Susi Pudjiastuti Minta Tolong Megawati untuk Setop Impor Garam: Please Ibu..

Liputan6.com, Jakarta - Pengusaha dan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, memohon kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk turun tangan menghentikan rencana pemerintah dalam melakukan impor garam sebesar 3 juta ton.

Meski tak lagi duduk di jajaran pemerintahan, Susi Pudjiastuti menganggap mantan Presiden RI kelima ini sebagai satu-satunya orang yang bisa menghentikan rencana impor garam.

"Dearest Ibu Mega, please stop ekspor berlebihan .. Garam tidak boleh lebih dr 1.7 jt ton dan beras tidak usah impor ... please Ibu .. you are the one can make it happen," tulis akun Twitter @susipudjiastuti sembari mencantumkan akun @jokowi dan @PDI_Perjuangan, dikutip Senin (22/3/2021).

Permintaan tersebut dilontarkan Susi Pudjiastuti sembari mentautkan pemberitaan dari Liputan6.com yang berjudul PDIP Sesalkan Langkah Mendag Lutfi Soal Impor Garam dan Beras, Sabtu (20/3/2021). Dalam tulisan tersebut, Partai Banteng Merah meminta Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi tidak ngotot impor beras dan garam.

Menurut PDIP, menteri sebagai pembantu presiden diminta senafas dengan kebijakan politik pangan kepala negara dan berupaya mewujudkan kedaulatan pangan nasional, serta berpihak pada kepentingan petani.

"PDI Perjuangan sangat menyesalkan sikap Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi yang sepertinya ngotot impor beras dan garam, dan mengabaikan koordinasi dengan jajaran kementerian terkait, termasuk para kepala daerah yang menjadi sentra produksi pangan," ujar Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dalam keterangannya.

Dearest Ibu Mega, please stop ekspor berlebihan .. Garam tidak boleh lebih dr 1.7 jt ton dan beras tidak usah impor ... please Ibu .. you are the one can make it happen. 😘😘😘🙏🙏🙏🙏@jokowi @PDI_Perjuangan https://t.co/uM8hl880Hr

— Susi Pudjiastuti (@susipudjiastuti) March 21, 2021

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Hasto mengatakan, Mendag Lutfi seharusnya membangun dialog, menyerap aspirasi, dan mengemukakan data yang objektif sebelum mengambil keputusan.

"Menteri harus belajar dari kepemimpinan Presiden Jokowi yang selalu membangun dialog, menyerap aspirasi, mengemukakan data-data yang obyektif, baru mengambil keputusan. Menteri tidak hidup di menara gading sebab ia adalah pengemban tugas sebagai pembantu presiden," katanya.

Mendag Lutfi didesak agar melakukan koordinasi dengan Kementerian Pertanian, Bulog, asosiasi petani pakar pertanian, dan para kepala daerah.

"Politik pangan nasional adalah politik pangan berdikari. Indonesia memiliki keanekaragaman pangan yang luar biasa. Konsolidasi peningkatan produksi pangan atas keunggulan keanekaragaman pangan nusantara. Sebab persoalan pangan adalah persoalan mati hidupnya negeri," tutur Hasto.   

Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi menjelaskan alasan pemerintah memutuskan membuka keran impor garam 3 juta ton tahun ini. Hal itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan garam industri.

Menurut Mendag, kualitas garam industri yang diproduksi dalam negeri belum menyamai kualitas garam impor.

"Jadi yang kita bicarakan adalah garam hasil impor untuk kebutuhan industri, dimana garam kita yang dikerjakan PT Garam dan petani garam belum bisa menyamai kualitas garam industri," jelas Mendag dalam acara Weekly Update bersama Menteri Perdagangan, Jumat (19/3/2021).

Mendag bercerita tentang awal mula industri mulai memakai standar garam industri. Dirinya mencontohkan produsen mie instan yang membutuhkan garam industri dalam produksinya.

"Ada masalah-masalahnya di masa lampau, kalau Anda tahu mie instan itu kan harganya kira-kira Rp 2.500. Itu di dalam Rp 2.500 itu ongkos untuk garamnya itu Rp 2. Tetapi kalau garamnya tidak sesuai spek (spesifikasi) untuk industri garam, yang Rp 2 itu bisa menghancurkan mie instan yang Rp 2.500 itu. Inilah yang sekarang menjadi permasalahannya," ungkapnya.

Lufti menandaskan, untuk menyamai kualitas garam impor, memang industri garam dalam negeri harus dapat lebih jeli melihat peluang dan melakukan pengembangan kualitas.

"Apa yang bisa dilakukan supaya swasembada? Bukan jumlahnya saja, tapi kualitasnya. Ini yang mustinya industri nasional bisa lihat opportunity untuk memperbaiki industri nasional," ujarnya.