Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan jika pemerintah akan menggelar Program Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) Ramadan selama 5 hari menjelang Idulfitri (H-10 sampai H-6).
Dalam program ini, pemerintah akan menanggung biaya pengiriman barang yang dipesan masyarakat. “Ongkos kirim ditanggung oleh pemerintah ataupun platform digital,” ujar dia seperti melansir laman Sekretariat Kabinet, Rabu (21/4/2021).
Airlangga memaparkan pada bulan April 2021 terjadi peningkatan pertumbuhan belanja nasional yang cukup tajam. Ini berdasarkan big data dari perbankan, di mana terlihat pertumbuhan belanja nasional di bulan April.
Advertisement
Baca Juga
Terjadi kenaikan belanja yang cukup besar sebesar 32,48 persen (year-on-year/YoY) untuk yang non-seasonally adjusted. "Kemudian 13,11 persen (YoY) untuk yang seasonally adjusted,” ungkap dia.
Selain capaian Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur Indonesia pada Maret 2021 yang mencatatkan rekor tertinggi di level 53,2, sektor industri juga mencatatkan pertumbuhan penerimaan yang cukup signifikan.
“Penerimaan sektor industri, ini mengalami kenaikan, yaitu tumbuh 10,26 persen (YoY), itu untuk non-seasonally adjusted dan 1,46 persen (YoY) yang seasonally adjusted,” ujar Airlangga.
Sebelumnya Airlangga Hartarto menyebut, pemerintah akan menyiapkan anggaran sebesar Rp 500 miliar untuk mendukung Harbolnas Ramadan. Anggaran tersebut akan digunakan untuk mensubsidi biaya ongkos kirim pembelian melalui platform online.
"Di mana untuk hari belanja nasional melalui online itu ditujukan untuk produk nasional dan pemerintah akan mensubsidi ongkos kirim sehingga pemerintah menyiapkan Rp 500 miliar," katanya usai sidang rapat kabinet, Rabu (7/4/2021).
Pemerintah berharap dengan pemberian subsidi ini produk penjualan UMKM Tanah Air bisa meningkat tajam. Sehingga akan mendorong pemulihan ekonomi nasional.
Saksikan Video Ini
Keseimbangan antara Ekonomi dan Penanganan Covid-19
Airlangga mengatakan jika pemerintah terus menjaga keseimbangan antara upaya penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PEN), termasuk di bulan Ramadan dan menjelang Idulfitri 1442 Hijriah ini.
Dipaparkan Airlangga, dalam upaya pengendalian COVID-19 jelang Idulfitri, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pembatasan kegiatan masyakakat baik untuk mudik maupun bepergian.
Kemudian pengetatan persyaratan perjalanan, termasuk keharusan melakukan tes COVID-19, baik dengan PCR test, swab antigen, maupun GeNose test.
Sementara untuk pengungkit ekonomi dan daya beli masyarakat, antara lain dilakukan melalui pemberian Tunjangan Hari Rayat (THR) baik untuk pekerja/buruh maupun Aparatur Sipil Negara, prajurit TNI, dan anggota Polri.
“THR untuk pekerja sudah ada SE [Surat Edaran] Menaker Nomor: M 6 tahun 2021, dibayar secara penuh dan paling lama dibayarkan H-7. Kemudian [THR] untuk ASN dan prajurit TNI-Polri, ini juga difinalisasi oleh Ibu Menteri Keuangan dan dibayarkan H-10,” ujar Ketua KPCPEN.
Selain itu, pemerintah juga terus melakukan percepatan penyaluran program perlindungan sosial (perlinsos) dan Kartu Sembako.
“Terkait program perlindungan sosial dan sembako, ini juga terus dilakukan [percepatan] dan Mei dan Juni akan dibayarkan di awal bulan Mei. Kemudian bantuan sosial berupa beras, ini sedang dalam pematangan, 10 kilogram dengan sasaran peserta Kartu Sembako non PKH [Program Keluarga Harapan],” papar Airlangga.
Advertisement