi pandemi harus ikut berkontribusi dan gotong royong untuk memulihkan kembali dan mendukung UMKM agar mereka tidak saja bertahan tapi juga bangkit menjadi lebih kuat," ucapnya dalam acara Peluncuran Gernas BBI "Beli Kreatif Danau Toba", Sabtu (20/2).

Bendahara negara ini bilang, salah satu bentuk dukungan APBN kepada UMKM ialah tertuang dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021.

Di mana dari total anggaran PEN 2021 senilai Rp688,33 triliun, alokasi untuk UMKM dan pembiayaan korporasi mencapai Rp187,17 triliun dengan fokus pada beberapa program.

Rincian program itu antara lain subsidi bunga KUR dan non-KUR, Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM), penjaminan loss limit UMKM dan korporasi. Lalu, IJP UMKM dan korporasi, pembebasan rekmin dan biaya abonemen listrik, hingga pembiayaan PEN lainnya

"Jadi, pemerintah selama ini banyak memberikan dukungan (APBN) ke UMKM," tekannya.

Sri Mulyani menambahkan, upaya lainnya untuk menggeliatkan kembali bisnis UMKM ialah dengan penyelenggaraan berbagai kegiatan ekonomi kreatif. Salah satunya mempromosikan produk lokal di sejumlah destinasi wisata, seperti Beli Kreatif Danau Toba.

"Berbagai macam APBN kita dorong kepada UMKM. Kemudian salah satu kolaborasi barangkali untuk bisa mendorong tourism di Danau Toba yang merupakan destinasi prioritas," terangnya.

Melalui kegiatan Beli Kreatif Danau Toba 2021, dia bilang, manfaat tidak hanya sebatas mampu menyediakan pasar baru untuk produk lokal. Melainkan juga meningkatkan jumlah konsumen baru yang lebih luas.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan ada 3 aspek agar realisasi proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Jatiluhur I dapat dirasakan langsung masyarakat secara baik dan lancar.

“Kita sudah cukup banyak belajar mengenai proyek-proyek SPAM dan kalau kita mau jujur selalu tantangannya cukup banyak untuk merealisir sampai kepada titik final dan kemudian jalan,” ujar dia seperti melansir Antara, Jumat (19/2/2021).

Aspek pertama mengenai cost overrun karena berhubungan dengan ketersediaan lahan dan perizinan terutama terkait pembangunan jaringan pipa transmisi serta distribusi yang dalam proyek ini menyangkut 380 ribu rumah tangga di lima wilayah kabupaten, kota dan provinsi.

“Jadi kami mohon ini juga diperhitungkan. Jangan hanya memikirkan mengenai proyek di dalam Jatiluhur-nya tapi jaringannya sampai kepada rumah tangga karena itu manfaatnya baru akan terasa apabila sudah tersalurkan ke masing-masing rumah tangga,” jelas dia.

Aspek kedua adalah mengenai komitmen pemerintah daerah terutama untuk memastikan para Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) agar mampu melaksanakan target penyerapan air yang harus terus dijaga.

Aspek kedua harus dilaksanakan karena proyek SPAM Regional Jatiluhur I ini berskema Kerjasama Pemerintah Dan Badan Usaha (KPBU) dengan total investasi sebesar Rp1,7 triliun.

Tak hanya itu, KPBU tersebut akan dilaksanakan dengan masa kerja selama 30 tahun yang terdiri dari 2,5 tahun untuk masa konstruksi dan 27,5 tahun untuk masa operasi.

“Ini harus karena komitmennya panjang sekali ada 27 tahun ke depan jadi PDAM-nya juga harus sehat dan mereka bisa membeli air itu kemudian didistribusikan kepada rumah tangga,” katanya.

Aspek ketiga adalah mengenai komitmen kondisi finansial dari PDAM dalam melakukan investasi di sektor hilir yaitu pipanya.

“Kalau sudah dibangun di Jatiluhur tapi PDAM-nya tidak membangun pipanya ya airnya menjadi tidak bisa di manfaatkan oleh rumah tangga,” tegasnya.