Menjaga Kedamaian Pilkada 2024, Bukan Hanya soal Amankan Daerah yang Rawan

INDEF dan KTNA Tolak Impor Beras Demi Kedaulatan Pangan Nasional

Indef menyayangkan kebijakan impor beras 1 juta ton yang sudah dialokasikan melalui Perum Bulog.

oleh Liputan6.com diperbarui 06 Mar 2021, 10:49 WIB

Diterbitkan 06 Mar 2021, 10:49 WIB

Polemik Impor Beras Masih Menunggu Data Produksi Beras dari BPS

BPS tengah menyiapkan metode penelitian yang baru, terkait data pangan BPS yang selama ini dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Eksekutif Indef, Ahmad Tauhid menyayangkan kebijakan impor beras 1 juta ton yang sudah dialokasikan melalui Perum Bulog.

Menurutnya, kebijakan itu lambat laun akan menghancurkan kondisi harga di tingkat petani yang kini sedang berjuang meningkatkan produksi. Apalagi awal tahun ini Indonesia akan menghadapi musim panen tahunan yang berlangsung pada pertengahan Maret mendatang.

"Masa panen diperkirakan mencapai 8,7 juta ton GKG (gabah kering giling). Begitu juga dengan bulan April yang mencapai 8,59 juta ton GKG. Kalau impor beras sekarang ini dilakukan maka tentu saja akan menghancurkan harga di tingkat petani," kata Tauhid, dikutip Sabtu (6/3/2021).

Tauhid menerangkan, jika mengacu pada kebutuhan tahun 2020, maka kebutuhan beras nasional tahun 2021 diperkirakan mencapai 31-32 juta ton dengan produksi dalam negeri sebesar 30 juta ton. Angka ini masih ditambah dengan sisa stok beras Desember 2020 yang mencapai 6 juta ton.

Dengan hitungan tersebut, lanjut Tauhid, ketersediaan beras nasional diperkirakan mencapai 36 juta ton, sehingga masih ada kelebihan beras sekitar 4-5 juta ton.

"Kecuali tahun 2021 kita menghadapi gagal panen yang luar biasa sehingga anjlok produksi beras kita. Jadi menurut saya impor beras tidak perlu dilakuka," katanya.

Karena itu, Tauhid meminta pemerintah, dalam hal ini Perum Bulog untuk melakukan pembelian padi secara besar-besaran, sehingha kedaulatan pangan nasional tidak terganggu oleh sebuah kebijakan bernama importasi.

"Apalagi disampaikan beberapa waktu oleh Pak Presiden bahwa kita harus mengutamakan produk dalam negeri," katanya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Buat Gaduh Petani

Musim Kemarau, Harga Gabah Petani Alami Kenaikan

Petani memisahkan bulir padi dari tangkainya saat panen di sawah yang terletak di belakang PLTU Labuan, Pandeglang, Banten, Minggu (4/8/2019). Kurangnya pasokan beras dari petani akibat musim kemarau menyebabkan harga gabah naik. (merdeka.com/Arie Basuki)

Senada dengan Tauhid, Wakil Sekjen Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Nasional, Zul Herman menyayangkan kebijakan impor yang dilakukan. Kata dia, kebijakn ini sudah membuat gaduh para petani yang sedang berjuang menegakan kedaulatan pangan.

"Tidak perlu impor karena bulan maret ini akan ada panen raya. Saya kira Bulog dan Kemendag tidak melihat data pertanian ini. Jadi menurut hemat saya untuk Bulog dapat menyerap hasil panen petani terlebih dahulu sebelum mengeluarkan permohonan impor beras," tutupnya.

Lanjutkan Membaca ↓