Sri Mulyani Ungkap Alasan APBN 2020 Direvisi 2 Kali

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, menjelaskan alasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 sampai direvisi dua kali. Salah satunya adalah pemerintah fokus menangani dampak pandemi Covid-19.

“Di dalam APBN tahun 2020 dilakukan revisi sampai dua kali, dimana belanja difokuskan untuk penanganan kesehatan melindungi masyarakat secara sosial dan membantu dunia usaha, terutama UMKM,” kata Sri Mulyani dalam Temu Stakeholder Untuk Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional di Semarang, Kamis, (25/3/2021).

Ia menjelaskan, hal itu terlihat dari sisi anggaran APBN 2020 yang sudah tersalurkan Rp 2.589 triliun. Di mana Rp 579 triliun sendiri adalah untuk pemulihan ekonomi. Menurutnya, pandemi covid-19 ini merupakan shock yang luar biasa di bidang kesehatan yang menular ke bidang sosial dan ekonomi.

“Nah Pemerintah dalam merespons tentu di dalam internal kabinet bapak presiden dengan intensitas untuk merumuskan kebijakan-kebijakan di bidang perekonomian, dan kita juga berkoordinasi dengan Menko Perekonomian, Menko Marinves untuk merumuskan langkah-langkah yang cepat dan tepat,” kata Sri Mulyani.

Salah satu langkah yang dinilai cepat dan tepat itu adalah Perpu nomor 1 tahun 2020, pada waktu itu dirumuskan di bulan Maret begitu pandemi diumumkan, yang kemudian disampaikan oleh Presiden sebagai Perpu pada awal April.

“Kenapa itu penting? karena memang extraordinary sifatnya adalah sangat luar biasa kegentingan juga sangat memaksa, di dalam itu memungkinkan kita mengelola APBN secara jauh lebih fleksibel namun tetap akuntabel,” ujarnya.

Karena dengan adanya covid-19, secara otomatis penerimaan negara turun, baik dari pajak maupun bukan pajak, sementara itu belanja akan naik untuk menangani bidang kesehatan, bidang sosial dan untuk mendukung pemulihan ekonomi.

“Kenapa kita melakukan langkah yang luar biasa atau extraordinary? ya karena tantangannya luar biasa belanja untuk bidang kesehatan memungkinkan kita untuk membeli berbagai alat testing yang waktu itu mungkin masih belum tersedia di Indonesia,” jelasnya.

Selain itu Pemerintah juga melakukan tracing bagi masyarakat yang terkena covid-19. Menkeu mengatakan semua biaya itu penyembuhannya ditanggung negara.

Demikian Menkeu berterimakasih kepada berbagai pihak baik Pemerintah, DPR dan lainnya yang telah merespon dengan cepat untuk mengambil kebijakan dalam penanganan pandemi covid-19.

“Saya berterima kasih dan kesempatan ini kepada seluruh DPR yang kemudian juga secara sangat cepat meresponsnya,” pungkas Sri Mulyani.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meyakini defisit APBN sebesar tiga persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) akan bisa dicapai pada 2023. Hal ini sebagaimana amanat Undang-Udang Nomor 2 Tahun 2020 yag membolehkan pelebaran defisit selama tiga tahun saja.

Menteri Keungan, Sri Mulyani Indrawati memastikan, defisit akan diturunkan perlahan. Untuk tahun ini, pemerintah menargetkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 5,7 persen dari PDB lebih rendah dari realisasi defisit APBN pada tahun lalu sebesar 6,09 persen.

"Di 2022 defisit anggaran akan lebih rendah dari tahun ini, sehingga ini menunjukan adanya konsolidasi untuk membuat perubahan yang mulus untuk kembali ke disiplin defisit tiga persen di 2023," kata dia dalam acara Fitch Indonesia Conference 2021 dengan tema : Fitch on Indonesia - Navigating a Pots-Pandemic World?, Rabu (24/3).

Bendahara Negara ini mengatakan, perekonomian tahun ini sudah mulai berjalan sehingga tidak lagi tergantung pada belanja pemerintah sebagaimana tahun lalu. Dengan begitu, beban APBN untuk mendorong ekonomi akan semakin berkurang sehingga defisitnya bisa ditekan.

"Di 2020 kita satu-satunya mesin yang melakukan pekerjaan karena APBN bekerja sangat keras. Saat ini mesin (perekonomian) sudah mulai bergerak tapi pemerintah tidak langsung menghentikan mesinnya tapi dilakukan perlahan di 2021 dan 2022," ungkapnya.

Menurut Sri Mulyani, Rancangan APBN akan diserahkan kepada DPR pada Oktober mendatang. Dengan sisa waktu yang masih dimiliki, pemerintah akan benar-benar memperhatikan perkembangan berbagai hal yang bisa mempengaruhi penyusunan APBN.

"Dalam jangka menengah kita akan melihat bagaimana mendorong penerimaan baik dari pajak dan bukan pajak. Sedangkan di sisi belanja kita akan melakukan efisiensi, sehingga pemerintah bisa menggunakan belanja untuk banyak hal lain. Banyak kesempatan yang bisa dilihat dari sisi belanja dan penerimaan," tukas dia.